Minggu, Juli 05, 2020

Apa Pentingnya Sanggah Banding?

Sanggah banding ditujukan kepada KPA. Untuk tender di pemerintah daerah, KPA biasanya merangkap sebagai PPK. Jadi kebanyakan syarat tender yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, merujuk pada syarat yang ditetapkan oleh KPA. Jika sanggah banding yang kita sampaikan terkait persyaratan tender yang berasal dari KPA, lantas apa pentingnya sanggah banding tersebut? Sudah pasti sanggah banding kita tidak berguna dan akan ditolak oleh KPA.

Apakah sanggah banding tidak perlu dilakukan?

Jika gugatan tender menjadi menjadi kompetensi absolut peradilan umum maka sanggah banding tidak diperlukan karena kita bisa langsung menggugat tanpa perlu sanggah menyanggah. Tetapi jika gugatan tender menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka sanggah banding menjadi penting. Jika kita mau menggugat keputusan Pokja Pemilihan maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi berupa sanggah dan sanggah banding. Dan menurut pendapat penulis, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan perkara tender menjadi kewenangan absolut PTUN untuk mengadilinya.

Kenapa harus dilakukan sanggah banding sebelum menggugat ke PTUN?

Sanggah banding merupakan upaya administrasi, meskipun tata cara menempuh upaya administrasinya tidak sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun upaya administrasi sanggah banding tersebut harus diikuti jika kita ingin mengajukan gugatan atas keputusan Pokja Pemilihan. Hai ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Sabtu, Juli 04, 2020

Pakailah Masker Untuk Mencegah Covid-19

TINGKAT PENULARAN COVID-19 AKIBAT SENTUHAN DENGAN BENDA TERKONTAMINASI RENDAH; SEDANG DARI KONTAK LANGSUNG TINGGI

Enam bulan sejak pertama kali pandemi Covid-19 global merebak masih belum ada tanda-tanda terjadinya relaksasi: baik tingkat penyebaran (150K/hari, cenderung terus meningkat) maupun tingkat kematian (4K/hari, cenderung konstan).

Sebagai bagian dari strategi untuk membuka kegiatan perekonomian, perlu difahami tentang skenario bagaimana seseorang bisa terinfeksi oleh covid-19. Berikut adalah konsensus yang diberikan oleh para ilmuwan (Sumber: https://www.wsj.com/…/how-exactly-do-you-catch-covid-19-the…):
  1. Infeksi yang terjadi karena menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi adalah jarang terjadi. Termasuk juga interaksi singkat dengan orang lain di luar ruangan juga kecil kemungkinannya menukarkan virus corona.
  2. Sebaliknya, penyebab utama penularan adalah: kontak dekat (close-up), interaksi orang-ke-orang dalam waktu lama (lebih dari 15 menit), event dengan kerumunan besar, berada di ruangan atau tempat dengan ventilasi yang buruk di mana orang berbicara/menyanyi dengan suara keras mempunyai resiko maksimum.

Aturan Sanggah Banding, Lupa atau Disengaja?

Pasal 30 ayat (6) Perpres 16/2018, sudah mencantumkan secara lengkap siapa yg berhak menerbitkan jaminan yaitu:
  1. Bank Umum;
  2. Perusahaan Penjaminan;
  3. Perusahaan Asuransi;
  4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Semua penerbit jaminan tsb sudah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Berikut ini pengaturan tsb:

Penerbit Jaminan Sanggah Banding:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

Jumat, Juli 03, 2020

Jaminan Sanggah Banding Hanya Berlaku Untuk Pekerjaan Diatas Sepuluh Miliar

Standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, telah mengatur ketentuan tentang penerbit jaminan sanggah banding. Berikut ini ketentuan tersebut:

Penerbit Jaminan Sanggah Banding:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
  1. Bank Umum; 
  2. Perusahaan Penjaminan; 
  3. Perusahaan Asuransi; 
  4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 
  5. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). 
huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kamis, Juli 02, 2020

Gugatan Tender, Kompetensi Absolut PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.SMD tanggal 14 November 2019 sudah membuat suatu terobosan terkait kompetensi absolut PTUN dengan menolak eksepsi dari Pejabat TUN yang menjadi tergugat yang mendalilkan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara tender.

Pejabat TUN (tergugat) tersebut menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai dasar menolak kewenangan PTUN untuk mengadili perkara tender, yaitu Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah “dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”. 

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, terdapat Yurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :

Rabu, Juli 01, 2020

Gugatan Tender Pekerjaan Konstruksi

Berdasarakan ketentuan Pasal 139 PP 22/2020, penyelenggaraan partisipasi masyarakat melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara, salah satunya adalah gugatan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Selanjutnya, Pasal 144 PP 22/2020 menyebutkan, tata cara pengajuan gugatan mengacu kepada ketentuan hukum perdata.

Pertanyaannya, apakah gugatan pihak yang kalah tender pekerjaan konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perdata?

Menurut pendapat penulis, gugatan pihak yang kalah tender pekerjaan konstruksi tidak mengacu pada ketentuan hukum perdata karena kalah tender tidak masuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 139 PP 22/2020.

Pasal 1 angka 3 PP 22/2020 menyebutkan, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 PP 22/2020 menyebutkan, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Minggu, Juni 28, 2020

Kesalahan Pokja Saat Pemberian Penjelasan

Dalam melakukan pemberian penjelasan atau aanwijzing, masih banyak Pokja Pemilihan yang melakukan kesalahan. Kebanyakan Pokja Pemilihan tidak mau menjawab dengan segera pertanyaan dari penyedia atau peserta tender. Mereka menghindari tanya jawab dengan peserta tender dan lebih senang menjawab pertanyaan peserta tender setelah waktu pemberian penjelasannya berakhir.

Perbuatan Pokja Pemilihan yang tidak segera menjawab pertanyaan atau menghindari tanya jawab dengan peserta tender bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Berikut ini tata cara pemberian penjelasan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018: