Langsung ke konten utama

17% Fee Proyek di Parepare Disinyalir Terkumpul di Kepala BKD

PAREPARE — Potongan fee proyek sebesar 17% dari nilai kontrak kini mencuat di permukaan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 5 pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Senin (31/7/2017) sore lalu. 

Ada dua nama oknum yang disinyalir kuat berperan mengumpul dan menyimpan potongan fee proyek 17% dari nilai kontrak, di luar potongan PPN dan PPh yang santer dan ramai diperbincangkan publik. Keduanya merupakan oknum pejabat yang berhubungan erat dengan proyek. 

“Fee proyek di luar potongan PPN dan PPh terkumpul di Kabag Pembangunan dan disatukan di Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah),” terang salah seorang rekanan yang enggan namanya dipublis, Sabtu (5/8/2017). 

Kabag Pembangunan Pemkot Parepare, Muh Ansar enggan berkomentar perihal fee proyek 17%. Berulang kali Ansar dihubungi via sellularnya, aktif namun tak dijawab. 

Kepala BKD, Nasarong juga enggan berkomentarr soal fee proyek 17%. Telepon sellulernya dihubungi, aktif namun tak dijawab. 

Ansar dan Nasarong merupakan pejabat yang diketahui sangat dekat dengan Walikota Parepare, Taufan Pawe (TP). 

Kasus jual beli proyek di Parepare kembali marak diperbincangkan di kalangan kontraktor pasca OTT 5 pejabat ULP. Sejumlah rekanan lokal pun mengeluh lantaran tidak mendapatkan pekerjaan tahun ini, lantaran tender proyek diduga kuat dimainkan oknum rekanan tertentu dan pihak ULP. 

Setelah Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Parepare, Muh Idam Nusu dilaporkan salah seorang rekanan di Polres Parepare terkait pungutan 15% dari nilai kontrak proyek Tahun Anggaran 2016 lalu, kali ini Sekretaris Gapensi Kota Parepare, Ashadi Tajuddin dituding melakukan hal yang sama. Namun modusnya sedikit berbeda. 

Ashadi juga diketahui sebagai pihak yang diduga kuat memegang kendali dan melakukan pembagian paket proyek di Parepare yang lebih familiar disebut “Ketua Kelas”. 

Kontraktor yang menjabat Sekretaris BPC Gapensi Parepare ini diduga kuat terlibat dalam kasus OTT di ULP baru-baru ini. Ashadi pun nampak terlihat memasuki ruang penyidik Tipikor Polres Parepare saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap kelima pejabat ULP pasca OTT.

Sumber: https://cyberpare.com/17-fee-proyek-di-parepare-disinyalir-terkumpul-di-kepala-bkd/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Arti dan Tujuan Hukum Administrasi sebagai Implementasi dari Policy Suatu Pemerintahan

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara
Pemasalahan: Hukum Administrasi Negara mengatur tentang bagaimana negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan. Contoh : Policy pemerintah Indonesia adalah mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarkat. Implementasinya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. X Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi setiap individu yang memiliki penghasilan. Pertanyaannya : Kemukakanlah pendapat sdr. tentang arti dan tujuan Hukum Administrasi berdasarkan contoh dari policy pemerintah tersebut diatas.
Tanggapan: Bahwa implementasi dari policy Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarkat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi setiap individu yang memiliki penghasilan, merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk menge…






Powered by Dunia Kontraktor