Surat Edaran Menteri PU Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

garuda

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia.

di –
——-Tempat

Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi.

SURAT – EDARAN
Nomor : 09/SE/M/2011

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan bahwa tugas pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat c.q Menteri Pekerjaan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya terkait dengan proses pengadaaan Jasa Konstruksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2010, dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri .

2. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk menjaga kelancaran proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi demi kesinambungan pembangunan infrastruktur.

II. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI TAHUN ANGGARAN 2012

1. PELAKSANAAN Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsutasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan pedoman Pengadaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang merupakan pedoman pelaksanaan gabungan dari Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2010, dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi agar segera dimulai pada Bulan November 2011, dengan memperhatikan:

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah yang akan dimuat dalam lampiran Undang-Undang APBN 2012/PERDA APBN 2012.
b. Pengadaan Tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi telah diselesaikan dan tidak bermasalah.
c. Desain dan spesifikasi teknik agar juga memperhatikan persyaratan tertentu yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan serta dokumen-dokumen pengadaan benar-benar telah siap untuk pelaksanaan pelelangan.
d. Untuk paket pekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran agar dilakukan ikatan kontrak tahun jamak.
e. Penerbitan Surat Penunjukan (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran (DIPA/DIPDA 2012) disahkan.

3. Dalam menyusun dokumen pengadaan agar dicantumkan ketentuan dan disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing): “apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA/DIPDA 2012) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi hukum dan peserta pelelangan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”.

4. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas agar pelayanan publik dapat bermanfaat optimal, untuk itu dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; khusus untuk harga penawaran peserta pengadaan yang dibawah 80% HPS/OE wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan proses pengadaan Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultasi diupayakan secara elektronik (e-procurement).

III. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI

1. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa konstruksi dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi agar berpedoman pada Lampiran III dan IV Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu persyaratan kualifikasi;

2. Sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi baru dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 UUJK. Pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kemudian dituangkan dalam bentuk SBU, Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT).

3. SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi untuk Anggaran 2012 adalah:

a. SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan
b. SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.223/KPTS/M/2011 (copy terlampir).

4. Pembuktian kualifikasi (SBU/SKA/SKT) agar berpedoman pada Buku Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, Dimana Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau veriikasi kepada penerbit dokumen. Dengan demikian data badan usaha jasa konstruksi dalam Sistem Teknologi Informasi (STI) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN) tidak digunakan sebagai pembuktian kualifikasi untuk persyaratan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

5. Dalam pembuktian IUJK agar Pokja ULP memastikan penyedia jasa memiliki dan memenuhi ketentuan SBU/SKA/SKT sebagaimana pada butir 3.

Demikian surat edaran ini segera dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

garuda

.

.

.

.

.

.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswil Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Balai Wilayah Sungai/Pelaksana Jalan/Satuan Kerja Bidang PU di seluruh Indonesia.

Log in | Design by Varidati