Langsung ke konten utama

Pakar IPB: Tidak Ada Istilah Pengoplosan Beras

Sejumlah pakar dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor menemukan sejumlah kekeliruan pada penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi beberapa waktu lalu. Kekeliruan beberapa istilah yang digunakan pihak terkait membuat kasus dugaan pengoplosan beras itu simpang-siur di tengah masyarakat.

Beberapa istilah yang dianggap keliru menurut para pakar seperti penyebutan beras kualitas premium dan varietas IR64. Menurut Kepala Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB Sugiyanta tidak ada istilah pengoplosan beras yang diatur oleh undang-undang dan peraturan turunannya.

"Pencampuran beras tidak diatur, yang diatur adalah mutu beras yang sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Sugiyanta seusai diskusi bersama para pakar terkait di Kampus IPB Baranangsiang Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Ciri-ciri beras premium itu menurutnya diatur dalam SNI 61,28.

Ciri-ciri beras berkualitas premium menurut aturan tersebut antara lain derajat sosoh 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 95 persen atau butir patah tak lebih dari lima persen dan sebagainya. Sugiyanta mengatakan, semakin sedikit jumlah beras rusak dalam satu gundukan beras maka sudah bisa disebut premium kualitasnya.

Sugiyanta mengatakan, apabila masyarakat menemukan beras yang rusak lebih banyak dalam satu kantung beras berlabel premium, maka itu pelanggaran hak konsumen. Sengaja atau tidak, pencampuran beras dianggap hal biasa karena beras yang digiling di pabrik beras terdiri dari berbagai varietas.

Ahli padi IPB, Purwono menjelaskan, terdapat perbedaan makna dalam istilah beras IR yang digunakan pedagang dan peneliti. Varietas IR menurutnya menjadi istilah umum untuk beras berkualitas premium meski sebenarnya varietas tersebut masih terbagi dalam beberapa jenis lagi.

"Kalau beras dicampur dan dilabeli kemudian diberi nama itu branding (produk) bukan varietas," kata Purwono menegaskan. Ia melanjutkan, penentuan beras kualitas premium dalam aturan terkait juga tidak termasuk aroma dan rasa. Namun, ada larangan penggunaan bahan campuran berbahaya seperti pemutih dan sebagainya.

Terkait klarifikasi para pakar dari IPB, Guru Besar departemen tersebut Sudarsono menegaskan bukan untuk mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan pihak kementerian dan kepolisian. "Statement dari kami untuk menjernihkan apa istilah komponen yang benar, bukan untuk terlibat dalam permasalahan ini," katanya seusai diskusi bersama sekitar 10 orang pakar tersebut.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/26/pakar-ipb-tegaskan-tak-ada-istilah-beras-oplosan-406057

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Personil Inti Untuk Pekerjaan Konstruksi 2,5 Milyar Kebawah

Perlu diketahui bahwa pekerjaan konstruksi 2,5 milyar kebawah masuk katagori usaha kecil. Pelaku usaha kecil hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. 
Pada Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, disebutkan:
e) Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksana yang diajukan, meliputi: 
(1) Organisasi Pelaksanaan:
      (a) Manager Pelaksanaan/Proyek,       (b) Manager Teknik,       (c) Manager Keuangan/Administrasi,       (d) Pelaksa…

Contoh Sanggahan Masalah Surat Penawaran Tidak Bertandatangan

Kepada Yth. Pokja III ULP RSCM Di      Gedung Administrasi Lt-3, RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo,       Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta
Perihal : Sanggahan Lelang Pengadaan Alkes Dan Instrumen Di THT IGD
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. X mengajukan sanggahan ini karena dokumen penawaran kami digugurkan tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta bertentengan dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan Nomor: BN.01.03/XIII.6.1/10103/2016 Tanggal: 3 Oktober 2016 untuk PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD.
Pokja III ULP RSCM telah menggugurkan dokumen penawaran PT. X dengan alasan Surat Penawaran tidak bertandatangan.
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan Apendo sudah amat sangat jelas menyampaikan bahwa:
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Pasa…






Powered by Dunia Kontraktor