Replik Terkait Gugatan SPPBJ ke PTUN

Banda Aceh, 19 Oktober 2012

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN.BNA

Jl. Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh

Perihal: Replik

Dengan Hormat,

Untuk menanggapi Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN.BNA, berikut ini penjelasan Penggugat:

1.       Sanggahan dan Sanggahan Banding

Sanggahan dan sanggahan Banding merupakan upaya administrasi yang merupakan salah satu tahapan pelelangan, tetapi bukan upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sanggahan dan sanggahan banding dilakukan terhadap keputusan tata usaha negara yang belum bersifat final. Dengan demikian, penetapan pemenang atau Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tetap dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun tidak dilakukan sanggahan dan/atau sanggahan banding.

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan tentang tata cara pelelangan umum, yang terdiri dari:

a. pengumuman;

b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;

c. penjelasan;

d. pemasukan penawaran;

e. evaluasi penawaran;

f. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;

g. pengumuman calon pemenang;

h. masa sanggah; dan

i. penetapan pemenang.

2.       Tindakan Tergugat yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tebukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 12 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden RI Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.” Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f disebutkan, yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara / verifikator / Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat selaku Pengguna Anggaran tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang menandatangani atau menerbitkan Surat Perintah Membayar. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang: e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 51 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Perlu kami tambahkan, mesipun Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP berlangsung pada bulan Agustus 2012, dimana pada bulan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi pelelangan tersebut masih tetap berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal II angka 3 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk membuktikan bahwa Pelelangan Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP masih tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012.

Pasal II angka 3 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

3.       Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sependapat dengan ULP atas penetapan CV. Milan sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, yakni asas profesionalitas.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang PPK menyebutkan:

1. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 12 ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menyebutkan:

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

3. Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

a) tidak ada sanggahan dari peserta;

b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau

c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau

b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.

8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Berdasarkan asas profesionalitas yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan, maka selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Tergugat wajib memiliki keahlian tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sesuai dengan asas profesionalitas tersebut, harusnya PPK tidak menerbitkan SPPBJ karena Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Berikut ini akan kami jelaskan tentang pelanggaran asas profesionalitas yang dilakukan oleh Tergugat:

Berdasarkan surat sanggahan yang tembusannya telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Pokja ULP tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga terhadap perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Meskipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Pokja ULP telah melakukan klarifikasi harga pada saat dilakukan evaluasi kewajaran harga, yaitu berdasarkan berita acara klarifikasi No. 10.9a.1/TB/DPU/VIII/2012, tetapi berdasarkan fakta yang ada, hal tersebut tidak dilakukan.

Bukti bahwa Pokja ULP tidak melakukan klarifikasi harga terlihat jelas pada berita acara hasil pelelangan (BAHP). Jika benar bahwa Pokja ULP telah melakukan klarifikasi kewajaran harga maka sudah pasti lampiran berita acara klarifikasi tersebut akan dilampirkan bersama BAHP, tetapi kenyataannya hal itu tidak ada.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Pokja ULP tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga yaitu dengan diloloskannya CV. Milan sebagai pemenang lelang. Seharusnya CV. Milan tidak lulus klarifikasi kewajaran harga karena upah minimum yang ditawarkan berada dibawah upah minimum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Provinsi Aceh, upah harian bagi pekerja lepas yang bekerja 7 jam dalam sehari, yaitu sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara klarifikasi kewajaran harga menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, salah satu faktor yang perlu teliti dan diklarikasi yaitu faktor upah tenaga kerja. Ketentuan tsb tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 pada Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP menggunakan jenis kontrak harga satuan, oleh sebab itu menggunakan pedoman Buku PK 01 B Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 bersifat mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan Nomor : 10.1/TB/DPU/VIII/2012 juga menentukan bahwa Besarnya upah minimum yang berlaku dalam penawaran, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan serta peraturan pemerintah daerah setempat, walaupun menurut Tergugat ketentuan tsb hanya bersifat himbauan.

Ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Ketntuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terkait dengan tata cara pembuatan BAHP, tidak benar seperti yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya.

Berdasarkan Petunjuk Pengoperasian SPSE 3.2.4 untuk Panitia yang dikeluarkan oleh LKPP, disebutkan bahwa Berita acara dibuat manual atau di luar sistem kemudian diunggah ke dalam SPSE.

Selanjutnya, terkait dengan nilai penawaran, yang diusulkan sebagai pemenang bukan hanya penawar terendah, tetapi penawar terendah yang responsif.

Berdasarkan penjelasan serta dalil-dalil yang telah penggugat sebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya membuat putusan sela untuk Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP.

Demikianlah replik Penggugat.

Hormat PENGGUGAT,

 ttd

Hendri

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati