Unit Layanan Pengadaan

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa ULP dapat dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga kepala dinas tidak dapat membentuk ULP, ULP dapat dibentuk lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L/D/I. Bila ULP yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 belum terbentuk atau belum dapat melayani seluruh unit kerja di tingkat Kementerian/pemerintah daerah, maka PA/KPA dapat mengangkat Panitia di masing-masing SKPD (s/d 31 des 2013), sebagaimana diatur dalam pasal 130. Dengan demikian istilah Panitia hanya digunakan untuk ahli pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemilihan penyedia yang diangkat oleh PA/KPA, dan bekerja hanya pada unit kerja PA/KPA yang mengangkat/menunjuk panitia tersebut.

Yang mengangkat anggota ULP dalam hal ini anggota Pokja adalah Kepala Daerah atau Pimpinan K/L/I. Sedangkan susunan anggota Pokja untuk masing-masing paket pekerjaan yang diterima oleh ULP dilakukan oleh Kepala ULP.

Tugas Panitia Pengadaan sama dengan Pokja ULP, antara lain menetapkan pemenang. Pokja ULP merupakan perangkat organisasi yang melekat pada ULP tersebut, sehingga tidak dapat ditempatkan tersebar di beberapa SKPD.

Pokja ULP berada dalam struktur organisasi yang permanen di luar dari organisasi PA/KPA yang memiliki perkerjaan yang akan dikompetisikan. Sedangkan Pejabat Pengadaan berada dalam struktur PA/KPA. Namun jika kekurangan pegawai yang bersertifikat, maka anggota ULP diperkenankan merangkap jabatan sebagai pejabat pengadaan. Sepanjang Pejabat Pengadaan dimaksud telah ditetapkan oleh PA/KPA yang bersangkutan.

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  dilaksanakan oleh 1 orang pejabat pengadaan yang ada pada masing-masing satker, sesuai dengan prinsip pengadaan efisien (pasal 16 ayat 3).,

Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP berdasarkan kesepakatan seluruh anggota (collective collegial) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Semua anggota ULP memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang berperan ketua atau wakil ketua.

ULP dan Pejabat/Panitia Pengadaan harus memiliki keahlian di bidang pengadaan. Bilamana tidak terdapat PNS di lingkungan satker ybs yang memenuhi persyaratan, maka polisi yang berstatus sebagai PNS dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan dapat diangkat menjadi Panitia oleh PA/KPA (pasal 130) untuk membantu satker tersebut, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Personil Pokja cukup disebutkan namanya saja tanpa nama Pokja. Penugasan anggota Pokja selanjutnya dilakukan oleh Kepala ULP sesuai dengan penugasan dari masing-masing PPK. Seorang anggota Pokja dapat ditugaskan pada beberapa jenis pengadaan.

Honor ULP/Pejabat Pengadaan yang merupakan belanja pegawai terpisah dari belanja barang/jasa. Untuk itu Pengguna Anggaran harus menganggarkan biaya-biaya dimaksud.

Peserta dapat berperan aktif dalam memberikan masukan kepada ULP/Panitia untuk memperjelas proses pengadaan, antara lain memberikan masukan dalam penyusunan Addendum  Dokumen Lelang. Sehingga memudahkan semua pihak dalam melanjutkan proses pelelangan ke tahap berikutnya.

Surat penawaran, jaminan penawaran, dan sanggahan ditujukan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan. ULP tidak daat menggunakan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010  dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Pokja ULP melakukan proses pemilihan penyedia antara lain menetapkan pemenang sampai dengan nilai tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15. Dengan demikian tugas ULP yang dimaksud dalam pasal 17 adalah tugas Pokja ULP.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 17 ayat (7) dinyatakan bahwa anggota ULP dilarang menjadi PPK, APIP dan Pengelola keuangan. Ketentuan tersebut berlaku untuk unit kerja yang sama, sehingga PPK pada instansi yang dibiayai oleh APBN tidak diperkenankan menjadi panitia/ULP di instansi yang dibiayai oleh APBD pada unit kerja yang sama.

Pedoman pembentukan ULP (Perka LKPP NO:002/PRTIKANIJ/2009) masih mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003. Meskipun demikian ketentuan tersebut dapat digunakan bila tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, sambil menunggu pedoman yang baru diterbitkan.

ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini (pasal 56 ayat (10)).

Panitia/Anggota Pokja ULP dapat menjadi pejabat pengadaan, karena Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tidak melarang Panitia/Anggota Pokja ULP menjadi pejabat pengadaan. Tetapi walaupun demikian mengingat ULP merupakan struktur organisasi yang permanen di luar unit kerja teknis, maka bila instansi saudara memiliki personil yang cukup, sebaiknya Pejabat Pengadaan bukan berasal dari ULP.

Tugas dan kewenangan ULP tertuang dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 17 ayat (2), dapat dibaca pada aturan yang terkait. Demikian pula aturan mengenai LPSE dapat dilihat pada aturan mengenai LPSE yang ada di web LKPP. Pedoman tentang pembentukan ULP dapat dilihat pada aturan sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2009, sebelum aturan baru diterbitkan.

Bilamana ULP belum terbentuk dan tidak terdapat PNS di lingkungan satker ybs yang memenuhi persyaratan, maka PA/KPA dapat menggunakan staf dari satker lain untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan sampai dengan 31 Des 2013 (pasal 130) untuk membantu satker tersebut, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan. Dalam hal ini semua Panitia dimaksud harus bersertifikat.

Jika terbukti seorang anggota ULP tidak bersertifikat, maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal karena pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini (pasal 83 ayat (4) h), dengan demikian kontrak yang ditanda tangani nantinya dinyatakan batal karena tidak memenuhi persyaratan sebuah kontrak. Kontrak dinyatakan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 butir 4, dimana suatu perjanjian/kontrak dinyatakan sah antara lain bilamana terdapat suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal antara lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 beserta Lampirannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 17 ayat (1) huruf  f, Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka yang diharuskan memiliki sertifikat pengadaan adalah anggota Pokja saja (tidak termasuk sekretaris), karena yang melakukan proses pemilhan adalah Pokja ULP. Sedangkan Kepala ULP harus memiliki pengalaman di bidang pengadaan (pernah bersertifikat).

Dalam hal beberapa dokumen penawaran yang disampaikan peserta dalam suatu paket yang sama setelah dilakukan klarifikasi ditemukan adanya indikasi persekongkolan dan tidak ada penawaran dari peserta lainnya, maka lelang dinyatakan gagal dan dilakukan lelang ulang.

Perusahaan yang terafiliasi tidak dapat menawarkan untuk paket pekerjaan yang sama. Berdasarkan penjelasan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 6 huruf e, Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

Jika 2 (dua) atau lebih Penyedia terbukti memiliki hubungan afiliasi, maka seluruh Penyedia yang terlibat digugurkan bukan salah satu Penyedia saja.

Pokja ULP/Panitia dapat mengklarifikasi atau meminta tambahan data kualifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas kepada Penyedia untuk pelelangan/seleksi dengan prakualifikasi. Namun untuk pascakualifikasi, maka data mengenai perijinan (persyaratan kualifikasi) harus diisi dengan lengkap pada form isian kualifikasi, meskipun tidak disertai dengan dokumen asli atau rekaman.

ULP tidak dapat memberikan sanksi kepada Penyedia yang memasukan dokumen penawaran yang persis sama, sampai dengan ditemukan adanya bukti persekongkolan. Untuk menindaklanjuti kesamaan dokumen penawaran tersebut, ULP dapat melakukan klarifikasi kepada Penyedia dimaksud dan/atau verifikasi pihak terkait. Jika terbukti adanya persekongkolan, maka semua Penyedia yang terlibat digugurkan dan dimasukan kedalam Daftar Hitam.

Kepala ULP antara lain mendistrubusikan paket-paket lelang yang disampaikan unit kerja/SKPD, serta menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara sesama anggota Pokja. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Pedoman Pembentukan ULP yang akan diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sumber: konsultasi.lkpp.go.id

Log in | Design by Varidati