Replik Terkait Gugatan TUN Masalah Pengadaan Barang / Jasa

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan eksepsi dari TERGUGAT yang menyebutkan “sampai saat ini ULP pada Pemerintah Aceh belum dibentuk secara permanen, namun berdasarkan SK Gubernur Aceh No. 602.1/23/2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukan Kepala ULP SKPA Dishubkomintel Tahun Anggaran 2012, secara tidak langsung menyatakan bahwa ULP dapat melaksanakan proses pelelangan walau belum memiliki struktur yang permanen. Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 130 Perpres 54/2010 yang menyatakan bahwa ULP paling lambat dibentuk tahun 2014” membuktikan bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Type A Kota Banda Aceh (Dana Otsus) Tahun Anggaran 2012 telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tidak memenuhi syarat.

Seharusnya TERGUGAT menetapkan panitia lelang sebagai pelaksana lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Type A Kota Banda Aceh (Dana Otsus) Tahun Anggaran 2012 karena ULP yang ada tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelelangan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bunyinya “ Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

2. Terkait dengan alasan pembatalan lelang, Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan “Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengguna diwajibkan untuk mengumumkan alasan pembatalan lelang.

Ketentuan tersebut dikuatkan dalam Lampiran III Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan:

k. Pengumuman Pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau hargape nawaran terkoreksi;

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

4) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

Dengan adanya frase (apabila ada) pada Lampiran III Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menunjukkan bahwa tahapan pengumuman pemenang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan pada proses pelelangan meskipun pelelangan tersebut tidak ada pemenangnya. Bila suatu pelelangan dinyatakan gagal karena tidak didapatkan penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat maka  hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga tetap diumumkan.

Selain ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menegaskan juga tentang keharusan mengumumkan alasan pembatalan lelang. Melalui website www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=browseP&pid=142#q_1 LKPP menjelaskan “Pelelangan dapat dibatalkan bilamana tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan, baik administrasi, teknis, maupun harga. Panitia/Pokja ULP harus menjelaskan secara rinci kekurangan Penyedia dalam BAHP pada saat pengumuman lelang. Di dalam pemilihan gagal, harus diumumkan mengapa pemilihan dinyatakan gagal. Kemudian harus diumumkan bahwa pelelangan akan diulang, termasuk tindak lanjut lelang gagal yang akan dilakukan.”

3. Terkait dengan kesalahan dokumen penawaran PENGGUGAT, sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan dalam surat gugatan yang intinya menyatakan bahwa penawaran PENGGUGAT memenuhi syarat. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi ULP untuk menggugurkan penawaran PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Type A Kota Banda Aceh (Dana Otsus) Tahun Anggaran 2012, oleh sebab itu maka sesuai dengan kewenangannya Pengguna Anggaran harus menyatakan pelelangan gagal paket pekerjaan tersebut.

Sesuai ketentuan dan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk menolak eksepsi TERGUGAT.

Demikianlah replik ini. Atas kesediaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menindaklanjuti gugatan ini, PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati