Perjanjian Kredit dan Permasalahannya

Penulis:

Feby Maranta Sukatendel

Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan seperti leasing. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam-meminjam.. Dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.

Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek dari kegiatan kredit sehingga pembaca akan mendapat pemahaman lebih lanjut.

Aspek-Aspek Yang Perlu Diketahui Masyarakat Perihal Perjanjian Kredit dan Permasalahannya

Pengertian Kredit

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian diatas, dapat ditemukan adanya unsur-unsur dalam kredit yaitu antara lain:

(1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.

(2) Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

(3) Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

(4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 jenis kredit yang diberikan kepada para masyarakat, yaitu:

(1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:

(a) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.

Kredit ini terdiri dari:

§ Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutup biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atas penjualan.

§ Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

(b) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.

(2) Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:

(a) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.

(b) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.

(c) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam UU Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

Pasal 1754 KUHPer

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam KUHPer.

Perbedaan Perjanjian Kredit Dengan Perjanjian Pinjam Meminjam, Sewa Beli, dan Jual Beli Dengan Angsuran

Perbedaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Pinjam Meminjam

Berdasarkan rumusan Pasal 1754 HUHPer, perjanjian pinjam-meminjam mensyaratkan barang yang menjadi obyek perjanjian adalah barang yang dapat habis karena pemakaian. Apabila obyek dalam suatu perjanjian adalah barang yang tidak dapat habis karena pemakaian, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pinjam-meminjam melainkan jenis perjanjian lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula dari perjanjian pinjam-meminjam.

Akibat Hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam adalah:

(1) Perjanjian pinjam-meminjam menyebabkan terjadinya perpindahan hak atas kepemilikan dari barang yang menjadi obyek perjanjian. Hal tersebut menyebabkan ‘pihak peminjam’ memiliki kekuasaan penuh atas barang obyek perjanjian dan menimbulkan konsekuensi baginya bahwa apabila barang obyek perjanjian tersebut rusak atau musnah ketika barang tersebut telah berada pada kekuasaannya, maka segala kerusakan dan musnahnya barang obyek perjanjian tersebut menjadi tanggungannya (Pasal 1755 KUHPer).

(2) Pihak yang meminjamkan bertanggungjawab terhadap cacad-cacad yang terdapat pada barang obyek perjanjian yang diketahuinya telah ada sebelum penyerahan barang terjadi. Dalam keadaan tersebut, pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk mengganti barang obyek perjanjian yang cacad tersebut dengan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (Pasal 1762 KUHPer).

(3) Dalam hal obyek perjanjiannya adalah uang, maka pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan uang atas jumlah yang disebutkan dalam perjanjian (Pasal 1756 KUHPer).

(4) Jika terjadi kenaikan atau penurunan/kemunduran terhadap nilai mata uang yang menjadi obyek perjanjian, maka kewajiban dari pihak peminjam adalah sebesar nilai mata uang yang bersangkutan pada saat pelunasan (pasal 1756 KUHPer), kecuali telah ditegaskan pada perjanjian bahwa pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dengan menggunakan mata uang yang sama (pasal 1757 KUHPer).

(5) Apabila obyek perjanjian adalah barang yang berupa emas, perak atau barang-barang perdagangan lainnya, maka pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang sama dengan apa yang telah dipinjamnya tanpa mengindahkan naik atau turunnya harga dari barang yang bersangkutan (pasal 1758 KUHPer).

(6) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta barang yang telah dipinjamkannya sebelum lewat jangka waktu pengembalian sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. (Pasal 1759 KUHPer).

(7) Pihak Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan harga pada waktu dan tempat pengembalian sesuai dengan perjanjian (Pasal 1763-1764 KUHPer).

(8) Pihak Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga apabila bunga tersebut diperjanjikan (Pasal 1766 KUHPer).

Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam terletak pada beberapa hal, antara lain:

(a) Perjanjian kredit selalu bertujuan, dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.

(b) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat diberikan oleh individu.

(c) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III KUHPer. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPer khususnya buku III, UU Perbankan, Paket Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sebagainya.

(d) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.

(e) Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada bila diperjanjikan.

Perbedaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Sewa Beli

Dalam Hire-purchase Act (1965), perjanjian sewa-beli dikontruksikan sebagai suatu perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya.

Dalam BW Belanda, sewa-beli dikontruksikan sebagai jual-beli dengan cicilan, dengan penangguhan pemindahan hak miliknya.

Pada dasarnya Perjanjian Sewa Beli sama dengan Perjanjian Jual Beli yaitu tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak (pihak pembeli) dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak (pihak penjual). Namun, pihak penjual pada perjanjian sewa beli memerlukan jaminan bahwa barangnya (yang menjadi obyek perjanjian) tidak akan dijual lagi oleh pihak pembeli sebelum dibayar lunas.

Akibat Hukum dari Perjanjian Sewa Beli adalah:

(1) Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayarnya angsuran terakhir. Penyerahan dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukan sebagai penyewa.

(2) Perjanjian Sewa Beli gugur demi hukum apabila barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja sebelum penyerahan hak milik. Kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

(3) Perjanjian Sewa Beli tidak hapus apabila pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa meninggal (Pasal 1575 KUH Perdata).

(4) Pihak yang menyewakan dapat melakukan pembatalan perjanjian jika penyewa memakai barang untuk keperluan yang lain dari tujuannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan (Pasal 1561 KUHPer).

(5) Pihak penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya (pasal 1564 KUHPer).

(6) Pihak penyewa tidak diperbolehkan mengulang-sewakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, kecuali diijinkan dalam Perjanjian Sewa Beli.

(7) Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan merubah ujud maupun tataan barang yang disewakan selama waktu sewa (Pasal 1554 KUHPer).

(8) Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya selama masa sewa belum selesai, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1579 KUHPer).

(9) Pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa tidak diperkenankan untuk menjual barang obyek perjanjian selama waktu sewa berlangsung.

Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian sewa beli terletak pada beberapa hal, antara lain:

(a) Dalam perjanjian kredit, salah satu pihaknya telah ditentukan yaitu Bank atau lembaga pembiayaan yang pendiriannya dan syarat-syarat berdirinya mengacu pada ketentuan-ketentuan di bidang ekonomi yang berlaku. Sedangkan dalam perjanjian sewa-beli, tiap individu maupun badan hukum memiliki kebebasan untuk menjadi para pihak dalam perjanjian.

(b) Obyek dalam perjanjian kredit adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU perbankan, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam perjanjian sewa-beli, obyek perjanjian dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tanpa pembatasan yang spesifik mengenai hal tersebut.

(c) Dalam perjanjian kredit, prestasi dari debitur (pihak yang meminjam) terdiri dari pengembalian uang (barang) dalam jumlah yang sama ditambah dengan bunga. Sedangkan dalam perjanjian sewa-beli, prestasi pihak pembeli selaku pihak yang menyewa adalah membayar harga angsuran berupa harga sewa yang jumlahnya diatur melalui perjanjian.

(d) Perjanjian kredit memerlukan jaminan sebagai dasar penilaian keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Sedangkan perjanjian sewa beli tidak memerlukan jaminan karena kepemilikan barang belum berpindah.

(e) Perjanjian kredit dibatasi oleh Ketentuan Umum BUKU KETIGA KUHPer dan BAB XIII BUKU KETIGA KUHPer, dan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan bidang ekonomi seperti UU Perbankan, Paket Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sebagainya. Sedangkan tidak ada aturan khusus mengenai perjanjian sewa-beli sehingga segala sesuatunya sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian.

Perbedaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Perjanjian Sewa Guna Usaha dapat dikontruksikan sebagai suatu perjanjian pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (Finance Lease) maupun tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pada dasarnya Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha (Lesse). Perbedaan mendasar antara Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) dan Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) adalah Hak untuk membeli barang modal tersebut, dimana Penyewa Guna Usaha dalam Finance Lease memiliki hak untuk membeli barang modal tersebut, sedangkan Penyewa Guna Usaha dalam Operating Lease tidak memiliki hak untuk membeli barang modal tersebut.

Akibat Hukum dari Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) adalah:

(1) Pembiayaan dalam Finance Lease harus merupakan pembiayaan untuk barang modal untuk kegiatan usaha Lessee.

(2) Sepanjang perjanjian Finance Lease masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Finance Lease berada pada perusahaan pembiayaan (Lessor).

(3) Hak milik atas barang modal obyek transaksi Finance Lease beralih kepada Lessee setelah terpenuhinya seluruh pembayaran angsuran dan berakhirnya perjanjian Finance Lease.

(4) Pihak yang menyewakan dapat melakukan pembatalan perjanjian jika Lessee memakai barang untuk keperluan yang lain dari tujuannya sehingga menimbulkan kerugian pada Lessor.

(5) Lessee bertanggungjawab atas segala kerusakan pada barang modal obyek transaksi Finance Lease.

(6) Pengadaan barang modal dalam Finance Lease dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Lessee yang kemudian di-sewagunausaha-kan kembali.

(7) Lessor tidak dapat menghentikan sewanya selama masa sewa belum selesai, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.

(8) Lessor maupun Lesse tidak diperkenankan untuk menjual barang obyek perjanjian selama waktu sewa berlangsung.

Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) terletak pada beberapa hal, antara lain:

(a) Obyek dalam perjanjian kredit adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU perbankan, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam perjanjian Finance Lease, obyek perjanjian adalah barang modal yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tanpa pembatasan yang spesifik mengenai hal tersebut.

(b) Dalam perjanjian kredit, prestasi dari debitur (pihak yang meminjam) terdiri dari pengembalian uang (barang) dalam jumlah yang sama ditambah dengan bunga. Sedangkan dalam perjanjian Finance Lease, prestasi pihak pembeli selaku pihak yang menyewa adalah membayar harga angsuran berupa harga sewa yang jumlahnya diatur melalui perjanjian.

(c) Perjanjian kredit memerlukan jaminan sebagai dasar penilaian keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Sedangkan perjanjian Finance Lease tidak memerlukan jaminan karena kepemilikan barang belum berpindah.

Perbedaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Angsuran

Perjanjian Jual-Beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (Pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.

Dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, harga tersebut dibayar oleh pihak pembeli dengan cara angsuran atau cicilan.

Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Dengan Angsuran adalah:

(1) Jual beli telah terjadi pada saat penjual dan pembeli sepakat mengenai barang dan harga.

(2) Penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.

(3) Pembayaran harga pembelian barang (obyek perjanjian) dilakukan dengan cara angsuran yang disepakati dalam perjanjian.

(4) Hak milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat terjadinya penyerahan barang (levering). Penjual bertanggung jawab terhadap barang tersebut sampai dengan terjadinya levering.

(5) Penjual menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut (obyek perjanjian) dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi. (vrijwaring, warranty).

(6) Pihak pembeli masih memilki kewajiban berupa hutang yaitu harga atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya, meskipun telah memiliki hak atas barang yang dibelinya.

Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian jual beli dengan angsuran terletak pada beberapa hal, antara lain:

(a) Perjanjian kredit tidak bersifat konsesual, sehingga kesepakatan saja belum menimbulkan hak bagi para pihak untuk menuntut. Sedangkan perjanjian jual-beli dengan angsuran adalah perjanjian konsesual, dimana kesepakatan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

(b) Dalam perjanjian kredit, salah satu pihaknya telah ditentukan yaitu Bank atau lembaga pembiayaan yang pendiriannya dan syarat-syarat berdirinya mengacu pada ketentuan-ketentuan di bidang ekonomi yang berlaku. Sedangkan dalam perjanjian sewa-beli, tiap individu maupun badan hukum memiliki kebebasan untuk menjadi para pihak dalam perjanjian.

(c) Obyek dalam perjanjian kredit adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU perbankan, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, obyek perjanjian dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tanpa pembatasan yang spesifik mengenai hal tersebut.

(d) Dalam perjanjian kredit, prestasi dari debitur (pihak yang meminjam) terdiri dari pengembalian uang (barang) dalam jumlah yang sama ditambah dengan bunga. Sedangkan dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, prestasi pihak pembeli adalah membayar harga angsuran barang yang diperjanjikan, yang jumlahnya diatur melalui perjanjian.

(e) Dalam perjanjian kredit, jaminan diperlukan bank sebagai dasar penilaian atas keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi kredit. Sedangkan dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan pembayaran harga barang yang harus diperjanjikan sebelumnya.

(f) Perjanjian kredit dibatasi oleh Ketentuan Umum BUKU KETIGA KUHPer dan BAB XIII BUKU KETIGA KUHPer, dan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan bidang ekonomi seperti UU Perbankan, Paket Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sebagainya. Sedangkan perjanjian jual-beli dengan angsuran mengacu pada aturan-aturan dari perjanjian jual-beli yang mendasarinya, yang diatur dalam BAB V BUKU KETIGA KUHPer.

Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Pembuatan suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 KUHPer menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

(a) Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 1330 KUHPer jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, orang belum dewasa adalah anak dibawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ;

(b) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUHPer yaitu orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros ;

(c) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Jika pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah suatu perseroan terbatas (PT) maka syarat kecapakan ini terpenuhi apabila PT tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

(3) Suatu hal tertentu ; Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

(4) Suatu sebab yang halal; Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:

(1) Pihak Pemberi Kredit atau kreditur.

Pihak pemberi kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan leasing;

(2) Pihak Penerima Kredit atau debitur.

Pihak penerima kredit atau debitur adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak.

Pada dasarnya subyek hukum terdiri dari:

(a) manusia (person)

(b) badan hukum (rechtpersoon) misalnya Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 1(2) UU Perbankan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Fungsi dari perjanjian kredit, yaitu:

(1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok: Artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

(2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;

(3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam prakteknya ada 2 bentuk perjanjian kredit, yaitu:

(1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, atau dinamakan akta di bawah tangan. Artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Namun pada prakteknya dalam perjanjian kredit bank, akta dibawah tangan ini disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap yang kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Jadi calon debitur mau atau tidak mau, dengan terpaksa atau sukarela, harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit walaupun ia tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tesebut dikarenakan calon debitur sangat membutuhkan kredit atau berada pada posisi lemah.

(2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris, namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Pasal 1874 KUHPer:

Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan di hadapan notaris (akta otentik atau notariil), yaitu:

§ Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihak lawan membantah akta tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan pembuktian kebenaran bantahannya.

§ Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti juga akta otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan, dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi). Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian di depan hakim, maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Dengan adanya legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan maka kekuatan hukum pembuktian akta tersebut seperti akta otentik.

Pasal 1868 KUHPer:

Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya Yang dimaksud dengan pegawai yang berkuasa atau pegawai umum antara lain notaris, hakim, juru sita pada pengadilan, pegawai catatan sipil atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Legalisasi artinya menyatakan kebenaran ialah pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang berwenang (notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota) atas akta dibawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta.

Komposisi Perjanjian Kredit

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu :

(1) Judul: Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.

(2) Komparisi: Komparisi yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak; dasar hukum yang memberi kewenangan yurudis untuk bertindak dari para pihak dan kedudukan para pihak.

(3) Isi: Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak. Hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian kredit antara lain mencakup:

(a) jumlah kredit;

(b) jangka waktu kredit;

(c) bunga kredit;

(d) penggunaan kredit;

(e) cara pengembalian kredit;

(f) jaminan kredit;

(g) kelalaian debitur atau wanprestasi;

(h) hal-hal yang harus dilakukan debitur;

(i) pembatasan terhadap tindakan;

(j) asuransi barang jaminan;

(k) pernyataan dan jaminan;

(l) perselisihan dan penyelesaian sengketa;

(m) keadaan memaksa;

(n) pemberitahuan dan komunikasi;

(o) perubahan dan pengalihan.

(4) Penutup: Merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal antara lain: pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal mulai berlakunya perjanjian.

Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit yang Memberatkan Nasabah Debitur

Dalam proses pengajuan kredit, biasanya pihak yang memberikan kredit telah menyediakan standar dan form-form yang sudah baku, tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Sebelum mengajukan kredit, atau mengisi form-form yang dipersyaratkan, ada baiknya Anda menghubungi lembaga swadaya masyarakat atau lembaga bantuan hukum untuk membantu anda dalam proses negosiasi. Dalam praktiknya, debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur di dalam perjanjian kredit, namun debitur perlu mempersiapkan diri untuk mengetahui segala aspek dan masalah kredit agar mengetahui posisi hukum yang sebenarnya yang berguna juga dalam berhubungan dan menghadapi pihak pemberi kredit dan para tukang tagihnya dan untuk itu perlu pemahaman, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pengajuan kredit.

Beberapa klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.

Klausul ini mengenai kewenangan bank secara sepihak menolak penarikan kredit dengan atau tanpa diikuti tindakan menghentikan perjanjian kredit sebelum jangka waktu berakhir, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah debitur.

Klausul yang demikian memperlihatkan bank selaku kreditur berada dalam posisi yang kuat, namun dalam pelaksanaannya dapat saja digugat oleh nasabah debitur.

Contoh Kasus:

KS menggugat Bank X dengan alasan bahwa Bank X telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara sepihak memutuskan perjanjian kredit sebelum jangka waktunya dan melelang barang agunan walaupun kredit belum jatuh tempo. Dalam perkara No. 286/PDT/988/PT-MDN di Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada Bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit sebelum waktunya telah menempatkan bank di posisi yang lebih kuat daripada nasabah debitur, bertentangan dengan itikad baik di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan menyinggung rasa keadilan.

2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam proses penjualan barang agunan akibat kredit nasabah debitur macet.

Semestinya sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, bank tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan melainkan penafsiran harga dilakukan oleh suatu appraisal company (perusahaan jasa penilai) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik. Disamping itu juga undang-undang telah menentukan cara untuk menjual barang-barang agunan berdasarkan bentuk pengikatan jaminannya. Terhadap hal tersebut, nasabah debitur dapat saja menggugat pihak kreditur.

Contoh kasus:

MB, Presiden Direktur PT SMS, memiliki kredit macet di Bank X sehingga dilakukanlah pelelangan barang agunan. Kemudian MB mengajukan keberatan terhadap hasil pelelangan barang agunan yang dilakukan oleh Badan Urusan Piutang Negara melalui Kantor Lelang Negara karena hasil pelelangan barang agunan tersebut jauh dibawah harga pasar. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa BUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu lelang yang telah dilakukan oleh Kantor Lelang Negara pada tanggal 9 November 1991 dinyatakan batal demi hukum.

3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.

