Perpres Bukan Satu-Satunya Petunjuk Pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang lazim terjadi selama ini, pengguna jasa, dalam hal ini PA/KPA, PPK dan panitia lelang atau ULP hanya berpedoman pada satu aturan saja, yakni Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perubahannya. Padahal, kebenarannya tidak demikian. Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam PP No 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3) PP No 29 Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu aturan lainnya yang mengikat terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Materi yang terkandung dalam Permen PU ini bersumber dari Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditambah ketentuan tentang keteknikan serta ketentuan yang terkait lainnya seperti pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar kewenangan menteri dalam menerbitkan peraturan ini yaitu Pasal 30 PP No 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati