Rabu, Juli 01, 2020

Gugatan Tender Pekerjaan Konstruksi

Berdasarakan ketentuan Pasal 139 PP 22/2020, penyelenggaraan partisipasi masyarakat melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara, salah satunya adalah gugatan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Selanjutnya, Pasal 144 PP 22/2020 menyebutkan, tata cara pengajuan gugatan mengacu kepada ketentuan hukum perdata.

Pertanyaannya, apakah gugatan pihak yang kalah tender pekerjaan konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perdata?

Menurut pendapat penulis, gugatan pihak yang kalah tender pekerjaan konstruksi tidak mengacu pada ketentuan hukum perdata karena kalah tender tidak masuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 139 PP 22/2020.

Pasal 1 angka 3 PP 22/2020 menyebutkan, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 PP 22/2020 menyebutkan, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 PP 22/2020, untuk lingkup pekerjaan konstruksi, pengertian dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi adalah dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan layanan pekerjaan konstruksi yaitu layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa kalah tender pekerjaan konstruksi bukan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi karena tender pekerjaan konstruksi tahapannya sebelum pembangunan suatu bangunan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 144 PP 22/2020 yang menyebutkan tata cara pengajuan gugatan mengacu kepada ketentuan hukum perdata, tidak berlaku untuk gugatan pihak yang kalah tender pekerjaan konstruksi. 

Lantas, masuk ke ranah hukum manakah perkara tender pekerjaan konstruksi?

Berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara “wewenang” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata.

Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu.

Kewenangan diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi.

Dalam perkara tender, subjek hukumnya adalah Pokja Pemilihan. Landasan Pokja Pemilihan untuk melakukan suatu tindakan adalah kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar