Jumat, Juni 12, 2020

Pemilihan Penyedia Dapat Diadukan Berdasarkan PP 22/2020

Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dapat diadukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (PP 22/2020) karena pemilihan penyedia jasa konstruksi masuk dalam lingkup pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut. 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan. Pasal 139 huruf b PP 22/2020 menyebutkan:

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dilakukan dengan cara: b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi.

Kamis, Juni 11, 2020

Norma Baru Pengaduan Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (PM PUPR 14/2020) telah membuat norma baru yang mengatur masalah pengaduan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 108 yang bunyinya menyebutkan, “Peserta yang memasukkan penawaran dalam Tender Pekerjaan Konstruksi hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.”

Lex specialis aturan jasa konstruksi adalah UU 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU 2/2017 disebutkan, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara: melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi. Selanjutnya pada Ayat (4) disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah yakni Pasal 139 hufuf b PP 22/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan: 

Selasa, Juni 09, 2020

Pengaduan dan Dianggap Pengaduan Dalam Tender Jasa Konstruksi

Pengaduan atau dianggap sebagai pengaduan dalam tender jasa konstruksi diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 108 serta dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (untuk selanjutnya disingkat dengan PM PUPR 14/2020).

Mengacu pada PM PUPR 14/2020 diatas, bentuk pengaduan ada dua macam: 
  1. Murni Pengaduan 
  2. Dianggap sebagai pengaduan 
Kedua bentuk pengaduan tersebut tindak lanjutnya sama yakni ditindaklanjuti sebagai pengaduan tetapi tata cara penyampaiannya berbeda. 

Minggu, Juni 07, 2020

Pembuatan Pakan Ternak Ayam Buras

Ayam buras atau ayam kampung, merupakan salah satu sumber daya pertanian yang telah lama kita miliki. Hampir disetiap desa di seluruh Indonesia, penduduknya telah mengenal ayam buras. Mulai dari Petani yang kaya hingga petani kecil dengan cara pemeliharaan yang berbeda-beda. 

Faktor yang terpenting pada usaha pemeliharaan ayam buras adalah pakan. Agar diperoleh pakan ternak yang bermutu dan tersedia setiap saat, perlu dicarikan bahan makanan yang balk dari sumber nabati, hewani dan limbah pertanian seperti: 
  1. Jagung; dedak halus; ampas kelapa; ubi kayu; beras mentah/gabah; dll. (sumber nabati). 
  2. Kacang hijau; kedelai; bungkil kalapa; bungkil kedelai; ampas tahu; dll. (sumber protein). 
  3. Tepung ikan; bekicot; cacing tanah; ulat; kumbang, dll (makanan asal hewan). 
  4. Tepung tulang; tepung karang (bahan mineral); 
  5. Daun lamtoro; daun turi; daun kangkung; rumput alam; daun ubi kayu, daun bayam, dll ( bahan asal hijauan ). 

Persyaratan Tender Audit Akuntan Publik

Pada proses tender pekerjaan konstruksi, untuk penyedia kualifikasi usaha menengah dan besar telah ditetapkan persyaratan laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, namun persyaratan tersebut tidak menentukan harus bagaimana opininya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Karena tidak ditentukan opini maka laporan keuangan yang disampaikan penyedia untuk memenuhi syarat tender bisa saja beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), TW (Tidak Wajar) dan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Yang paling sering kita dengar, opini laporan keuangan ada tiga. Opini tersebut bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dari ketiga opini ini, Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) merupakan opini terburuk atas hasil audit laporan keuangan. Posisi yang di atasnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sewajarnya laporan keuangan didukung oleh catatan dan dokumen. Pekerjaan auditor memastikan angka-angka dalam laporan didukung oleh catatan dan dokumen. Opini disclaimer muncul karena auditor tidak bisa menelusuri lebih lanjut atas laporan keuangannya, sehingga tidak bisa memberikan opini WDP atau WTP.

Sabtu, Juni 06, 2020

Daun Kelor Dapat Menambah Bobot Ayam Broiler

Tulisan kali ini sedikit jauh dari dunia kontraktor, yakni tentang dunia peternakan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan hasil penelitian Bapak Yusri Sapsuha, Staf Pengajar Faperta UNKHAIR-Ternate, yang berjudul "Pengaruh Penambahan Jenis Tepung Daun Leguminosa Yang Berbeda Terhadap Konsumsi, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum Ayam Broiler".

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan beberapa tepung daun leguminosa diantaranya kelor (Moringa oleifera), lamtoro (Leuchaena leucocephala), dan gamal (Gliricidia sepium) terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi ransum ayam broiler.

Kamis, Mei 28, 2020

Asas Fiksi Hukum

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".