Tampilkan postingan dengan label Info Dunia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Dunia. Tampilkan semua postingan

Selasa, Juli 25, 2017

PBB Akan Menjadi Kekuatan Islam Moderat di Indonesia

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partai yang dipimpinnya sudah pasti akan ikut Pemilu 2019, akan menjadi kekuatan Islam moderat utama di jagat politik tanah air. “Selama ini PBB selalu menempatkan diri sebagai kekuatan "ummatan wasatan" atau umat yang berada di tengah, bukan ekstrim kiri, bukan pula ekstrim kanan,” ujar Yusril disela-sela seminar “Islam dan Demokrasi” yang diselenggarakan Universitas Islam Asy-Syafiiyah di Gedung Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (25/7/2017). Seminar yang dihadiri sekitar 500-an peserta itu dibuka oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Yusril mengatakan, PBB kini tengah melakukan konsolidasi internal memperkuat seluruh jajaran pengurus dan kader di seluruh tanah air. Sebagai partai moderat, PBB menerima Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara RI. Menurut Yusril, PBB sangat menghargai dan menghormati kemajemukan masyarakat. PBB juga membela kelompok keagamaan manapun yang ditindas, lebih-lebih yang ditindas itu adalah Islam dan umatnya.

Menyikapi gerakan-gerakan yang kerap dituding sebagai gerakan radikal, Yusril mengatakan, negara harus bersikap persuasif sebelum mengambil langkah hukum membubarkan mereka. Radikalisme bukan hanya ada di dalam gerakan-gerakan Islam, tetapi bisa muncul pada kelompok keagamaan dan kelompok ideologis manapun juga. "Bahkan radikalisme Pancasila pun bisa timbul juga. Jika mulai ekstrim menafsirkan Pancasila, memonopoli tafsirnya, dan menuduh-nuduh kelompok lain anti Pancasila semaunya sendiri pun bisa melahirkan kelompok Pancasila radikal dan ekstrim," tegas Yusril.

Yusril menambahkan, Islam tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Umat Islam, lanjutnya, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melawan penjajah, membangun kesadaran kebangsaan dan perjuangan merebut kemerdekaan. “Karena itu, PBB akan melawan habis-habisan jika ada kekuatan-kekuatan yang ingin menindas dan mengeliminir Islam di negara ini,” pungkas Yusril.

Sumber: https://www.facebook.com/Yusril-Ihza-Mahendra-302310959806242/

Dulu Baikot, Sekarang Borong

Oleh dr. Rahadi Widodo, Sp.P

Jamaah medsos sedang menunjukkan kekuatannya (lagi). Tapi dengan cara yang berbeda.

Masih ingat kejadian boikot sari roti? 

Dulu, akibat boikot produk yang dipicu oleh kemarahan masyarakat di media sosial, saham sari roti sempat tertekan turun karena berkurangnya angka penjualan.

Nah, sekarang lain lagi ceritanya.

Ini tentang beras merk maknyus dan ayam jago produksi PT. IBU yang kemarin terhempas harga sahamnya dari Rp. 2.000,-/lembar menjadi hanya Rp. 400,-/lembar gara-gara aksi penggerebekan pabriknya oleh aparat pemerintah yang disertai berbagai tuduhan, mulai dari tuduhan pengoplosan beras subsidi, pemalsuan label, hingga tuduhan merugikan negara RATUSAN TRILYUN.

Ratusan trilyun, men! 

Bukan main-main ini. Jadi wajar kalau dalam penggerebekan itu langsung Kapolri dan Menteri Pertanian sendiri yang tampil langsung di depan media. Hampir mengalahkan hebohnya penangkapan shabu 1 TON.

PT. IBU membantah semua tuduhan tersebut. Ya biasalah itu, wajar kalau sebuah tuduhan disambut dengan bantahan. Tapi menariknya (bagi saya) bukan itu.

Menariknya kala mengamati reaksi masyarakat. Terutama masyarakat di media sosial (karena itu yang paling mudah diamati). Takjub saya melihat status-status di facebook yang mengomentari kasus ini. Ruuaameee banget, men! 

Like n share-nya bisa tembus > 10.000. Tiap status dibanjiri komen > 1000-an.

Dan itu bukan cuma satu-dua status. Banyak!

Tingkat kehebohannya ini sudah melebihi saat aksi boikot sari roti kemarin, juga lebih hot lagi dari aksi ribut-ribut soal video anto galon kemarin. Ini betul-betul hiperviral!

