Tindakan Pemerintah

Sesuai dengan asas negara hukum (recht staat), maka semua tindakan hukum (recht handelingen) dan atau tindakan faktual (feitelijke handelingen) Pejabat / Badan administrasi pemerintahan, baik yang menyangkut kewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena Pejabat / Badan administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum dan atau tindakan faktual, maka dengan demikian subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau badan hukum perdata saja (seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan), akan tetapi juga Pejabat / Badan administrasi pemerintahan sehingga Pejabat / Badan administrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai subyek hukum. Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, maka Pejabat / Badan administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum.

Lutfi Effendi, menggolongkan perbuatan pemerintah ke dalam dua golongan perbuatan, yakni golongan yang bukan perbuatan hukum dan golongan perbuatan hukum. Perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum adalah suatu tindakan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum dan tidak perlu ada sanksi hukum bila perbuatan tersebut tidak terlaksana, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri acara ulang tahun dirinya, atau Presiden mengunjungi panti asuhan, dan Presiden menghimbau agar masyarakat hidup sederhana serta peresmian proyek-proyek pemerintah yang telah selesai dilaksanakan. Sedangkan perbuatan hukum adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum. Secara umum perbuatan hukum pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yakni perbuatan hukum yang bersifat hukum privat dan perbuatan hukum yang bersifat hukum publik;

Tindakan hukum privat (perdata) yang dilakukan oleh pemerintah contohnya pemerintah mengadakan perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, utang-piutang dengan pihak swasta atau pihak lain dan tindakan hukum perdata lain yang cirinya adalah bersegi dua. Sedangkan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah cirinya adalah bersegi satu yang dapat berbentuk keputusan yang bersifat konkrit, Individual dan final serta dapat pula berbentuk peraturan yang bersifat mengatur secara umum.

Contoh dari keputusan misalnya Bupati / Walikota menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan penerbitan izin-izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (Izin HO), Gubernur menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan contoh dari peraturan misalnya Presiden menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemateraian kemudian oleh Pejabat Pos, Bupati menerbitkan peraturan Bupati tentang peraturan disiplin perangkat desa dan lain-lain.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah meskipun Badan / Pejabat administrasi pemerintahan dapat menerbitkan peraturan sebagai contoh Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, namun ada beberapa perbedaan didalam materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilahirkan melalui proses legislasi seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Adapun perbedaannya antara lain sebagai berikut:


Sedangkan Indroharto membedakan tindakan pemerintah menjadi tiga hal dengan menyebutkan instrumen pemerintahan yang paling banyak digunakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu berupa perbuatan / tindakan hukum menurut hukum publik (hukum tata negara atau hukum tata usaha negara), kemudian tindakan hukum menurut hukum perdata dan disamping itu juga berupa perbuatan materil.

Dalam perkembangannya, tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan untuk mempertahankan hak-hak keperdataan dari organ pemerintah tersebut dan praktek tersebut sudah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara yang artinya pejabat / badan administrasi pemerintahan tidak selalu berkedudukan sebagai Tergugat tetapi dimungkinkan juga berkedudukan sebagai Penggugat untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya didalam praktek peradilan tata usaha negara telah terjadi perluasan subyek hukum Penggugat yang semula hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian berkembang pula dengan diterimanya badan hukum publik menjadi Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan.

Sebagai contoh dalam kasus konkrit, beberapa orang Guru yang tergabung di dalam Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008-2012 yang dibentuk melalui mekanisme konferensi sebagai lanjutan dari Keputusan Bupati Rembang Nomor 614 Tahun 2002 tanggal 12 Desember 2002 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002 pernah menggugat Bupati Remban berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor: 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008-2012 yang dibentuk oleh Bupati tanpa melalui mekanisme konferensi sehingga menyebabkan telah terdapat 2 (dua) Dewan Pendidikan di Kabupaten Rembang.

Dalam gugatannya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa karena dualisme Dewan Pendidikan di Kabupaten Rembang telah membuat Penggugat tidak legitimate serta menimbulkan kebingungan masyarakat. Selanjutnya PTUN Semarang dalam Putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal obyek sengketa dan memerintah kepada Bupati Rembang untuk mencabut surat keputusannya tersebut.

Contoh kasus konkrit lainnya adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) sebuah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta yang diwakili oleh Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA, sebagai Direktur Utama Perum Perhutani pernah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 9 Blora di PTUN Semarang terdaftar dengan register perkara Nomor 29/G/2007/PTUN.Smg tanggal 27 Mei 2009 dengan alasan Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) sertipikat hak milik atas tanah atas nama perorangan diatas tanah yang diklaim sebagai milik Perum Perhutani dan perkara tersebut sampai saat ini masih berjalan.

Mengenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut diatas, Agus Budi Susilo mengatakan bahwa secara harfiah ada beberapa pendapat mengenai arti kata perbuatan hukum publik yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum. Beberapa isitilah lain yang digunakan tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan arti antara lain seperti isitilah: perbuatan pemerintah, perbuatan administrasi negara, perbuatan alat administrasi negara, sikap tindak, tindak pemerintah dan lain-lain.

Dikutip dari Tesis Bapak Tri Cahya Indra Permana, SH  yang berjudul Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (2009)

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati