Langsung ke konten utama

Pesan Dahsyat Gubernur Aceh Kepada Pemburu Proyek

Hari ini saya sangat bangga dengan Gubernur Aceh, Bapak Irwandi Yusuf. Komitmen beliau untuk memberantas fee (hana fee) proyek sepertinya benar-benar akan diwujudkan. Hari ini melalui akun facebook-nya (https://www.facebook.com/irwandi.yusuf.756) beliau membuat pesan yang sangat dahsyat.

Berikut ini pesan dahsyat Gubernur Aceh kepada pemburu proyek:
  • Tugaih peumimpin kon jak peumeunang proyek rakan. Geutanyoe tameurakan kon karena proyek tapi karena saban pakat peumakmu rakyat. (Tugas pemimpin bukan untuk memenangkan proyek. Kita berteman bukan karena proyek tapi karena sepakat memakmurkan rakyat).
  • Pejabat dari berbagai instansi pemerintah harus menghilangkan kebiasaan kaplingan proyek pada Pemerintah Aceh.
  • Fair procurement atau tender yang fair harus tegak di aceh. Sudah masanya parasit tender dibasmi. ULP hati-hati.
  • Semua orang punya hak dan kewajiban yang sama di depan tender.
Selaku orang Aceh, saya akan bantu Bapak Gubernur dengan cara menggugat Pokja ULP yang nakal ke pengadilan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Arti dan Tujuan Hukum Administrasi sebagai Implementasi dari Policy Suatu Pemerintahan

Diskusi 1 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara
Pemasalahan: Hukum Administrasi Negara mengatur tentang bagaimana negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan. Contoh : Policy pemerintah Indonesia adalah mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarkat. Implementasinya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. X Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi setiap individu yang memiliki penghasilan. Pertanyaannya : Kemukakanlah pendapat sdr. tentang arti dan tujuan Hukum Administrasi berdasarkan contoh dari policy pemerintah tersebut diatas.
Tanggapan: Bahwa implementasi dari policy Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarkat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi setiap individu yang memiliki penghasilan, merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk menge…






Powered by Dunia Kontraktor