Unit Layanan Pengadaan Pada Pemerintah Daerah

Diskusi Tim Pembentukan ULP (lkpp.go.id)

Pengertian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menurut Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 tahun 2010 adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Kepanjangan dari K/L/D/I adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan Pada Pemerintah Daerah adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Menurut PP Nomor 41 Tahun 2007, organisasi perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis daerah. ULP merupakan unit dari organisasi perangkat daerah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan  Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang bunyinya “K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.”

Untuk lingkup Pemerintah Daerah, bunyi Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sbb:

“Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.”

ULP pada pemerintah daerah dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP yang berdiri sendiri stukturnya berupa UPTD sementara yang melekat pada unit yang sudah ada misalnya ULP yang berada dibawah biro pembangunan. ULP bersifat permanen dan kepala ULP merupakan pejabat struktural dengan eselon II, III atau IV.

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas kepala, sekretariat, staf pendukung dan kelompok kerja. Sesuai ketentuan Pasal 130 Perpres 54/2010, ULP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sudah terbentuk paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

Ketidaksesuaian antara Perka LKPP dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap pemerintah daerah hanya membentuk 1 (satu) ULP yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada dinas/badan/kantor/lembaga/satker di pemerintah daerah. ULP berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kalau kita perhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ternyata Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tidak sesuai dengan ketentuan PP tersebut. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, yang dimaksud dengan UPTD atau Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. UPTD merupakan unit organisasi dari dinas atau badan pada pemerintah daerah. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas/badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak dikenal dalam PP Nomor 41 Tahun 2007.

Log in | Design by Varidati