Langsung ke konten utama

Perubahan Gugatan dalam Praktek Peradilan Perdata

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut. 
  1. Syarat Formal, pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah; Tempat dan Tinggal Pembuatan Surat Gugatan; Materai; Tanda Tangan. 
  2. Syarat Substansial, terdiri dari; Identitas Para Pihak yang Berperkara; Identitas Kuasa Hukum.
Namun dalam prakteknya, terkadang para kuasa hukum membutuhkan suatu perubahan ataupun penambahan untuk gugatan yang telah mereka ajukan dikarenakan para kepentingan untuk client mereka.

A. Surat gugatan boleh dikurangi 

Perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi :”Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”. 

Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutannya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dari bunyi pasal 127 Rv. Tersebut diatas khususnya pada perubahan gugatan pengurangan tuntutan dalam kalimat “sampai saat perkara diputus”. Pengertian kalimat sampai saat perkara diputus dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan tidak terbatas pada sidang dipengadilan negeri saja, tetapi dalam pengertian yang luas dapat ditafsirkan bahwa perubahan gugatan khususnya pada pengurangan tuntutan terhadap tergugat dapat juga dilaksanakan baik pada tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi. 

Jadi perubahan gugatan untuk pengurangan tuntutan sesuai dengan bunyi pasal 127 Rv. Khususnya pada kalimat yang menyatakan bahwa “sampai saat perkara diputus”, dari bunyi kalimat tersebut secara yuridis tidak ada batasan khusus sampai pada tingkat peradilan mana, apakah cukup ditingkat pengadilan negeri saja ataukah sampai pada tingkat banding maupun kasasi, tidak jelas. Sehingga dalam praktiknya pelaksanaan perubahan gugatan khususnya tentang pengurangan tuntutan dapat dilakukan baik ditingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Perubahan gugatan pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv. hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.

B. Surat gugatan boleh ditambah atau diubah 

Pada prinsipnya tidak boleh, tetapi dalam praktek dan yurisprudensi dibolehkan dengan pembatasan (syarat-syarat). Kapan dan dalam hal-hal apa suatu gugatan boleh ditambah dan dirubah. Seperti yang diterangkan dalam beberapa Yurisprudensi, diantaraya : 
  1. Putusan MA-RI No. 434.K / Sip / tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat;
  2. Putusan MA-RI No. 1043.K / Sip / 1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian; 
  3. Putusan MA-RI No. 226.K / Sip / 1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak; 
  4. Putusan MA-RI No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 : Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun, dalam gugatan;.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutannya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dan perubahan gugatan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun, dalam gugatan).

Dikutip dari tulisan Bapak I Wayan Wardiman Dinata dan I Nyoman Bagiastra yang berjudul "Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata"

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah digunakan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah hukum acara perdata ini didasari dengan beslit dari Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember 1846 Nomor 3, yang menugaskan Mr. H.L. Wichers selaku Presiden hoogerechtshoff (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia) untuk merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan bagi golongan bumuputra.
Setelah rancangan reglemen dan penjelasannya rampung, pada tanggal 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, selanjutnya gubernur jenderal mengajukan beberapa keberatan. Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya sehingga dapat diterima oleh Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, kemudian diumumkan dengan publikasi pada tangg…

Perbedaan Antara Penyelidik dan Penyidik

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Berikut ini akan saya coba jelaskan perbedaan antara penyelidik dan penyidik:
Menurut KUHAP, penyelidik hanya dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, sementara penyidik, selain dijabat oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dapat juga dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
Penyelidik bertindak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidik bertindak setelah jelas tindak pidananya, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Wewenang penyelidik: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;mencari keterangan dan barang bukti;menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Wewenang penyidik: melakukan penangkapan, penahanan, peng…






Powered by Dunia Kontraktor