Aksinya kebalikan dari aksi terhadap sariroti. Kalau dulu jamaah medsos ramai-ramai mem-BOIKOT, sekarang sebaliknya ramai-ramai mem-BORONG produk yang sedang diributkan ini.

Ini yang sempat membuat saya terheran-heran campur kagum. Tadinya ketika awal muncul berita penggerebekan pabrik beras maknyus itu, saya kira masyarakat akan marah karena merasa tertipu.

Bayangkan, beritanya aja begini: Beras MAKNYUS ternyata OPLOSAN, beras SUBSIDI diberi label PREMIUM, lalu DIJUAL MAHAL.

Whoot?! Jadi selama ini kita tertipu?! Beli mahal-mahal ternyata OPLOSAAAN?! 😡😡😡

Kesal, nggak?!

Ya, kesal pasti. Saya kira waktu itu akan terjadi boikot besar-besaran terhadap beras maknyus ini. Apalagi nilai saham perusahaannya juga telah terjun bebas.

Nggak ngira kejadiannya bakal berbalik begini. Justru yang bergaung keras di masyarakat sekarang bukannya suara boikot, sebaliknya malah: "Aku mau beli!" "Aku mau beli!

"Di mana belinya? Aku mau beli!"

Borong. Borong. Borong.

Kok bisa jadi begitu, ya? 

Apakah masyarakat tidak percaya pada penjelasan dari aparat negara? 

Yang bicara di media saat penggerebekan tidak tanggung-tanggung, lho. Kapolri, bukan kapolsek. Menteri pertanian, bukan mantri pertanian.

Barangkali titik baliknya saat kemudian muncul bantahan dari pihak produsen beras, terutama dari komisarisnya, pak Anton Apriyantono.

Bagi sebagian orang, mungkin penjelasan pak Anton terdengar "lebih masuk akal". Atau mungkin diperparah dengan penjelasan aparat pemerintah yang (sayangnya) memunculkan tanda-tanya.

Yang paling parah, pak Menteri menghitung keuntungan PT. IBU (alias kerugian negara) begini: Dari 1.161 ton beras yg digerebek di pabrik, dengan keuntungan setidaknya 10 ribu/kg, maka didapat 1.000.000 kg x Rp. 10.000,- = 10 TRILYUN!

Nah. Bingung, nggak?

Pernyataan pak Kapolri bahwa dalam kasus ini melibatkan kerugian negara hingga 400 TRILYUN juga awalnya terdengar WOW.

Penjelasan berikutnya dari anak buah pak Kapolri dan pak Mentri menanggapi bantahan dari PT. IBU, bahwa yang dimaksud KERUGIAN NEGARA RATUSAN TRILYUN itu bukan hanya keuntungan PT. IBU tapi juga dari pihak-pihak lain (yang awalnya tidak disebut-sebut, hanya PT. IBU) membuat pernyataan-pernyataan aparat sebelumnya tentang kasus ini jadi terasa gimanaaa gitu, valid gak ya?

Setelah poin "merugikan negara" jadi terlihat abu-abu karena simpang-siurnya pernyataan kedua belah pihak, dan poin "merugikan petani" pun terpatahkan oleh pernyataan aparat sendiri bahwa PT. IBU membeli gabah petani dengan harga tinggi (bahkan lebih tinggi dari patokan harga pemerintah), kini poin "merugikan konsumen" pun terpatahkan dengan aksi borong yang muncul sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap merk maknyus ini.

Keterangan pemerintah bahwa ketetapan HET Rp. 9.500,-/kg itu berlaku untuk beras apapun, tak peduli kualitas medium ataupun premium (bahkan kualitas "makanan ayam" sekalipun) memberikan SINYAL bahwa pemerintah tidak peduli beras kualitas apa yang dimakan rakyat, YANG PENTING MURAH.

Tentu, kita tahu pemerintah "tidak bermaksud begitu", tapi rakyat bisa mengira begitu.

Yang jelas, kasus ini sudah terlanjur "meledak". Tidak bisa tidak, harus ada satu atau beberapa orang yang masuk penjara terkait kasus ini. 

Pak Anton Apriyantono bisa jadi yang paling mungkin kena.

Karena kalau tidak, kalau aparat kemudian tidak berhasil membuktikan PT. IBU bersalah, maka kasus ini akan menampar wajah pemerintah sendiri. Yang kemarin tampil di depan kamera tivi menenteng-nenteng karung beras seperti memamerkan barang bukti penggerebekan narkoba itu, kalau tidak terbukti, mau ditaruh di mana mukanya?

Bukan hanya soal muka, ini juga soal wibawa pemerintah. Presiden akan ikut terkena imbasnya.

PT. IBU dan jajaran direksinya mestinya dari sekarang sudah menyiapkan pengacara-pengacara terbaik. Dan banyak-banyak berdoa. 

Ini bisa menjadi hari-hari yang panjang buat mereka. Dan kita? Mari menyimak saja.

Sumber: https://www.facebook.com/rahadiwidodo

Senin, Juli 24, 2017

Pencerahan Terkait Kasus Beras Oplosan

Oleh Muhammad Said Didu
(Stafsus MenESDM 2014-2016, Perekayasa di BPPT, Sek KemBUMN 2005-2010, Ketum PII 2009-2012, Ketum Alumni IPB 2008-2013. Ketua ICMI 2003-2005, DPR/MPR 1997-1999)

1. Sambil perjalalan ke Bandara menuju Lampung saya akan kultwit kasus #beras yg sedang hangat minggu ini yg saya berikan hastag #beras.

2. Twit saya tdk bermaksud membela produsen beras tsb atau menyalahkan penegak hukum tapi meluruskan pengertian yg salah

3. Ada 5 pengertian yg hrs diluruskan : 1) subsidi, 2) beras premium, 3) beras oplosan, 4) kerugian negara, dan 5) peran Bulog

4. Pengertian ini penting diluruskan agar penegak hukum tdk lkkn tindakan yg bisa merugikan petani serta tdk mematikan dunia usaha

5. Subsidi di pertanian ada 2 bentuk yaitu subsidi input dan subsidi output. Pada beras atau padi terdapat 2 jenis tsb

6. Subsidi input berupa subsidi pupuk, sementara bantuan sarana spt traitor dll bukan subsidi tapi bantuan pemerintah

7. Subsidi output adalah subsidi utk beras utk rakyat miskin yg dulu diberikan nama raskin dan skrg diubah namanya jadi rastra

8. Subsidi input ditujukan utk menekan biaya produksi petani agar petani bisa sejahtera - bukan utk menekan harga jual produk petani

9. Serial ada perubahan subsidi input atau kebijakan lain, pemerintah akan mengeluarkan HPP (Harga Patokan Pemerintah) gabah/beras

10. HPP adalah harga pembelian terendah gabah/beras Bulog kelas medium produk petani. Ingat ini harga terendah !!!

11. Karena yg diatur harga terendah maka sangat tidak benar jika penegak hukum melarang petani jika menjual lebih mahal

12. Ingat bhw penerapan HPP minimum tujuannya adalah utk melindungi petani - jangan digunakan utk menekan harga petani. Ini salah

13. Adalah lucu mengaitkan harga jual petani dengan alasan mendapatkan subsidi shg hrs jual murah. Ini tdk ada aturannya !!!

14. Jika prinsip bhw tiap yg mendapatkan subsidi akan diatur harganya maka ini sangat otoriter dan lbh otoriter dari negara komunis

15. Kalau harga jual yg dpt sunsidi di atur maka polisi hrs juga mengawasi harga jual gorengan krn gunakan gas subsidi dll

16. Jika prinsip bhw harga produk yg inputnya ada subsidi diatur maka siap2lah awasi harga gorengan sampai makanan di hotel. Siap ?

17. Pemikiran seorang Menteri bhw krn ada subsidi maka harga diatur/dikendalikan akan buka peluang kriminalisasi petani/pengusaha

18. Khusus utk beras harga produk yg dikendalikan adalah harga pembelian minimum (HPP) Bulog dan harga jual beras raskin/rastra

19. Harga pembelian MINIMUM Bulog thdp produk petani utk lindungi petani BUKAN melarang petani menjual lebih mahal !!!

20. Saya sangat kecewa pernyataan pejabat bhw krn terima subsidi maka melanggar hukum dan merugikan negara krn menjual lbh mahal

21. Yg lbh aneh lagi pernyataan bhw krn varietas IR64 adalah beras/gabah penerima subsidi. Ini sangat aneh dan memalukan

22. Subsidi petani padi diberikan bukan berdasarkan varietàs tapi berdasarkan luas lahan - terserah mau menanam padi apa saja

23. Subsidi pupuk dihitung berdasarkan RDKK kelompok tani yg disahkan secara berjenjang dari Bupati, Gubernur dan Mentan

24. Dalam RDKK tersebut yg tercantum adalah nama petani dan luasan lahan - tdk ada jenis tanaman - artinya boleh tanam apa saja

25. Atas dasar itulah pabrik pupuk mengalokasikan pupuk subsidi ke masing2 distributor dan pengecer di berbagai daerah

26. Jangan berharap dapat pupuk subsidi jika tdk ada nama anda dalam RDKK. Semua pengecer pegang jatah pupuk subsidi masing2 petani

27. Untuk melindungi konsumen rakyat miskin disiapkan beras subsidi yg dulu diberi nama raskin dan skrg diubah jadi beras sejahtera

28. Raskin/rastra inilah yg harganya di atur. Selain Itu, harga beras lainnya berlaku mekanisme pasar.

29. Beras non subsidi ini dikenal dg nama umum beras kualitas premium yg harganya bebas lewat mekanisme pasar - tidak diatur

30. Maksud harga beras premium tdk diatur agar petani penghasil padi berkualitas dapat menikmati untung dari harga yg mahal

31. Pengertian beras premium adalah beras kualitas tertentu sehingga memilik rasa, tekstur, atau kandungan gizi beda dg berat biasa

32. Pengendalian harga dan distribusi produk oleh pemerintah adalah sah dan boleh barang apa saja tapi harus disahkan dlm aturan

33. Penindakan terhadap penjualan barang yg diatur harus berdasarkan hukum dan aturan yang jelas - bukan berdasarkan persepsi

34. Dalam hal beras yg diatur adalah beras medium yg disebut raskin/rastra sementara beras lainnya tdk termasuk brg pengawasan

35. Beras lainnya diawasi melalui mekanisme hukum yg lain seperti UU persaingan usaha, UU perlindungan konsumen dll

36. Prinsip barang bersubsidi adalah barang milik negara utk disampaikan kepada rakyat penerima - tdk ada proses jual beli

37. Raskin/rastra adalah beras milik pemerintah yg ditugaskan kepada Bulog utk disampaikan kepada rakyat yg berhak

38. Distribusi raskin by name by address demikian juga dengan pupuk bersubsidi. Tidak boleh bocor ke pihak lain.

39. Beras dikategirkan raskin/rastra bkn berdasarkan jenis beras tapi beras yg dibeli Bulog atas penugasan pemerintah.

40. Jadi adalah tidak benar pernyataan bhw beras IR64 adalah beras raskin selama blm dibeli oleh Bulog sesuai dg penugasan

41. Sebaliknya tdk semua beras IR64 di Bulog tmsk beras raskin bisa juga beras biasa. Ini penting agar polisi tdk salah tangkap

42. Intinya bhw barang dalam pengawasan/subsidi adalah yg sdh jadi milik pemerintah atau yg ditugaskan

43. Saya coba uraikan ttg kerugian negara. Saya tdk bahas ttg hitungan "petugas" yg bombastis krn sy tdk paham cara hitung mereka

44. Sangat aneh pernyataan pejabat bhw krn padi disubsidi dan di jual mahal maka merugikan negara pdhl harga jual tdk diatur

45. Jika pemikiran ini digunakan maka semua orang bisa masuk penjara dg alasan merugikan negara berdasarkan tafsiran penegak hukum

46. Bahkan bisa merembet ke mana2. Bisa saja tukang mebel ditangkap krn jual mebel terlalu mahal dg alasan kayu dari hutan milik negara

47. Air kemasan akan ditangkap krn menjual air mahal sementara dapat gratis, tukang gorengan krn dpt subsidi gas, bahkan warteg.

48. Intinya jangan membuat tafsiran ttg kerugian negara tanpa landasan hukum yg jelas. Itu sangat bahaya Saudaraku !!!

49. Pernyataan bhw kalau Bulog beli di atas HPP dianggap merugikan negara smtr kalau swasta tidak. Saya ketawa atas pernyataan ini

50. Saya ingatkan bhw HPP itu harga Minimum dan berlaku bhw Bulog wajib beli gabah/beras petani MINIMUM HPP. Itulah batasannya !!!

51. Kalau ada swasta yg beli di atas HPP tdk ada yg dilanggar dan tdk rugikan - tdk ada kaitan dg subsidi spt pada butir sblmnya

52. Pengertian kerugian negara klo Bulog beli gabah/beras di atas HPP adlh bhw BUMN/Negara beli lbh mahal dari standar harga standar

53. Seperti jika pemerintah membeli barang lebih mahal dari harga pasar atau harga yg ditetapkan Itu merugikan negara. Semoga paham

54. Sementara kalau swasta beli gabah/beras lebih mahal dari HPP mrk gunakan uang sendiri - di mana kerugian negaranya ????

