Langsung ke konten utama

Persyaratan Lelang Di LPSE Aceh Makin Menggila

Persyaratan lelang Pekerjaan Pembangunan Gudang Teknologi Alsinbun dan Penimbunan yang diumumkan melalui https://lpse.acehprov.go.id sangat luar biasa dan makin menggila. Pekerjaan dengan nilai HPS Rp 1.588.000.000 mensyaratkan personil inti yang sangat banyak. 

Berikut ini jumlah dan syarat personil yang diminta:
  1. Generral Superintendent/GS, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 10 Tahun, 1 orang, SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201), Ahli K3 Konstruksi Muda (603) dan Ahli Manajemen Proyek (602), 
  2. Site Engineer S1 Teknik Arsitektur, Pengalaman 5 tahun, 1 orang, SKA Ahli Arsitek Muda, 
  3. Pelaksana Bangunan Gedung, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, 2orang, SKT Pelaksana Bangunan Gedung /Pekerjaan Gedung (051), 
  4. Pelaksana Struktur, SMK, Pengalaman 5 Tahun, 3 orang, SKT Tukang Pekerjaan Pondasi ( 010), Tukang Cor Beton ( 013), dan Tukang Besi-Beton (012), 
  5. Pelaksana Arsitektur, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 4 tahun, 3 orang, SKT Tukang Pasang Bata (004), Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding) (007), dan Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan (056), 
  6. Pelaksana Timbunan, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, 1 orang, SKA Ahli Teknik Geoteknik (216) Madya, 
  7. Pelaksana Kelistrikan, S1 Teknik Elektro, Pengalaman 7 tahun, 1 orang, SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fase Satu (021), 
  8. Juru Ukur / Surveyor, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 4 tahun, 2 orang, SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung (027), 
  9. Juru Gambar, D3 Teknik Sipil, Pengalaman 7, 1 orang, SKT Juru Gambar / Draftman Arsitektur (003), 
  10. Tukang Las, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun,1 orang, SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa (TM), 11. Mandor tanah, SMK, Pengalaman 5 tahun, 1 orang, SKT Mandor Tanah (TL 008), 12. Administrasi Proyek, S1 Ekonomi, Pengalaman 8 tahun, 1 orang.
Persyaratan diatas nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Pada Lampirannya disebutkan bahwa "Penilaian personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung, sedangkan untuk usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil);"

Mengacu pada peraturan diatas, harusnya personil yg diminta cukup personil pelaksana (tenaga terampil) saja. Dalam hal ini harusnya cukup dengan personil pelaksana dengan SKT Pelaksana Bangunan Gedung.
Catatan:
Paket Pekerjaan Pembangunan Gudang Teknologi Alsinbun dan Penimbunan akhirnya dibatalkan oleh Kepala ULP.

Berikut ini email pemberitahuannya:



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah digunakan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah hukum acara perdata ini didasari dengan beslit dari Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember 1846 Nomor 3, yang menugaskan Mr. H.L. Wichers selaku Presiden hoogerechtshoff (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia) untuk merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan bagi golongan bumuputra.
Setelah rancangan reglemen dan penjelasannya rampung, pada tanggal 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, selanjutnya gubernur jenderal mengajukan beberapa keberatan. Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya sehingga dapat diterima oleh Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, kemudian diumumkan dengan publikasi pada tangg…

Perbedaan Antara Penyelidik dan Penyidik

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Berikut ini akan saya coba jelaskan perbedaan antara penyelidik dan penyidik:
Menurut KUHAP, penyelidik hanya dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, sementara penyidik, selain dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dapat juga dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
Penyelidik bertindak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidik bertindak setelah jelas tindak pidananya, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Wewenang penyelidik: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;mencari keterangan dan barang bukti;menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Wewenang penyidik: melakukan penangkapan, penahanan, peng…






Powered by Dunia Kontraktor