Langsung ke konten utama

Penyalahgunaan Wewenag Dapat Digugat Ke PTUN

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Salah satu unsur penyalahgunaan wewenang adalah melampaui wewenang. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Penyalahgunaan Wewenang ini dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pemohonnya adalah Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

Terkait tender, Jika Pokja Pemilihan merasa ada persyaratan yang diajukan oleh PA/KPA dirasa mengandung unsur penyalahgunaan wewenang maka dapat ditempuh penyelesaian dengan cara tsb diatas. 

Sebelum mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, harus lebih dulu mengadukan kepada aparat pengawasan intern pemerintah. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Sabu-Sabu

Sabu-sabu atau crystal meth adalah obat terlarang yang sedang dikhawatirkan oleh peneliti kecanduan. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu lama, sabu-sabu bisa merusak organ tubuh, membunuh sel syaraf dan bisa berdampak kerusakan otak permanen. Dalam banyak kasus, pengguna kehilangan gigi, berat badan menurun drastis dan menua dengan cepat. "Kerusakan ini tidak bisa disembuhkan," kata peneliti kecanduan, Heino Stöver.
Sabu-sabu termasuk jenis amphetamine yang membuat penggunanya menjadi agresif. Bubuk sejernih kristal atau yang juga dikenal dengan nama Ice itu dipakai dengan cara dihisap dengan menggunakan alat bantu botol yang berisi air sebagai penyaring. Bahaya terbesar sabu-sabu adalah sifatnya yang mudah dan murah untuk diproduksi.
Sabu-sabu bersifat psikoaktif dan membuat tubuh manusia berfungsi maksimal dalam jangka waktu yang relatif lama. Setelah efeknya mereda, pengguna biasanya tetap tidak bisa tidur kendati mengalami kelelahan. Peneliti juga memastikan…






Powered by Dunia Kontraktor