55. Pernyataan bhw mereka mengoplos beras subsidi baru dijual mahal sehingga ada kerugian negara - tapi saya ga yakin ini terjadi

56. Beras subsidi Itu ada di gudang Bulog dan semua ada pemiliknya sesuai nama dan alamat penduduk. Bagaimana Itu bisa keluar ?

57. Kalau betul swasta gunakan dan jual beras bersubsidi maka @PerumBULOG dan aparat pemda pasti terlibat - apalagi ribuan ton

58. Saya ulangi beras bersubsidi bukan krn jenis. Bukan krn ada raskin IR64 maka semua beras jenis Itu atau jenis lain bersubsidi

59. Pencampuran beras - saya lebih suka gunakan istah racikan bukan oplosan - adalah pekerjaan sah dan legal di NKRI !!!

60. Pencampuran/racikan ditujukan utamanya untuk mendapatkan tdk "tingkat kepulenan" yg sesuai dengan selera konsumen.

61. Seperti masukan nasi biryani tdk boleh pulen sementara masakan padang dan Kentucky lebih enak kalau pulen serta masakan lainnya

62. Kepulenan nasi ditentukan komposisi prosentase kandungan amilosa dan amilopektin dlm beras. Makin tinggi amilopektin makin pulen

63. Hampir sulit dipahami pernyataan bhw pencampuran mengurangi kecukupan gizi beras krn kandungan gizi beras hampir sama

64. Beras yg sudah dicampur dengan beras lainnya biasanya diberi nama dagang lain sementara yg tdk dicampur tetap mama jenis padinya

65. Pernyataan bhw swasta ambil untung yg terlalu besar - jika memang ini yg terjadi maka dijeratanya dg UU lain - silakan dididik

66. Alasan bhw pemicu inflasi naik juga sangat bahaya. Jika ada barang lain harganya naik dan sebabkan inflasi apa juga ditangkap ?

67. Saya tdk akan bahas ttg apa motif dibalik ini semua krn sy kurang paham. Tapi tegakkanlah hukum sesuai aturan bukan sesuai target.

68. Saya paham dan dukung sikap dan kebijakan pemerintah utk berantas mafia pangan tapi jangan sampai yg korban adlh petani

69. Posisi Bulog saat ini masih fokus pada pembelian gabah/beras petani dan mengelola raskin/rastra-kegiatan komersial blm terlihat

70. Perlu diingat bhw kebijakan tdk mengatur harga beras kualitas tinggi (premium) agar petani bisa menikmati jika harga mahal

71. Bhw racikan beras tdk bebas dilakukan karena hasilnya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) beras -tdk boleh beda

72. Tujuan pemerintah utk berantas mafia pangan sangat baik tapi harus dengan cara yg baik. Jangan krn cara yg salah tujuan bubar

73. Saya coba sarankan kebijakan yg harus diambil utk berantas mafia pangan agar tdk bias dan tdk terjadi kriminalisasi

74. 1) Benahi Bulog - termasuk mafianya serta tingkatkan kegiatan komersial Bulog utk hindari dominasi swasta utk beras non subsidi

75. 2) Untuk hindari monopoli atau oligopoli maka tegas gunakan UU persaingan usaha tanpa pandang bulu

76. Untuk perlindungan konsumen thdp kualitas beras gunakan UU perlindungan konsumen dan tegakkan penerapan SNI

77. Untuk menghindari terjadinya inflasi krn harga beras naik - mohon jangan korbankan petani dg cara menekan harga produk mereka

78. Beras adalah komoditas yang sangat strategis sehingga memerlukan kebijakan yg jelas dan tdk bias krn penafsiran pelaksana

78. Perlu ada mekanisme pembelian gabah/beras oleh Bulog jika harga di petani sdh di atas HPP agar Bulog bisa bersaing dg swasta

80. Berharap agar kasus penggerebegan beras oleh Mentan dan Kapolri tdk membuat pelaku usaha dan petani ketakutan atau "ditekan"

81. Kami berharap agar mafia beras yg ada selama ini juga bisa diberantas tanpa pandang bulu dan penegak hukum tdk "pilih2"

82. Demikian kultwit saya ttg #beras did bahan pemikiran - utk bahan diskusi. Saya blm tentu benar tapi intinya saya ingin perbaikan

Sumber: https://twitter.com/saididu

Minggu, Juli 23, 2017

Blau dan Penyakit Gondongan

Tulisan ini dikutip dari fb Dr. Theresia Santi, SpA
  
"Moms... dimana yah cari blau? anakku kena gondongan nih"

"Dok, gondongan anak saya sudah saya kasih blau, tapi ndak sembuh-sembuh.. dikasih apa lagi ya biar cepet sembuh?"

Sering sekali saya dengar tentang pengobatan blau untuk anak sakit gondongan..

Sebenarnya apakah sakit gondongan itu? apa bahayanya? dan apakah blau sungguh untuk obatnya?

Gondongan atau Mumps atau Parotitis adalah penyakit peradangan pada kelenjar ludah akibat virus bernama paromixovirus. Gejalanya bengkak pada leher atau rahang dekat pipi, nyeri dan kadang disertai demam.

Nah, karena penyebabnya virus, maka penyakit ini sangat menular. Cara penularannya bisa melalui percikan ludah, bisa juga karena bertukar alat makan.

Obatnya apa sih dok?

Duh sayangnya, bukan blau lho obatnya moms.. Penyakit akibat virus ini hanya satu obatnya: yaitu daya tahan tubuh si penderita sendiri. Jadi hanya dengan istirahat yang cukup, banyak makan makanan bergizi, dan extra minum air putih, itu saja sudah cukup. Pada anak memiliki imunitas yang rendah, penyakit inipun bisa menimbulkan komplikasi, seperti peradangan pada ginjal, buah zakar maupun pada otak; namun komplikasi ini sangat sangat jarang terjadi. Umumnya dengan istirahat dan makan yang cukup, virus akan meninggalkan tubuh dalam 3-4 hari. Untuk mengurangi nyeri bisa gunakan obat pereda nyeri seperti paracetamol sesuai dosis anak.

Nah, jadi apa sih sebenarnya si blau ini?

Blau itu sebenarnya sabun 'jadul' yang sering digunakan orang-orang tua jaman dulu untuk memberi efek biru dan bersih pada baju putih. Isinya terdiri dari tiga unsur yaitu biang blau, tepung soda (sodium citrate) dan tepung sagu (aci). Tidak pernah ada penelitian ilmiah yg menunjukkan manfaat maupun hubungan blau dengan gondongan.

Sempat baca-baca asal muasal blau dijadikan 'obat' gondongan. Jadi, jaman dulu, orang-orang tua sebenarnya sudah tahu bahwa kalau anak sakit gondongan sebaiknya banyak istirahat saja di rumah. Nah, blau ini pun dibaurkan pada pipi anak yang bengkak. Tujuannya agar si anak malu keluar rumah dengan belepotan biru-biru di wajahnya, sehingga bisa banyak istirahat di rumah.

Sooo.. sama sekali tidak ada efek menyembuhkan dari blau lhooo moms.. Yang terjadi malah kadang timbul reaksi alergi karena kulit anak yang tidak tahan dengan kandungan blau. Gondongan tidak bertambah cepat membaik, malah kulit jadi seperti terbakar.. sayang kan...

Bahayanya lagi, kadang-kadang, karena si ibu sudah merasa anaknya sudah diobati dengan blau, maka anaknya malah dibiarkan bebas berkeliaran.. Tidak istirahat yang betul, malah main gadget seharian, tidak juga makan makanan bergizi.. alhasil gondongannya tidak kunjung sembuh..

Oh ya satu lagi.. jangan lupa imunisasi MMR yah.. bisa mencegah gondongan lho.. Ingat, mencegah gondongan bukan dengan makan garam yodium.. itu sih mencegah GONDOKAN, bukan GONDONGAN... itu beda lagi lhooo.. hehee...

So.. jangan sibuk cari-cari blau lagi ya moms.. sudah susah carinya, ga ada manfaat, ada bahayanya pula...

Semoga bermanfaat...

