Tuesday, September 08, 2020

Teori Melebur (Oplossing) Tidak Relevan Lagi Diterapkan

Teori melebur (oplossing) adalah teori yang menyatakan bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan. Teori melebur (oplossing) ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menyebutkan bahwa “perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, teori melebur (oplossing) ini sudah tidak relevan lagi diterapkan. Hal ini sesuai dengan asas lex posteriori derogat lex priori sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menyatakan bahwa kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, jika Peradilan Tata Usaha Negara menolak mengadili KTUN yang berkaitan dengan perjanjian karena menganut teori melebur (oplossing) maka perkara yang sama akan digugat kembali dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dan yang berwenang mengadili PMH adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka penerapan teori melebur (oplossing) sudah tidak relevan lagi karena perkara TUN tersebut tetap diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Tulisan terkait:

No comments:

Post a Comment