Langsung ke konten utama

17% Fee Proyek di Parepare Disinyalir Terkumpul di Kepala BKD

PAREPARE — Potongan fee proyek sebesar 17% dari nilai kontrak kini mencuat di permukaan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 5 pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Senin (31/7/2017) sore lalu. 

Ada dua nama oknum yang disinyalir kuat berperan mengumpul dan menyimpan potongan fee proyek 17% dari nilai kontrak, di luar potongan PPN dan PPh yang santer dan ramai diperbincangkan publik. Keduanya merupakan oknum pejabat yang berhubungan erat dengan proyek. 

“Fee proyek di luar potongan PPN dan PPh terkumpul di Kabag Pembangunan dan disatukan di Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah),” terang salah seorang rekanan yang enggan namanya dipublis, Sabtu (5/8/2017). 

Kabag Pembangunan Pemkot Parepare, Muh Ansar enggan berkomentar perihal fee proyek 17%. Berulang kali Ansar dihubungi via sellularnya, aktif namun tak dijawab. 

Kepala BKD, Nasarong juga enggan berkomentarr soal fee proyek 17%. Telepon sellulernya dihubungi, aktif namun tak dijawab. 

Ansar dan Nasarong merupakan pejabat yang diketahui sangat dekat dengan Walikota Parepare, Taufan Pawe (TP). 

Kasus jual beli proyek di Parepare kembali marak diperbincangkan di kalangan kontraktor pasca OTT 5 pejabat ULP. Sejumlah rekanan lokal pun mengeluh lantaran tidak mendapatkan pekerjaan tahun ini, lantaran tender proyek diduga kuat dimainkan oknum rekanan tertentu dan pihak ULP. 

Setelah Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Parepare, Muh Idam Nusu dilaporkan salah seorang rekanan di Polres Parepare terkait pungutan 15% dari nilai kontrak proyek Tahun Anggaran 2016 lalu, kali ini Sekretaris Gapensi Kota Parepare, Ashadi Tajuddin dituding melakukan hal yang sama. Namun modusnya sedikit berbeda. 

Ashadi juga diketahui sebagai pihak yang diduga kuat memegang kendali dan melakukan pembagian paket proyek di Parepare yang lebih familiar disebut “Ketua Kelas”. 

Kontraktor yang menjabat Sekretaris BPC Gapensi Parepare ini diduga kuat terlibat dalam kasus OTT di ULP baru-baru ini. Ashadi pun nampak terlihat memasuki ruang penyidik Tipikor Polres Parepare saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap kelima pejabat ULP pasca OTT.

Sumber: https://cyberpare.com/17-fee-proyek-di-parepare-disinyalir-terkumpul-di-kepala-bkd/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan Dahsyat Gubernur Aceh Kepada Pemburu Proyek

Hari ini saya sangat bangga dengan Gubernur Aceh, Bapak Irwandi Yusuf. Komitmen beliau untuk memberantas fee (hana fee) proyek sepertinya benar-benar akan diwujudkan. Hari ini melalui akun facebook-nya (https://www.facebook.com/irwandi.yusuf.756) beliau membuat pesan yang sangat dahsyat.
Berikut ini pesan dahsyat Gubernur Aceh kepada pemburu proyek: Tugaih peumimpin kon jak peumeunang proyek rakan. Geutanyoe tameurakan kon karena proyek tapi karena saban pakat peumakmu rakyat. (Tugas pemimpin bukan untuk memenangkan proyek. Kita berteman bukan karena proyek tapi karena sepakat memakmurkan rakyat).Pejabat dari berbagai instansi pemerintah harus menghilangkan kebiasaan kaplingan proyek pada Pemerintah Aceh.Fair procurement atau tender yang fair harus tegak di aceh. Sudah masanya parasit tender dibasmi. ULP hati-hati.Semua orang punya hak dan kewajiban yang sama di depan tender. Selaku orang Aceh, saya akan bantu Bapak Gubernur dengan cara menggugat Pokja ULP yang nakal ke pengadilan.

Persyaratan Lelang Di LPSE Aceh Makin Menggila

Persyaratan lelang Pekerjaan Pembangunan Gudang Teknologi Alsinbun dan Penimbunan yang diumumkan melalui https://lpse.acehprov.go.id sangat luar biasa dan makin menggila. Pekerjaan dengan nilai HPS Rp 1.588.000.000 mensyaratkan personil inti yang sangat banyak. 
Berikut ini jumlah dan syarat personil yang diminta: Generral Superintendent/GS, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 10 Tahun, 1 orang, SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201), Ahli K3 Konstruksi Muda (603) dan Ahli Manajemen Proyek (602), Site Engineer S1 Teknik Arsitektur, Pengalaman 5 tahun, 1 orang, SKA Ahli Arsitek Muda, Pelaksana Bangunan Gedung, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, 2orang, SKT Pelaksana Bangunan Gedung /Pekerjaan Gedung (051), Pelaksana Struktur, SMK, Pengalaman 5 Tahun, 3 orang, SKT Tukang Pekerjaan Pondasi ( 010), Tukang Cor Beton ( 013), dan Tukang Besi-Beton (012), Pelaksana Arsitektur, S1 Teknik Sipil, Pengalaman 4 tahun, 3 orang, SKT Tukang Pasang Bata (004), Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)…

YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta

MEIKARTA, seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.
Kendati Wagub Provinsi Jabar Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin; promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya.
Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah Pre-project Selling.
Na…






Powered by Dunia Kontraktor