Surat Edaran Menteri PU Tentang E-Procurement

garuda

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I A di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil di seluruh Indonesia
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

SURAT EDARAN NOMOR: 07/SE/M/2012 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

A. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum perlu mempersiapkan perangkat hukum pada bidang pemanfaatan teknologi informasi agar lebih meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan pencanangan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan e-Procurement pada Tahun Anggaran 2012 menunjukan hasil yang positif sesuai dengan tahapan program kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan e-Procurement Tahun 2012, maka untuk Tahun 2013 pelaksanaan e-Procurement, khususnya pelaksanaan Full e-Procurement perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 592.1/KPTS/M/2010 tentang Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement). Surat Edaran ini bertujuan agar dalam pelaksanaan e-Procurement tercipta transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

D. RUANG LINGKUP

1. Pengertian

a. Semi e-procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual.

b. Full e-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem e-Procurement, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

2. Penerapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)

a. Seluruh Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan alokasi DIPA pada sistem e-Procurement Kementerian Pekerjaan Umum segera setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum disetujui oleh DPR.

b. Rencana Umum Pengadaan berisi seluruh informasi paket kegiatan Administrasi Umum, Swakelola, dan Kontraktual.

c. Penerapan pelelangan secara elektronik (e-Procurement) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2013 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Semi e-Procurement dan Full e-Procurement dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

d. Penerapan Semi e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada 2 (dua) provinsi berikut: Provinsi Papua, dan Papua Barat.

e. Penerapan Full e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum di Pusat dan 31 (tiga puluh satu) provinsi berikut: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut.

1) Pokja ULP wajib meng-unggah (upload) dokumen pengadaan dalam sistem pengadaan secara elektronik di website: www.pu.go.id dan penyedia jasa wajib mengunduh (download) untuk mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.

2) Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Pokja ULP.

3) Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan.

4) Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan dokumen asli atau copy yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

f. Jaminan Penawaran asli bagi penyedia jasa yang akan mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Pembukaan dokumen penawaran disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran – termasuk dokumen kualifikasi – dari penyedia jasa adalah data yang di-unggah (upload) pada sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan.

i. Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses ekstraksi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang tidak rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di-upload paling akhir. Tetapi jika waktu upload-nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis, harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

j. Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

k. Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Pengadaan yang sudah diinformasikan pada website www.pu.go.id, selanjutnya oleh LPSE akan di link dengan Portal Pengadaan Nasional atau www.inaproc.lkpp.go.id.

l. Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.

3. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan dalam penerapan Surat Edaran ini dilakukan oleh:

1) Badan Pembinaan Konstruksi untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi untuk mitra kerja/penyedia jasa.
2) LPSE untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di masing-masing satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

E. PENUTUP

1. Koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum setiap triwulan.

2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

garuda

Log in | Design by Varidati