Kamis, April 12, 2018

Daftar Tenaga Terampil Konstruksi

Daftar Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil berdasarkan 
Perlem Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil

Selasa, April 03, 2018

Keputusan KUI Sumut: Umat Islam Harus Berperan dalam Politik

Penyelenggara KUI Sumut menyampaikan 
rekomendasi dan hasil konggres di Medan (1/4).

Kongres Umat Islam Sumatra Utara, yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018, telah usai dan menghasilkan empat poin utama. Keempat poin yang diputuskan adalah soal ukhuwah, penguatan peran politik umat Islam, penguatan sosial ekonomi umat Islam, dan penguatan peran wanita Islam.

Putusan kongres yang dibacakan oleh Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Panitia Kongres Umat Islam Sumatra Utara, Dr. Masri Sitanggang, yang didampingi 37 ormas Islam, Ahad (1/04), menegaskan poin terterpenting dari keputusan tersebut adalah kongres menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur serta presiden/wakil presiden, berdasarkan kriteria Alquran dan sunah, yakni memenangkan pasangan calon Muslim-Muslim.

Masri juga menegaskan bahwa kongres mengajak umat Islam harus berperan aktif dalam perpolitikan, baik itu dipilih maupun memilih dalam legislatif untuk DPRD, DPR, dan DPD. Dalam hal ini memenangkan partai-partai Islam dan partai-partai yang berpihak kepada kepentingan umat Islam serta menolak partai pendukung penista agama dan UU keormasan.

"Tahun politik ini adalah tahun ujian bagi umat Islam, Sumatra Utara khususnya, untuk membuktikan komitmennya pada demokratisasi di negeri ini. Dan hal itu dibuktikan dengan aktif memilih dan bersedia dipilih," kata Masri, seperti dikatakan fungsonaris DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Sabar Sitanggang, di Medan, Senin (2/4).

Di sisi ekonomi, Masri juga menegaskan bahwa keputusan kongres mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, di antaranya minimarket dan home industry, termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Selain itu, peran pimpinan ormas Islam perempuan se-Sumatra Utara mengajak para orang tua untuk meningkatkan perannya dalam mendidik dan mendampingi anggota keluarga agar terhindar dari bahaya narkoba, pornografi, LGBT, dan pergaulan bebas.

"Narkoba, pornografi, dan LGBT saling berkelindan. Khusus narkoba, hal tni telah menjelma menjadi proxy yang bisa melemahkan ketahanan nasional dan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karenanya, perlu ketegasan pemerintah untuk memberantasnya," kata Masri.

Terakhir, dalam hasil keputusan Kongres Umat Islam, ditegaskan mengenai usulan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silaturrahim antarorganisasi Muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para Muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatra.

Kongres umat Islam yang pertama digelar di Sumatra ini ditutup secara resmi dan disaksikan seluruh elemen ormas yang terlibat di dalamnya. Selain itu, tampak Bachtiar Chamsyah duduk dalam batisan jajaran pimpinan kongres.

Sumber: www.republika.co.id

Senin, April 02, 2018

Kita Tidak Peduli Politik Maka Orang Lain Yang Pegang Kekuasaan Politik

Kutipan Pidato Prof. Yusril Ihza Mahendra pada Pembukaan Kongres Umat Islam, Sumut, 30 Maret 2018.

Saya mengajak dan menghimbau umat islam seluruhnya. Jangan ada lagi yang mengatakan "kami tidak mau ikut politik" dengan alasan Islam itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukan.

Padahal...  Kalau kita tidak peduli dengan politik maka "orang lain" yang akan memegang kekuasaan politik.

Terjadilah apa yang kemudian dialami hizbut tahrir indonesia. 

Dulu-dulu diajak politik tidak mau dengan alasan "kami hanya mau khilafah, yang ada sekarang thogut". Lalu ndak mau nyoblos, ndak mau ikut pemilu.

Begitu jokowi terpilih jadi presiden, lalu diterbitkan selembar surat pembubaran HTI. Dan HTI pun cuma bisa melongo. Ndak bisa berbuat apa-apa.

Saya bilang pada tokoh HTI, "Segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibanding segenggam kekuasaan."

Presiden itu. Walaupun orangnya goblok, (tidak menyebut nama) tapi segoblok-gobloknya dia, dia itu presiden.

Ada cerita lama. Suatu hari, pada sidang kabinet jaman Presiden Gus Dur, saat itu saya menteri kehakiman. 

Gus Dur mau mengeluarkan dekrit bubarkan MPR - DPR, mau mencabut tap MPRS XXV Tentang larangan PKI, dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme.

Gus Dur ngotot.

Saya sebagai menteri kehakiman, menentang keras keinginan Presiden Gus Dur. Karena menghidupkan kembali PKI, bisa jadi masalah/heboh besar.

Mendengar tentangan itu, Gus Dur lalu jadi marah. Ambil palu lalu mengetok meja. Men-skors sidang kabinet.

Saya ditegur Erna Witoelar, karena seorang menteri tak pantas mengkritik presiden di sidang kabinet.

Saya jawab. Ya gimana ndak dikritik. Masa' membiarkan Presiden Gus Dur mau menghidupkan PKI lagi. Yang bener doonk. Masa' saya diem.

Sayapun lalu bergegas keluar ruangan sidang. Kemudian dikejar oleh 3 orang jenderal, Laksamana Widodo AS, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar.

Lalu saya bilang: "Saya mau pulang saja, toh besok saya juga dipecat sama Gus Dur.

Widodo AS kemudian bilang, "Kami sependapat dengan bang Yusril, memang ndak bener tuch presiden".

Saya jawab. "Lho tapi kenapa tadi tidak ngomong?"

Jawabnya. "Kami ini prajurit, mana mungkin kami ini melawan presiden selaku panglima tertinggi."

Naaaaah itu dia...

Ada cerita lagi...
Kemarin itu saya ceramah pada pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya duduk pak Gatot Nurmantyo, saat itu belum pensiun, masih jenderal aktif, walaupun bukan lagi panglima TNI (dipecat oleh Jokowi).

Saya bilang. Segoblok-goblok nya presiden, dia tetep presiden.

Jokowi manggil panglima TNI. Lalu bilang "Hari ini saudara saya pecat". Langsung berhenti tuch Gatot. Ndak lagi jadi panglima TNI. Gatot ndak bisa ngelawan.

Gatot yang mendengar ucapan saya, cuma bisa manggut-manggut sambil senyum-senyum. Tak bisa membantah.

Jangan kita menilai seseorang dari tampangnya. Karena tampangnya wong ndeso, lalu dipilih jadi presiden. 

Padahal tak ada hubungannya antara wajah, terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan.

Lha buktinya yang sekarang ini? 

Jokowi bilang. "Masa' wajah ndeso gini dibilang diktator..?"
Lhaaa... Padahal ndak ada urusannya.

Tampang ndeso ndak ndeso, tetep aja bisa jadi diktator. Bisa aja tampang ndeso tapi pro asing. Tidak pro pada rakyatnya sendiri.

Kembali saya ingatkan, jangan lupakan masalah politik. Pilkada sudah dekat. Jangan umat muslim diem-diem saja.

HTI pernah bilang. "Kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI".

Ketika saya datang ke pengadilan, sebagai pengacara HTI. Saya tanya pada Ismail Yuswanto (juru bicara HTI). "Mana lagi 99 pengacara yang akan bela anda? Kok cuma awak seorang yang membela? Mana yang 99 pengacara lagi? Kok pada takut menjauh?"

Ya sudah... Akhirnya saya berjibaku sendiri membela HTI.

Jadi... Cukuplah HTI yang mengalami nasib buruk. Karena tidak mau ikut berpolitik. Akhirnya jadi korban politik.

Umat islam harus berpolitik. Dengan memilih pemimpin-pemimpin islam.

Ikutlah pemilu dengan memilih partai-partai islam. Yang memperjuangkan islam.

Mulai sekarang... Umat Islam jangan pasif, Harus aktif dalam politik. Agar Jangan sampai pada pilpres 2019, terpilih (kembali) pemimpin yang seperti sekarang ini. Yang hanya bikin susah kita semuanya.