Klausul ini bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi mengikatnya syarat-syarat suatu perjanjian. Dengan dicantumkannya klausul tersebut pada perjanjian kredit maka klausul tersebut adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur. Petunjuk dan peraturan bank mengikat nasabah debitur apabila telah disampaikan terlebih dahulu untuk diketahui dan dipahami oleh debitur. Tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami meskipun nasabah debitur membubuhkan tanda tangannya, maka perjanjian itu tidak mengikat.

4. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.

Pembuatan kuasa tersebut harus dengan tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh kreditur. Kreditur harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan debitur sepanjang kebijaksanaan kreditur tidak mengurangi kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Misalnya pemberian kuasa umum untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perbuatan hukum penjualan barang agunan seperti menjual rumah dari pemberi kuasa (debitur). Sekalipun di dalam kuasa itu terkandung pula kuasa untuk menetapkan harga oleh penerima kuasa (kreditur), tetapi penerima kuasa tidak berhak untuk menetapkan harga yang sedemikian rendahnya sehingga merugikan pemberi kuasa.

5. Pencantuman klausul-klausul eksemsi (pembebasan) yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.

Klausul ini tidak dapat serta merta mengikat nasabah debitur sekalipun nasabah debitur telah menandatangani perjanjian kredit. Asas kepatutan dalam KUH Perdata menghendaki agar hakim tetap mempertimbangkan masalahnya secara kasus per kasus.

6. Pencantuman klausul eksemsi (pembebasan) mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya.

Sekalipun pembukuan bank merupakan bukti yang kuat untuk menentukan jumlah-jumlah yang dipertikaikan, tetapi mengingat pembukuan bank bukan merupakan bukti otentik, maka apabila nasabah debitur keberatan mengenai jumlah-jumlah dari pembukuan tersebut hendaknya nasabah debitur harus tetap mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya. Hak nasabah debitur untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya dari catatan-catatan pembukuan bank adalah karena memang sudah sering terjadi kesalahan dalam pembukuan bank dan juga sudah sering diketahui mengenai terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas bank yang merugikan nasabah debitur.

7. Pembuktian secara sepihak oleh Bank perihal Kelalaian Nasabah Debitur.

Pencantuman Klausul dalam Perjanjian Kredit yang memberikan kewenangan kepada Bank secara sepihak dalam membuktikan Kelalaian Nasabah Debitur merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan asas hukum pembuktian sehingga klausul tersebut batal demi hukum. Asas Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata mewajibkan Pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan dalilnya tersebut. Berdasarkan asas hukum pembuktian tersebut, maka Bank harus membuktikan kelalaian Debitur apabila bank merasa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit yang dapat memberatkan nasabah Debitur, perlu diperhatikan juga dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan dan referensi dari Perjanjian Kredit, namun sering terjadi dokumen tersebut tidak mudah di-akses oleh Debitur. Contoh dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kredit adalah “Persyaratan Umum Pemberian Kredit oleh Bank” atau “Persyaratan Umum Pembukaan Rekening”. Dalam prakteknya, biasanya dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Bank dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh nasabah Debitur. Debitur perlu memperhatikan dokumen-dokumen tesebut secara teliti untuk menghindari dan mengantisipasi adanya klausul-klausul yang memberatkan Debitur, dan oleh karena itu sebaiknya Debitur meminta salinan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank untuk dapat dipelajari dan dikonsultasikan.

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Debitur Dalam Mempertimbangkan Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit

Debitur perlu mempelajari dan memahami Klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit dan mempertimbangkan serta melakukan konsultasi sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit sehingga Perjanjian Kredit tersebut tidak memberatkan posisi Debitur.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Debitur dalam mempertimbangkan klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit adalah:

1. Evaluasi dan Negosiasi

Debitur harus melakukan evaluasi atas klausula-klausula yang dibebankan terhadapnya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisinis dan kebutuhan pertumbuhan bisnis, dengan melakukan negosiasi untuk penghapusan klausula-klausula tertentu.

2. Penegasan terhadap klausula yang bersifat membatasi.

Dalam mengevaluasi akibat dari klausula-klausula yang bersifat membatasi, Debitur perlu meminta penegasan dari Kreditur. Klausula yang bersifat membatasi akan menutup ruang gerak Debitur.

Contoh klausula yang membatasi adalah perihal pembayaran lebih awal dari yang diperjanjikan. Apabila Debitur tidak meminta penegasan kepada Kreditur terhadap klausula tersebut, maka Kreditur akan membebankan penalty terhadap Debitur akabat pembayaran lebih awal dari yang diperjanjikan.

3. Tersedianya Kreditur yang memberi dukungan dana bagi Debitur.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Kreditur yang mendukung pendanaan, Debitur perlu untuk mengkaji hubungan yang ada diantara para Kreditur.

