Langsung ke konten utama

Tentang Kami

Blog ini merupakan media berbagi yang berisi berbagai macam informasi dari berbagai media yang menurut saya bermanfaat, dan juga tulisan saya sendiri terutama yang berkenaan dengan dunia kontraktor. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan muatan blog ini, mohon diberitahukan ke email: hendri@duniakontraktor.com, atau fb: www.facebook.com/duniakontraktor.

Komentar

  1. Baru saja rekanan dikalahkan pada tender pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan alasan Surat Dukungan/Jaminan suplay barang harus ditanda tangani pihak yang dijamin. Alasan pokja surat jaminan harus ditanda tangani oleh penjamin dan yang dijamin adalah untuk mengikat kedua belah pihak supaya ada keterikatan jika pihak yang dijamin menang tender maka wajib mengambil barang pada distributor penjamin.
    Nah...Pertanyaan kami apakah ada kewajiban surat dukungan atau suarat jaminan ditanda tangani oleh kedua pihak , jika surat dukungan hanya diteken oleh pihak penjamin saja apakah surat dukungan itu sah dan mengikat?
    Dalam persyaratan teknis pokja mensyaratkan surat dukungan wajib ditanda tangani oleh dua pihak, apakah seluruh persyaratan lelang yang ada dalam dokumen wajib dilaksanakan walaupun persyaratan tersebut tidak substansi ?

    Mhn pencerahan
    Terima ksih.

    BalasHapus
  2. Sebagai tambahan sebelum rekanan mengajukan permohonan dukungan suplay barang terlebih dahulu sudah ada pembicaraan dan diel 2 tertentu sehingga distributor yakin untuk memberikan surat jaminan suplay barang, nah...dalam kasus ini pokja atau pengguna jasa tidak ada yang dirugikan karena perusahaan penjamin sudah mengeluarkan surat dukungan. Kenapa Pokja merasa kuatir sedangkan pemberi dukungan tidak merasa kuatir sama sekali. kalaupun Distributor yang mengeluarkan surat dukungan kuatir perusahaan yang dijamin ingkar janji tidak mengambil barang pada distributo penjamin maka pihak distributor bisa saja meminta KPA untuk ikut menanda tangani surat jaminan yang dikeluarkan hal tersebut lebih kuat kedudukan nya karena surat dukungan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dalam dokumen lelang disebutkan bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

      Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak
      sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

      Dengan ada nya surat dukungan yg sudah ditandatangani oleh perusahaan pendukung maka penawaran tsb telah memenuhi syarat. Jika pun dianggap menyimpang, penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. Dengan demikian maka penawarannya tidak boleh digugurkan.

      Masalah surat dukungan yang harus ditandatangani oleh kedua pihak, sebenarnya itu bukan hal yg substansi karena proses tender itu hanya mengikat antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. Sementara pemberi dukungan merupakan pihak ke tiga yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban apapun oleh pengguna barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas dalam Hukum Perjanjian berikut ini:

      - ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK(FREEDOM OF CONTRACT).
      Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

      - ASAS PERSONALIA.
      Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdatya yang bunyinya" pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

      Mengacu pada ketentuan diatas, pengguna barang/jasa tidak berhak sama sekali untuk memaksa pemberi dukungan taat terhadap surat dukungannya. Jika selama ini ada ancaman sanksi black list terhadap pemberi dukungan, itu hanya bentuk ancaman pepesan kosong.

      Demikian pendapat saya.

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Telah Keluar Pedoman Tender Jasa Konstruksi Baru Tahun 2020

Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 15 Mei 2020 telah mengeluarkan Pedoman Tender Jasa Konstruksi yang baru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peraturan ini mulai berlaku saat diundangkan yaitu pada tanggal 18 Mei 2020.
Dengan terbitnya peraturan yang baru tersebut maka: Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; danPengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia masih tetap…

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Asas Fiksi Hukum

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".
Sumber: jdih.mahkamahagung






Powered by Dunia Kontraktor