Selengkapnya tonton video dibawah ini...

Minggu, Desember 03, 2017

Sepintas Tentang Awan Cumulonimbus

Awan cumulonimbus (Cb) adalah tipe awan tinggi dan padat, terbentuk pada ketinggian yang rendah, tumbuh secara vertikal keatas. Dasar awan luasnya beberapa kilometer pada ketinggian 200-4.000 meter, puncaknya bisa mencapai 6.000-23.000 meter, bisa meluas hingga ratusan km. 

Awan Cb banyak ditemukan di daerah tropis diantaranya di Indonesia, umumnya terbentuk pada musim hujan. Saat ini terjadi perubahan iklim di Indonedia yang perlu dicermati. Menurut BKMG akan terjadi pada Des-Feb.

Pada pusat awan Cb dapat timbul badai petir bahkan tornado. Awan Cb dapat berkembang menjadi supercell, yaitu badai yang ditandai oleh adanya mesosiklon, yaitu pusaran udara dalam badai konvektif. Ini yang berbahaya bagi pesawat terbang seperti yang terjadi pada kasus QZ-8501.

Sabtu, Desember 02, 2017

Jadwal Penerbangan Paling Aman Untuk Menghindari Awan Cb

Saat ini cuaca di Indonesia sedang kurang baik. Walaupun tidak berbahaya bagi penerbangan karena cuacanya dapat diprediksi terlebih dahulu, namun sangat tidak nyaman ketika kita berada dalam pesawat terbang.

Banyak orang kadang terpaksa terbang dikarenakan tuntutan pekerjaan meskipun cuaca sedang kurang baik. Untuk kalangan seperti ini, sebaiknya memilih jadwal yang paling baik untuk terbang. Dalam hal ini, pilihlah jadwal yang paling kecil resiko terjadinya awan Cb atau comulonimbus karena awan ini sangat berbahaya bagi penerbangan.

Menurut Bapak Marsekal Muda (Pur) Prayitno Ramelan, awan Cb itu terbentuk pada siang hari. Senada dengan Pak Pray, Kepala Kelompok Operasional Stasiun Klimatologi Mlati, Yogyakarta Djoko Budiyono menyampaikan bahwa awan Cb di wilayah Indonesia umumnya muncul pada waktu pancaroba atau transisi musim. Hal ini ditandai dengan cuaca pada waktu pagi hari hingga siangnya dalam kondisi cerah dan panas. Saat siang menjelang sore muncullah awan dengan gumpalan hitam. Inilah awan Cb atau cumulonimbus. Kemunculan awan Cb ini sulit diprediksi dan bisa muncul di mana saja. Bila awan Cb intensitasnya kuat bisa saja menghasilkan puting beliung, petir, angin kencang, hujan es, hujan lebat, walaupun durasinya pendek sekitar 1-3 jam,” sebut Pak Djoko. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jadwal penerbangan yang paling aman untuk menghindari awan Cb yaitu penerbangan pagi atau malam hari. Demikianlah, semoga bermanfaat terutama bagi calon penumpang yang sering bepergian dengan pesawat terbang.

Sumber: 
- https://www.facebook.com/prayitno.ramelan/posts/10212370019377836?pnref=story
- http://m.solopos.com/2017/03/09/cuaca-ekstrem-awan-cumulonimbus-banyak-terjadi-di-sleman-kulonprogo-utara-799781

Senin, November 13, 2017

Transfer Melalui ATM BRI Dikenakan Biaya Rp. 750

Bank BRI telah mengenakan biaya tambahan sebesar Rp 750 untuk transaksi transfer sesama BRI melalui mesin ATM BRI. Padahal tiap bulannya telah dikenakan biaya untuk kartu ATM BRI. Nasabah umumnya tidak menyadari hal ini karena bank lain tidak mengenakan biaya. Anehnya pihak BRI beralasan hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan. Apakah ada nasabah yang nyaman ketika uangnya dipotong?


Sabtu, November 04, 2017

LKPP: Syarat Tender Tidak Boleh Berlebihan!

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI Yulianto Prihandoyo meminta dengan tegas agar Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan pemerintah daerah di Sumut tidak menerapkan syarat tender berlebihan.

Yulianto mengatakan agar Pokja ULP memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, dan peraturan resmi lainnya yang diatur oleh instansi berwenang seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Hal tersebut disampaikan Yulianto menanggapi pertanyaan salah satu peserta dalam sesi diskusi acara sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertemakan "Mitigasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" yang digelar Biro Pembangunan Setdaprovsu di Hotel Polonia, Jalan Sudirman Medan, Selasa (31/10).

Sebelumnya seorang peserta yang juga pelaku usaha konstruksi, Hendri Situmorang, menyatakan keheranannya dalam proses tender paket pekerjaan fisik di jajaran Pemda di Sumut. Dia menyoroti gemarnya Pokja ULP di Sumut mempersyaratkan sesuatu hal yang substansinya jauh dari pekerjaan yang ditenderkan.

"Misalnya tentang pekerjaan bangunan sederhana, namun meminta ahli bangunan utama, kemudian diminta ahli lebih dari satu, padahal pagu anggarannya pun berkisar Rp 1 miliar," katanya. Menurut Hendrik, praktik seperti itu sengaja dibuat Pokja ULP untuk persekongkolan tender dan agar perintah atasan mulus terlaksana.

Sementara itu, pelaku usaha konstruksi lainnya, Hamonangan Simbolon juga menyatakan keheranannya atas kerap adanya batas akhir pemasukan penawaran tender di hari Minggu ataupun hari merah. Menurutnya, tindakan Pokja ULP itu hanyalah strategi agar tidak banyak peserta mengikuti tender. Tujuannya untuk mempermulus pengaturan pemenang.

Dia juga menyoroti gampangnya Pokja ULP mengalahkan peserta tender hanya dari metode pelaksanaan. Menurutnya metode pelaksanaan bukanlah sesuatu hal yang baku, namun tergantung daripada pekerjaan di lapangan. Hanya saja dibuat metode berdasarkan spesifik pekerjaan yang ditenderkan.

Peserta lainnya, Rikson Sibuea yang juga Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut, menyarankan agar dibahas lebih mendalam proses pengadaan barang dan jasa dalam bentuk fokus diskusi dengan menghadirkan para stakeholder terkait, mulai dari unsur pemerintah, kontraktor dan asosiasi, Pokja ULP, para kepala daerah dan aparat penegak hukum serta perguruan tinggi.

"Dengan begitu, pembahasan terarah dan ada dihasilkan yang dirumuskan secara bersama-sama untuk kemudian disepekati menjadi pola pelaksanaan barang dan jasa pemerintah dengan tetap memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ada serta ketentuan terkait lainnya," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Yulianto mengatakan agar batas akhir pemasukan penawaran tidak dilakukan pada hari libur. "Sebaiknya memang di hari kerja, ini untuk menjamin terjaringnya kontraktor yang memenuhi persyaratan guna ditetapkan menjadi pemenang," katanya.

Yulianto juga sepakat agar metode pelaksanaan tidak satu-satunya digunakan Pokja ULP untuk penentuan pemenang tender, tetapi lebih pada prinsip kewajaran harga, kemampuan penyedia jasa berdasarkan pengalaman serta kelengkapan peralatan pendukung dan sumber daya manusia.

Terkait agar adanya forum diskusi yang lebih terarah untuk pembahasan pengadaan barang dan jasa, Yulianto mengatakan sependapat. Dia mencontohkan beberapa daerah yang mulai melaksanakannya, seperti di Kupang, NTT. 

Kemudian Raja Sahnan dari Biro Pembangunan Setdaprovsu yang juga moderator pada sosialisasi itu mengatakan akan menjadi perhatian pihaknya ke depan dalam melaksanakan acara yang sama. "Namun memang sejatinya sudah mulai kita terapkan di sosialisasi ini," tegas Raja Sahnan.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/11/01/324664/lkpp_syarat_tender_tidak_boleh_berlebihan/