Sanggahan Lelang Pekerjaan Pagelaran Putroe Phang Art dan Music Weekend Show II

Kepada Yth,

  1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Banda Aceh
  2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Pagelaran Putroe Phang Art dan Music Weekend Show II Kode lelang 595020

di-

Tempat

Perihal: Sanggahan / Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pagelaran Putroe Phang Art dan Music Weekend Show II Kode lelang 595020

Dengan hormat,

  • 1. Bahwa berdasarkan Pasal 81ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Yang dimaksud penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

a. tidak memenuhi persyaratan; dan

b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

  • 2. Bahwa berdasarkan Lampiran II, Bagian B, 1, v. 6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
  •  3. Bahwa Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menentukan:

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

o. menandatangani Pakta Integritas.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

  • 4. Bahwa berdasarkan Lampiran II, Bagian B, 1, a, 3), e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan, dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • 5. Bahwa berdasarkan Lampiran II, Bagian B, 1, c, 7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan, Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
  • 6. Bahwa berdasarkan ketentuan seperti yang dijelaskan pada poin 3 diatas, persyaratan SRP 5.00.01.04 (Penyelenggara Pameran) yang dikeluarkan oleh KADIN tidak termasuk ke dalam persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa, maka sesuai dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada poin 4 diatas, Pokja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2012 telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena telah mencantumkan persyaratan SRP 5.00.01.04 (Penyelenggara Pameran) pada pengumuman (Bukti P-1, terlampir).
  • 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada poin 5 diatas, maka Pokja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2012 telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena tidak menjawab pertanyaan dari peserta lelang pada saat Pemberian penjelasan lelang (Bukti P-2, terlampir).
  • 8. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh telah nyata-nyata merugikan kami selaku peserta lelang. Pelanggaran tersebut telah menyebabkan kami tidak dapat mengikuti pelelangan, padahal sebagai penyedia jasa, kami telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.
  • 9. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (3) huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010, PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.
  • 10. Bahwa berdasarkan Lampiran II B, 7, b, 3), j) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian:

(1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan

(2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • 11. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada poin 9 dan 10 diatas, maka kami mohon kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Banda Aceh dan/atau Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2012 supaya menyataakan pelelangan gagal Paket Pekerjaan Pagelaran Putroe Phang Art dan Music Weekend Show II Kode lelang 595020 dan melakukan penggantian anggota ULP yang terlibat serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (7) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka Pokja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2012 harus dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

Log in | Design by Varidati