Langsung ke konten utama

17% Fee Proyek di Parepare Disinyalir Terkumpul di Kepala BKD

PAREPARE — Potongan fee proyek sebesar 17% dari nilai kontrak kini mencuat di permukaan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 5 pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Senin (31/7/2017) sore lalu. 

Ada dua nama oknum yang disinyalir kuat berperan mengumpul dan menyimpan potongan fee proyek 17% dari nilai kontrak, di luar potongan PPN dan PPh yang santer dan ramai diperbincangkan publik. Keduanya merupakan oknum pejabat yang berhubungan erat dengan proyek. 

“Fee proyek di luar potongan PPN dan PPh terkumpul di Kabag Pembangunan dan disatukan di Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah),” terang salah seorang rekanan yang enggan namanya dipublis, Sabtu (5/8/2017). 

Kabag Pembangunan Pemkot Parepare, Muh Ansar enggan berkomentar perihal fee proyek 17%. Berulang kali Ansar dihubungi via sellularnya, aktif namun tak dijawab. 

Kepala BKD, Nasarong juga enggan berkomentarr soal fee proyek 17%. Telepon sellulernya dihubungi, aktif namun tak dijawab. 

Ansar dan Nasarong merupakan pejabat yang diketahui sangat dekat dengan Walikota Parepare, Taufan Pawe (TP). 

Kasus jual beli proyek di Parepare kembali marak diperbincangkan di kalangan kontraktor pasca OTT 5 pejabat ULP. Sejumlah rekanan lokal pun mengeluh lantaran tidak mendapatkan pekerjaan tahun ini, lantaran tender proyek diduga kuat dimainkan oknum rekanan tertentu dan pihak ULP. 

Setelah Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Parepare, Muh Idam Nusu dilaporkan salah seorang rekanan di Polres Parepare terkait pungutan 15% dari nilai kontrak proyek Tahun Anggaran 2016 lalu, kali ini Sekretaris Gapensi Kota Parepare, Ashadi Tajuddin dituding melakukan hal yang sama. Namun modusnya sedikit berbeda. 

Ashadi juga diketahui sebagai pihak yang diduga kuat memegang kendali dan melakukan pembagian paket proyek di Parepare yang lebih familiar disebut “Ketua Kelas”. 

Kontraktor yang menjabat Sekretaris BPC Gapensi Parepare ini diduga kuat terlibat dalam kasus OTT di ULP baru-baru ini. Ashadi pun nampak terlihat memasuki ruang penyidik Tipikor Polres Parepare saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap kelima pejabat ULP pasca OTT.

Sumber: https://cyberpare.com/17-fee-proyek-di-parepare-disinyalir-terkumpul-di-kepala-bkd/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah digunakan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah hukum acara perdata ini didasari dengan beslit dari Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember 1846 Nomor 3, yang menugaskan Mr. H.L. Wichers selaku Presiden hoogerechtshoff (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia) untuk merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan bagi golongan bumuputra.
Setelah rancangan reglemen dan penjelasannya rampung, pada tanggal 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, selanjutnya gubernur jenderal mengajukan beberapa keberatan. Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya sehingga dapat diterima oleh Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, kemudian diumumkan dengan publikasi pada tangg…

Perbedaan Antara Penyelidik dan Penyidik

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Berikut ini akan saya coba jelaskan perbedaan antara penyelidik dan penyidik:
Menurut KUHAP, penyelidik hanya dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, sementara penyidik, selain dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dapat juga dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
Penyelidik bertindak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidik bertindak setelah jelas tindak pidananya, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Wewenang penyelidik: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;mencari keterangan dan barang bukti;menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Wewenang penyidik: melakukan penangkapan, penahanan, peng…






Powered by Dunia Kontraktor