Jaminan Sanggah Banding Bertentangan dengan UU HAM

Hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi, dirusak atau dihapuskan oleh siapapun, termasuk pemerintah, kecuali untuk kepentingan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 44, Pasal 73 dan Pasal 74 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini bunyi ketentuan pasal-pasal tsb:

Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999:

Setiap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74 UU No 39 Tahun 1999:

Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan sebagaimana tersebut diatas dikenal dengan sebutan sanggahan dan/atau sanggahan banding. Ketentuan tentang sanggahan telah diatur dalam Pasal 81 Perpres No 70 Tahun 2012, sementara ketentuan tentang sanggah banding diatur dalam Pasal 82 Perpres No 70 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpres No 70 Tahun 2012, Peserta lelang yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Ketentuan tentang jaminan sanggah banding diatas merupakan bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut hanya dibolehkan jika semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dengan demikian maka perlu dipertanyakan, apakah benar kewajiban menyerahkan jaminan sanggah banding sebagai syarat sanggah banding tujuannya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa?

Jawabannya sudah pasti bukan, malah bisa sebaliknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hal suatu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas pejabat publik tertentu, pelanggaran terhadapnya, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang  nyata, tidak menyebabkan batalnya perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang bersangkutan (Perihal Undang-Undang, Jakarta: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.). Atas dasar itu, diberlakukankanlah kewajiban menyerahkan jaminan sanggah banding sebagai syarat sanggah banding, tujuannya tentu saja untuk membatasi peserta lelang supaya tidak melakukan sanggah banding. Dengan demikian maka proses lelangnya dianggap sah karena tidak menimbulkan ketidakadilan yang  nyata, bila tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggah banding.

Kesimpulan

Kewajiban menyerahkan jaminan sanggah banding sebagai syarat sanggah banding merupakan pembatasan yang dapat mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu maka ketentuan Pasal 82 Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan uji materi.

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati