Senin, November 13, 2017

Transfer Melalui ATM BRI Dikenakan Biaya Rp. 750

Bank BRI telah mengenakan biaya tambahan sebesar Rp 750 untuk transaksi transfer sesama BRI melalui mesin ATM BRI. Padahal tiap bulannya telah dikenakan biaya untuk kartu ATM BRI. Nasabah umumnya tidak menyadari hal ini karena bank lain tidak mengenakan biaya. Anehnya pihak BRI beralasan hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan. Apakah ada nasabah yang nyaman ketika uangnya dipotong?


Sabtu, November 04, 2017

LKPP: Syarat Tender Tidak Boleh Berlebihan!

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI Yulianto Prihandoyo meminta dengan tegas agar Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan pemerintah daerah di Sumut tidak menerapkan syarat tender berlebihan.

Yulianto mengatakan agar Pokja ULP memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, dan peraturan resmi lainnya yang diatur oleh instansi berwenang seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Hal tersebut disampaikan Yulianto menanggapi pertanyaan salah satu peserta dalam sesi diskusi acara sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertemakan "Mitigasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" yang digelar Biro Pembangunan Setdaprovsu di Hotel Polonia, Jalan Sudirman Medan, Selasa (31/10).

Sebelumnya seorang peserta yang juga pelaku usaha konstruksi, Hendri Situmorang, menyatakan keheranannya dalam proses tender paket pekerjaan fisik di jajaran Pemda di Sumut. Dia menyoroti gemarnya Pokja ULP di Sumut mempersyaratkan sesuatu hal yang substansinya jauh dari pekerjaan yang ditenderkan.

"Misalnya tentang pekerjaan bangunan sederhana, namun meminta ahli bangunan utama, kemudian diminta ahli lebih dari satu, padahal pagu anggarannya pun berkisar Rp 1 miliar," katanya. Menurut Hendrik, praktik seperti itu sengaja dibuat Pokja ULP untuk persekongkolan tender dan agar perintah atasan mulus terlaksana.

Sementara itu, pelaku usaha konstruksi lainnya, Hamonangan Simbolon juga menyatakan keheranannya atas kerap adanya batas akhir pemasukan penawaran tender di hari Minggu ataupun hari merah. Menurutnya, tindakan Pokja ULP itu hanyalah strategi agar tidak banyak peserta mengikuti tender. Tujuannya untuk mempermulus pengaturan pemenang.

Dia juga menyoroti gampangnya Pokja ULP mengalahkan peserta tender hanya dari metode pelaksanaan. Menurutnya metode pelaksanaan bukanlah sesuatu hal yang baku, namun tergantung daripada pekerjaan di lapangan. Hanya saja dibuat metode berdasarkan spesifik pekerjaan yang ditenderkan.

Peserta lainnya, Rikson Sibuea yang juga Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut, menyarankan agar dibahas lebih mendalam proses pengadaan barang dan jasa dalam bentuk fokus diskusi dengan menghadirkan para stakeholder terkait, mulai dari unsur pemerintah, kontraktor dan asosiasi, Pokja ULP, para kepala daerah dan aparat penegak hukum serta perguruan tinggi.

"Dengan begitu, pembahasan terarah dan ada dihasilkan yang dirumuskan secara bersama-sama untuk kemudian disepekati menjadi pola pelaksanaan barang dan jasa pemerintah dengan tetap memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ada serta ketentuan terkait lainnya," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Yulianto mengatakan agar batas akhir pemasukan penawaran tidak dilakukan pada hari libur. "Sebaiknya memang di hari kerja, ini untuk menjamin terjaringnya kontraktor yang memenuhi persyaratan guna ditetapkan menjadi pemenang," katanya.

Yulianto juga sepakat agar metode pelaksanaan tidak satu-satunya digunakan Pokja ULP untuk penentuan pemenang tender, tetapi lebih pada prinsip kewajaran harga, kemampuan penyedia jasa berdasarkan pengalaman serta kelengkapan peralatan pendukung dan sumber daya manusia.

Terkait agar adanya forum diskusi yang lebih terarah untuk pembahasan pengadaan barang dan jasa, Yulianto mengatakan sependapat. Dia mencontohkan beberapa daerah yang mulai melaksanakannya, seperti di Kupang, NTT. 

Kemudian Raja Sahnan dari Biro Pembangunan Setdaprovsu yang juga moderator pada sosialisasi itu mengatakan akan menjadi perhatian pihaknya ke depan dalam melaksanakan acara yang sama. "Namun memang sejatinya sudah mulai kita terapkan di sosialisasi ini," tegas Raja Sahnan.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/11/01/324664/lkpp_syarat_tender_tidak_boleh_berlebihan/

Kamis, Oktober 05, 2017

Cara Penyelesaian Masalah Lelang Merujuk pada UU Administrasi Pemerintah

Selama ini penyelesaian permasalahan lelang umumnya mentok sampai tahap sanggahan dan biasanya semua sanggahan akan dijawab oleh Pokja ULP meskipun jawaban mereka banyak ngawurnya. Setelah sanggahan dijawab meskipun jawabannya ngawur, pastinya lelang akan terus berlanjut. Sementara rekanan pada umumnya terpaksa menerima karena tidak tahu lagi jalan apa yang mesti ditempuh. Untuk sanggah banding, hal itu agak berat dilakukan karena harus ada jaminan sanggah banding yang nilainya lumayan besar. Selain itu, pada pelelangan dengan e-procurment, ketentuan tentang sanggah banding sudah ditiadakan.

Pilihan lain setelah sanggahan, biasanya dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Itupun sering gagal karena keputusan Pokja ULP tentang penetapan pemenang, sifatnya belum final. Keputusan tsb bisa saja dianulir oleh PA jika PPK tidak sependapat dengan Pokja ULP. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara yang dapat digugat hanya keputusan yang bersifat final.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, permasalahan tender sudah menemukan jalan penyelesaian. Penyedia barang/jasa yang dirugikan dalam proses lelang dapat melakukan sanggahan, selanjutnya bisa dilakukan upaya administrasi banding. Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan:

Pasal-Pasal Penting dalam UU Administrasi Pemerintah yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Pasal 1
1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selasa, September 05, 2017

Contoh Sanggahan Masalah Surat Penawaran Tidak Bertandatangan

Kepada Yth.
Pokja III ULP RSCM
Di
     Gedung Administrasi Lt-3, RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, 
     Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta

Perihal : Sanggahan Lelang Pengadaan Alkes Dan Instrumen Di THT IGD

Dengan Hormat,

Kami atas nama PT. X mengajukan sanggahan ini karena dokumen penawaran kami digugurkan tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta bertentengan dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan Nomor: BN.01.03/XIII.6.1/10103/2016 Tanggal: 3 Oktober 2016 untuk PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD.

Pokja III ULP RSCM telah menggugurkan dokumen penawaran PT. X dengan alasan Surat Penawaran tidak bertandatangan.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan Apendo sudah amat sangat jelas menyampaikan bahwa:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 134 Ayat 2 menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.”

2. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, point V, 2, d, 4, menyebutkan “Surat Penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tandatangani basah dari pihak lain, contoh: surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (tax clearance).”

Hal ini secara jelas menyebutkan bahwa surat penawaran tidak perlu ditandatangani secara basah dan tidak perlu distempel.

3. Apabila panitia login pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengklik pada link Apendo, akan terlihat seperti gambar dibawah:


Nah, lihat pada fungsi Apendo LPSE yang ke 3, yaitu “Memastikan bahwa pengirim dokumen adalah penyedia yang bersangkutan dengan menyertakan IDENTITAS DIGITAL di dalam dokumen penawaran.

Jadi, walaupun dicari dalam surat penawaran pakai super mikroskop-pun tidak akan ketemu yang namanya tandatangan digital. Tandatangan yang di scan juga bukan tandatangan digital karena yang discan adalah keseluruhan suratnya bukan sekedar tandatangannya.

4. Khusus untuk evaluasi administrasi pada lelang elektronik, dimuat pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011.
Berdasarkan Standard Bidding Document Jasa Lainnya Pascakualifikasi yang merupakan bagian dari Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), E, 27.11, b, 2 menyebutkan bahwa surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
3. bertanggal.

5. Selanjutnya, untuk evaluasi administrasi sebagaimana tercantum pada halaman 17 dokumen pengadaan Nomor: BN.01.03/XIII.6.1/10103/2016 Tanggal: 3 Oktober 2016 untuk PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD, disebutkan sbb:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
b) bertanggal.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan diatas telah menegaskan bahwa tandatangan pada surat penawaran bukan menjadi pemenuhan ketentuan surat penawaran untuk lelang secara elektronik dan apabila tidak ditandatangani maka tidak dapat digugurkan pada tahap evaluasi administrasi.

Demikian sanggahan kami. Mohon kepada Pokja III ULP RSCM supaya membatalkan penetapan PT. Y sebagai pemenang PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD dan segera melakukan evaluasi ulang.

Atas atensi dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Oktober 2016
Hormat kami,
       PT. X
       
          ttd

       Mr. X
Direktur Utama

Kamis, Agustus 31, 2017

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth.
Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh
Di
     Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh

Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum

Dengan Hormat,

Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:

I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.


Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
d. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
e. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
f. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b diatas, barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer yang diadakan pada pelelangan ini mengarah ke merek Spectrum. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat pada Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum. 

Bahwa permasalahan barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer yang mengarah ke merek Spectrum, telah dipertanyakan juga oleh salah satu peserta lelang pada saat dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing) namun tidak ditanggapi oleh Pokja ULP. Hal ini semakin menguatkan dugaan telah terjadi rekayasa tertentu pada Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum.

Dengan demikian sudah seharusnya pelelangan ini dibatalkan. Apabila tetap dilanjutkan maka kami mohon kepada penegak hukum yang menerima tembusan sanggahan ini supaya dapat melakukan penyelidikan karena kami curiga pekerjaan ini berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana yang terjadi pada kasus Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA).

II. Dokumen penawaran PT. XYZ digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Alasan digugurkan dokumen penawaran PT. XYZ karena Tidak memenuhi kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditentukan pada Bab III IKP Angka 15 : Surat Pernyataan Teknis Peserta. 

Perlu kami sampaikan bahwa Surat Pernyataan Teknis Peserta, isinya sama persis dengan surat pernyataan teknis dari pabrikan/principal/distributor.

Mengingat isi Surat Pernyataan Teknis Peserta sama persis dengan Surat Pernyataan Teknis pabrikan/principal/distributor dan materinya lebih kompeten diterbitkan oleh pabrikan/principal/distributor, maka tidak dibuatnya Surat Pernyataan Teknis Peserta bukanlah suatu penyimpangan yang bersifat penting/pokok karena tidak akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.

Untuk penyimpangan yang sifatnya tidak penting/pokok, Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran peserta lelang. Hal ini diatur dalam BAB II Huruf B Poin 1 Huruf f Angka 4) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bunyinya sbb:

4) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
a) Kelompok Kerja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria    dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
b) Kelompok Kerja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi DokumenPenawaran;
c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
(1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan

Demikian sanggahan kami. Mohon kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh supaya membatalkan penetapan PT. YYY sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.

Atas atensi dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. XYZ


     ttd

   Mr. X
Direktur Utama

Tembusan:
1. Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Aceh
2. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Aceh
3. Inspektur Inspektorat Aceh
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
5. Kepala Kepolisian Daerah Aceh

Sabtu, Agustus 26, 2017

Apakah Seluruh PNS Merupakan Pejabat Pemerintahan?

Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak dengan fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan fungsi-fungsinya dapat dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka organisasi merupakan sebuah kumpulan dari jabatan-jabatan yang memerlukan pejabat sebagai konkretisasi jabatan.

Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan tergambar dalam UU ASN. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 UU ASN sebagai berikut:

“Pegawai ASN terdiri atas:

a. PNS; dan
b. PPPK.”

Selain itu, UU ASN juga menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian (vide Pasal 1 UU ASN).

Untuk jabatan administrasi, UU ASN memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana (vide Pasal 14 UU ASN). Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan