Sunday, July 05, 2020

Apa Pentingnya Sanggah Banding?

Sanggah banding ditujukan kepada KPA. Untuk tender di pemerintah daerah, KPA biasanya merangkap sebagai PPK. Jadi kebanyakan syarat tender yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, merujuk pada syarat yang ditetapkan oleh KPA. Jika sanggah banding yang kita sampaikan terkait persyaratan tender yang berasal dari KPA, lantas apa pentingnya sanggah banding tersebut? Sudah pasti sanggah banding kita tidak berguna dan akan ditolak oleh KPA.

Apakah sanggah banding tidak perlu dilakukan?

Jika gugatan tender menjadi menjadi kompetensi absolut peradilan umum maka sanggah banding tidak diperlukan karena kita bisa langsung menggugat tanpa perlu sanggah menyanggah. Tetapi jika gugatan tender menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka sanggah banding menjadi penting. Jika kita mau menggugat keputusan Pokja Pemilihan maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi berupa sanggah dan sanggah banding. Dan menurut pendapat penulis, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan perkara tender menjadi kewenangan absolut PTUN untuk mengadilinya.

Kenapa harus dilakukan sanggah banding sebelum menggugat ke PTUN?

Sanggah banding merupakan upaya administrasi, meskipun tata cara menempuh upaya administrasinya tidak sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun upaya administrasi sanggah banding tersebut harus diikuti jika kita ingin mengajukan gugatan atas keputusan Pokja Pemilihan. Hai ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif." Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan: (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusandan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perlu diketahui bahwa dalam peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tender, telah diatur upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding. 

No comments:

Post a Comment