Sabtu, Juli 22, 2017

OJK Tutup Layanan Umroh Murah First Travel

Jadi, jangan lagi tertipu penawaran umroh murah meriah. First Travel, salah satu penyelenggara umroh murah yang banyak dibicarakan masyarakat, akhirnya ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena menghimpun dana secara ilegal dan berpotensi merugikan konsumen.
PT First Anugerah Karya Wisata selaku pengelola First Travel harus menghentikan penawaran perjalanan umroh promo yang saat ini sebesar Rp 14,3 juta.
Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meminta seluruh jamaah calon umroh tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada manajemen First Travel untuk mengurus keberangkatan jamaah umroh.
First Travel telah membuat surat pernyataan bahwa:
  1. First Travel menghentikan pendaftaran jemaah umroh baru untuk program promo.
  2. First Travel akan memberangkatkan jemaah umroh setelah musim haji yaitu bulan November dan Desember 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan. Perusahaan ini akan menyampaikan timeline/jadwal keberangkatan jemaah umroh kepada Satgas Waspada Investasi selambat-lambatnya pada bulan September 2017. Untuk keberangkatan bulan Januari 2018 dan seterusnya, First Travel akan menyampaikan jadwal keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi pada bulan Oktober 2017.
  3. Dalam hal terdapat permintaan pengembalian dana/refunddari peserta, pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja.
  4. First Travel segera menyampaikan data-data jemaah umroh yang masih menunggu keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi untuk pemantauan dan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka pembinaan.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Sumber info: http://www.ojk.go.id/id
Sumber foto: detikcom
Sumber berita: https://www.facebook.com/iskandarjet

Jumat, Juli 21, 2017

Prof Yusril Akan Ajukan Uji Materi UU Pemilu Yang Baru Disahkan

Melalui akun facebooknya Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR. Berikut ini kutipan pernyataan beliau:
SAYA AKAN MELAWAN UU PEMILU YANG BARU DISAHKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh Yusril Ihza Mahendra
Malam ini 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.
Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ". Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini. Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, maka tidak masalah bagi saya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti. Kebenaran tokh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik.
Jakarta, 21 Juli 2017

Kamis, Juli 20, 2017

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi DPKKA, Mukhtarudin Akui Bagi-bagi Duit

Untuk kesekian kalinya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2012, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jl. Mutia, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, (20/07/17).

Menjadi saksi atas terdakwa Hidayat, Mukhtarudin mengaku, uang yang diambil dari Kas Daerah juga dibagikan pada 12 staf yang menjadi bawahan Hidayat selaku Kuasa BUA.

"Saya bagikan kepada bawahan Pak Hidayat sebanyak Rp 400 juta Pak Jaksa, atas sepengetahuan Pak Hidayat," sebut Mukhtarudin pada persidangan. Selanjutnya, Mukhtarudin juga mengaku, beberapa kali mengantarkan uang yang bersumber dari Kas Daerah pada (Alm) Paradis selaku Kepala Dinas DPKKA, ia juga mengakui, kalau uang yang diantarkan pada (Alm) Paradis, diperintahkan langsung oleh Hidayat.

Sementara itu, semua kesaksian Mukhtarudin dibantah Hidayat. Katanya, dirinya tidak pernah menyuruh Mukhtarudin untuk mengantar uang pada (Alm) Paradis.

"Itu tidak benar yang mulia," bantah Hidayat. Begitu pun Majelis Hakim telah menanyakan. "Apakah masih dengan keterangan masing-masing, kalian telah disumpah ya, apa tidak mau merubah keterangan," tanya Hakim Ketua Elli Yurita memastikan.

"Kami masih dengan keterangan yang kami berikan," ucap kedua saksi. 

Seperti diketahui, Kejati Aceh telah menetapkan empat tersangka dalam kasus bobolnya kas daerah di DPKKA senilai Rp 22 miliar, yakni; Kuasa Bendahara Umum Aceh (BUA) Hidayat, Staf Kuasa BUA Mukhtarudin, dan mantan Sekretaris Daerah Aceh Husni Bahri TOB, serta mantan Kepala DPKKA almarhum Paradis. Namun Husni Bahri TOB, masih dalam pemberkasan, sementara Paradis telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. 
Selanjutnya, sidang yang dipimpin Elli Yurita (hakim ketua), Edwar dan Nurmiati (anggota) ini ditunda dan akan dilanjutkan Senin depan, (31/07/17), dengan agenda tuntutan.
Sumber: http://www.modusaceh.co/news/sidang-lanjutan-dugaan-korupsi-dpkka-mukhtarudin-akui-bagi-bagi-duit/index.html

Survei IDM Jagokan Deddy Mizwar di Pilkada Jabar 2018

Hasil survei yang digelar Indonesian Development Monitoring (IDM) lebih menjagokan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedy Mizwar di Pilkada 2018 mendatang. Berdasarkan tingkat pengenalan masyarakat Jabar, sosok Dedy jauh mengungguli Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. 

Survei IDM dilakukan pada 28 Juni hingga 9 Juli 2017 mencakup 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Jumlah sampel yang  berhasil diwawancarai sebanyak  1421 orang.

"Sosok Dedi Mizwar mengantongi sebanyak 36,3% suara masyarakat Jawa Barat secara spontan, elektabilitasnya tertinggi menempati posisi teratas. Deddy Mizwar memiliki tingkat akseptabilitas oleh masyarakat Jabar sebesar 89,2% lalu 78,3% masyarakat Jabar menilai Deddy Mizwar memiliki kapabilitas memimpin dari responden memililihnya," ungkap Direktur Eksekutive IDM Fahmi Hafel dalam rilis yang diterima wartawan, Minggu, (15/7).
Sedangkan untuk Ridwan Kamil, akseptabilitas sebanyak 59,3%. Sebanyak 37,8% masyarakat Jabar menilai Ridwan Kamil memiliki kapabilitas sebagai Gubenur. Fahmi menambahkan, pengetahuan masyarakat akan digelarnya Pilkada 2018 hanya 60,3% saja.

Para responden dipilih menggunakan metode stratified multistage random sampling, cakupan data dianalisis dari responden asli sebanyak  1410, dengan ukuran sampel 1410 toleransi kesalahan (margin  of  error)  sebesar 2.61%. Tingkat kepercayaan 95%

Berikut penjabaran hasil survei IDM berdasarkan tingkat pengenalan masyarakat Jabar terhadap para tokoh yang berpotensi maju di Pilkada 2018 mendatang. Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta ) 39,5 %, Dede Yusuf (Anggota DPR RI dan Mantan Wagub Jawa Barat ) 59,3%, Netty Prasetiyani (akademisi, aktivis perempuan 67,3 %,Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat 37,4%. 

Sumber : https://www.gatra.com/politik/pemilu/pilkada/274164-survei-idm-jagokan-deddy-mizwar-di-pilkada-jabar-2018

Pembubaran HTI dan Sesat Pikir Menko Polhukam; Catatan Yusril Ihza Mahendra

Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging. Kewenangan pemerintah mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

“Saya sejak awal mengatakan bahwa Perppu ini membuka peluang bagi pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa due process of law atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut,” jelas pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (19/7).

Yusril menambahkan, pemerintah sebagaimana ditegaskan Menko Polhukam Wiranto, dengan sesat pikir menerapkan azas contrarius actus dalam hukum Romawi ke hukum nasional. Dengan azas itu, menurut Wiranto, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berdirinya ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut izin itu.

Padahal, tegas Yusril, mendirikan ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin Pemerintah. SK Menhumkan tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum, sama sekali bukan surat izin seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan Polisi.

“Izin dikeluarkan agar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu, kalau dia punya SIM itu,” ujar Yusril.

Nah, kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam.

Pembubaran terhadap HTI sudah dapat kita duga alasannya. Ormas ini dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu. Pelanggaran terhadap pasal ini dijatuhi sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a jo Pasal 61 ayat (1) huruf c jo ayat (3) huruf b.

Sanksi administratif pencabutan status badan hukum disertai dengan pembubaran berdasarkan pasal Perppu di atas sudah dijatuhkan oleh Menkumham kepada HTI.

Yusril tidak mengetahui secara pasti apakah sanksi pidana akan dijatuhkan atau tidak. Seandainya dijatuhkan, maka sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Pasal 59 ayat (4) Perpu dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (2).

Romli Atmasasmita, sambung Yusril, mengatakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (2) di atas hanya dijatuhkan kepada pimpinan ormas atau mereka yang menjadi aktor intelektual menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila saja, bukan kepada semua pimpinan dan anggota ormas yang dibubarkan. Namun kalau kita baca bunyi rumusan norma Pasal 82A ayat (2),

"Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Rumusan pasal ini jelas bahwa terhadap pengurus dan anggota ormas anti Pancasila bisa dipidana, tidak terbatas hanya kepada aktor intelektual saja.”

“Ini jelas merupakan sanksi pidana yang tidak pernah ada di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama dan Orde Baru. Bayangkan kalau ada 1 juta anggota ormas, begitu dikenakan sanksi pidana, semuanya bisa dipenjara sampai seumur hidup,” tegas Yusril.

Sumber : https://www.gatra.com/fokus-berita-1/274947-pembubaran-hti-dan-sesat-pikir-menko-polhukam-catatan-yusril-ihza-mahendra