4. Peluang untuk mengakhiri perjanjian.

Klausula ini pada umumnya dihindari oleh Kreditur karena dapat merugikan pihak Kreditur. Namun Debitur dapat melakukan negosiasi dengan Kreditur perihal klausula ini untuk mencapai solusi secara bijaksana.

5. Referensi silang.

Debitur harus bersikap hati-hati terhadap klausula-klausula yang tidak saja mendasarkan terhadap hal-hal yang ada dalam perjanjian tetapi terhadap dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen Persyaratan Umum Pemberian Kredit oleh Bank atau dokumen Persyaratan Umum Pembukaan Rekening.

6. Penggunaan kata-kata sifat yang tidak tergambarkan.

Debitur perlu menegosiasikan penggunaan kata-kata sifat yang memiliki fleksibilitas dan tidak tergambarkan yang dapat mengakibatkan kesalah-pahaman dalam pelaksanaan perjanjian.

Contoh kata sifat yang tidak tergambarkan antara lain: kata “layak”, “material”, “penting”, dan lainnya.

7. Masa Tenggang atau Grace Periods.

Debitur perlu merundingkan dengan Kreditur untuk menciptakan suatu periode pemulihan, yaitu suatu periode atau masa dimana Kreditur mengijinkan Debitur untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Debitur dan tidak dengan segera menyatakan sebagai suatu peristiwa kelalaian (default).

8. Fleksibilitas

Debitur perlu memiliki fleksibilitas dalam merundingkan dana kredit yang diterimanya sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam kegiatan bisnisnya.

9. Pengalihan Manajemen

Dalam masa Perjanjian Kredit, Debitur terikat untuk tidak melakukan perubahan-perubahan manajemen. Klausul tersebut harus diperhatikan dan dirundingkan oleh Debitur untuk memperoleh solusi secara bijaksana.

Pengakhiran Perjanjian Kredit

Pengakhiran perjanjian kredit mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 1381 KUHPer, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Namun dari sekian alasan hapusnya perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1381 KUHPer, pada prakteknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

(1) Pembayaran: adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan.

(2) Subrogasi: Menurut Pasal 1400 KUHPer disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu (kreditur).

(3) Pembaharuan Utang atau Novasi : adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 KUHPer disebutkan ada 3 cara untuk terjadinya novasi yaitu:

§ Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;

§ Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;

§ Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau merubah obyek atau isi perjanjian. Pembaharuan obyek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain.

(4) Perjumpaan Utang atau Kompensasi : Menurut Pasal 1425 KUHPer adalah suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

Grosse Akta Pengakuan Utang

Dalam praktek pemberian kredit, bank atau kreditur selain membuat perjanjian kredit sebagai alat bukti adanya utang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban secara lengkap, bank atau kreditur juga membuat grosse akta pengakuan utang notariil.

Secara umum Grosse akta pengakuan utang diatur dalam ketentuan Pasal 224 HIR.

Pengertian Grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: “Diberikan sebagai Grosse Pertama”, dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Grosse akta pengakuan utang dibuat karena alasan-alasan sebagai berikut:

(1) Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri lebih dahulu kepada debitur;

(2) Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris sesuai Pasal 224 HIR/258 RBG mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial;

(3) Untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Namun dalam prakteknya, pemanfaatan grosse akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai dasar untuk melakukan eksekusi jaminan menjadi tidak mudah bahkan tidak dapat dilaksanakan, karena kadangkala debitur mengajukan bantahan melalui pengadilan agar membatalkan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang tersebut.

Jaminan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama, sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHPer yang berbunyi: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindarkan resiko debitur tidak melunasi kreditnya. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (23) UU Perbankan yang berbunyi: “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Agunan diperlukan oleh kreditur (bank) karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut. Bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut. Agunan atau jaminan tambahan ini dapat berupa :

1. Jaminan materiil (berwujud), yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap misalnya tanah dan bangunan, mesin, kapal laut, mobil, perhiasan dan lain-lain.

2. Jaminan immateriil (tak berwujud), misalnya tagihan piutang, sertifikat deposito, tabungan, obligasi, saham, dan lain-lain.

Kreditur dan pemilik jaminan harus membuat perjanjian untuk penyerahan jaminan kredit yang disebut perjanjian pengikatan jaminan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir artinya eksistensi atau keberadaan perjanjian pengikatan jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Namun jika perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal dan debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.

Jenis-Jenis Pengikatan Jaminan Kredit

Jenis-jenis jaminan yang diterima kreditur/ bank yaitu:

(1) Jaminan Perorangan yaitu penanggungan utang atau borgtoch dan indemnity:;

(2) Jaminan Kebendaan, antara lain:

(a) Jaminan atas benda bergerak seperti Gadai dan Fidusia

(b) Jaminan atas benda tidak bergerak seperti Hipotik dan Hak Tanggungan

Penanggungan Utang (Borgtocht)

Dasar hukum penanggungan utang atau borgtocht diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPer. Pengertian penanggungan utang atau borgtocht menurut Pasal 1820 KUHPer dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi). Untuk memudahkan pengertian borgtocht dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut:

Bank (kreditur) memberikan kredit sebesar 1 miliar rupiah kepada PT X (debitur) berdasar perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 tahun. Untuk menjamin atau menanggung pembayaran kembali hutang PT X, Bank (kreditur) meminta kepada pihak ketiga yaitu komisaris bernama A dan direktur bernama B untuk menjadi penjamin atau penganggung utang PT X. Kemudian BTN mengadakan perjanjian penjaminan atau penanggungan utang (borgtocht) dengan A dan B untuk menjamin atau menanggung utang PT X jika PT X lalai membayar utangnya.

Jenis-jenis penganggungan utang atau borgtocht antara lain:

(1) Personal guaranty atau jaminan perorangan: yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh suami/istri maka harus mendapat persetujuan dari istri/suaminya. Pengadilan dapat membatalkan penanggungan jika tanpa persetujuan tersebut. Namun dalam hal terdapat pemisahan harta antara suami dan istri maka tidak diperlukan persetujuan suami/istri.

(2) Corporate guaranty: yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin berbentuk perusahaan misalnya Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan usaha lainnya. Dalam hal ini penjaminan atau penanggungan dimungkinkan jika telah mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan (borgtocht) yang diatur dalam KUHPer mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

(1) Jaminan borgtocht mempunyai sifat accessoir, artinya jaminan borgtocht bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

(2) Borgtocht tergolong jaminan perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk melunasi utang debitur bila debitur wanprestasi.

(3) Borgtocht tidak memberikan hak preferent (diutamakan) Artinya bila seorang penjamin atau penanggung tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Harta kekayaan si penanggung atau penjamin bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi sebagai jaminan hutang kepada semua kreditur. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara proporsional kecuali penjamin tidak memiliki kreditur lain.

(4) Besarnya penjaminan atau penanggungan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok. Maksudnya penjamin hanya menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Misalnya sebesar hutang pokok saja atau sebesar hutang pokok ditambah dengan bunga. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUHPer.

(5) Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Artinya, seorang penjamin adalah cadangan dimana penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi.

Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin tercantum dalam Pasal 1832 KUHPer, yaitu:

(a) Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Apabila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi;

(b) Hak tidak mengikatkan diri bersama sama dengan debitur secara tanggung-menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam suatu perjanjian secara jamin-menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh hutang;

(c) Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849 dan 1850 KUHPer). Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitur kepada kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (Pasal 1847 KUHPer). Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Tangkisan dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan;

(d) Hak untuk membagi hutang. Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan hutang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang;

(e) Hak untuk diberhentikan dari penjamin. Seorang penjamin berhak minta kepada kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika ada alasan untuk itu.

(6) Kewajiban penjamin bersifat subsider. Maksudnya, kewajiban pemenuhan utang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya.

(7) Perjanjian borgtocht bersifat tegas, tidak dipersangkakan. Maksudnya, seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian borgtocht untuk menjamin utang seorang debitur.

(8) Penjaminan beralih kepada ahli waris. Maksudnya, jika penjamin meninggal dunia maka kewajibannya akan berpindah kepada ahliwarisnya.

Tahap-tahap perjanjian penjaminan atau penanggungan adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan. Tahap-tahap perjanjian penjaminan adalah sebagai berikut:

(1) Tahap pertama: penandatanganan perjanjian kredit.

Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

(2) Tahap kedua: penandatanganan akta borgtocht.

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dibuatnya perjanjian pokok yaitu tahap pembuatan akta borgtocht antara kreditur dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung hutang. Akta borgtocht memuat ketentuan seperti identitas para pihak, data-data dari perjanjian pokok, nilai penjaminan, dan lain-lain.

Hapusnya kewajiban penjamin disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

(1) Hapusnya perjanjian penjaminan/penganggungan (borgtocht) tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian hutang lainnya sebagai perjanjian pokok. Kalau perjanjian kredit hapus maka perjanjian penjaminan juga turut hapus;

(2) Hapusnya penjaminan juga dapat disebabkan penjamin dibebaskan atau diberhentikan dari kewajiban sebagai penjamin;

(3) Jika kreditur dengan sukarela telah menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas hutang debitur.

Indemnity

Dasar hukum tentang Indemnity diatur dalam Pasal 1316 KUHPer. Indemnity dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pemberian jaminan oleh penjamin kepada kreditur untuk membayar atau mengganti kerugian kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Indemnity merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri, terlepas dari perjanjian pemberian kreditnya.

Indemnity memiliki kemiripan dengan borgtocht sebagai perjanjian penjaminan, namun memiliki beberapa perbedaan yang mendasar sebagai berikut:

1. Indemnity merupakan perjanjian pokok dan bukan perjanjian accesoir,, sedangkan borgtocht merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok;

2. Indemnity tetap eksis dan tidak batal apabila perjanjian kredit batal, sedangkan borgtocht menjadi batal apabila perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok batal;

3. Penjamin dalam Indemnity bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kreditur apabila perjanjian kredit antara kreditur dan debitur batal, sedangkan penjamin dalam borgtocht tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada kreditur apabila perjanjian kredit batal;

4. Penjamin dalam indemnity bertanggung jawab untuk membayar kewajiban Debitur kepada Kreditur apabila Debitur tidak membayar kewajibannya, sedangkan penjamin dalam borgtocht hanya bisa ditagih apabila Debitur sudah tidak bisa ditagih dan tidak memiliki harta kekayaan lagi yang bisa disita untuk pembayaran kewajibannya.

Gadai

Dasar hukum tentang gadai diatur pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPer. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPer adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/ kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

Jaminan gadai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

(1) Jaminan gadai mempunyai sifat accessoir (perjanjian tambahan). Artinya, jaminan gadai bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan gadai;

(2) Jaminan gadai memberikan hak preferent.

Maksudnya, kreditur sebagai penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan (hak preferen) terhadap kreditur lainnya. Artinya, bila debitur dinilai cidera janji atau lalai, maka kreditur penerima gadai mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualan digunakan terutama untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan;

(3) Jaminan gadai mempunyai hak eksekutorial.

Maksudnya, pemegang gadai atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cidera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Bila hasil lelang mencukupi untuk membayar hutang dan terdapat kelebihan maka kelebihan dikembalikan kepada debitur. Sedangkan jika hasil penjualan belum mampu melunasi hutangnya maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur;

(4) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi.

Maksudnya, dengan dilunasi sebagian hutang maka tidak menghapus sebagian hak gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya;

(5) Benda gadai dalam kekuasaan kreditur;

(6) Hak Gadai berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda gadai.

Sifat ini sesuai sifat jaminan pada umumnya yaitu hak yang bersifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang apabila si berutang atau debitur cidera janji dengan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan itu, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Segala janji yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki benda gadai adalah batal demi hukum.

Obyek atau benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, yaitu:

(1) Benda bergerak berwujud. Contohnya seperti: kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, mesin-mesin, perhiasan, lukisan berharga, kapal laut yang berukuran di bawah 20m³, dan barang bergerak lain yang memiliki nilai.

(2) Benda bergerak tidak berwujud. Contohnya seperti tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, obligasi, saham, surat piutang dan lain-lain.

Tata cara pembebanan gadai dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

(1) Tahap Pertama. Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dengan gadai.

(2) Tahap Kedua. Suatu jaminan gadai harus dituangkan dalam akta gadai yang ditandatangani oleh kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai atau pihak ketiga (bukan debitur) sebagai pemberi gadai. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi objek gadai secara jelas dan rinci meliputi identifikasi benda tersebut.

(3) Tahap Ketiga. Tahap ini merupakan tahap paling penting dalam gadai yaitu benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang/penerima gadai. Gadai tidak sah jika benda yang menjadi obyek gadai tidak ditarik dari kekuasaan debitur dan tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai/debitur.

Hapusnya hak gadai disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

(1) Hutang telah dilunasi. Jika perjanjian kredit berakhir karena hutang telah dilunasi maka gadai juga menjadi hapus sesuai sifat accesoir dari hak gadai yaitu keberadaan gadai tergantung perjanjian kreditnya.

(2) Benda yang menjadi jaminan gadai keluar dari kekuasaan kreditur sebagai penerima gadai.

(3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan gadai.

Apabila obyek jaminan gadai musnah misalnya disebabkan hilang atau penyebab lain, maka mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia. Namun hal tersebut tidak menghapuskan perjanjian kredit dalam arti debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya.

Gadai menganut Larangan milik beding, yaitu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur tidak diperkenankan memiliki barang gadai. Segala janji yang berisi milik Beding adalah batal demi hukum.(Pasal 1154 KUHPer)

Fidusia

UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat UU Fidusia, merupakan dasar hukum pengaturan Jaminan Fidusia. Sedangkan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur dalam PP No.86 Tahun 2000.

Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai acuan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia, yang disebut akta Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia tidak mengenal peringkat jaminan fidusia. UU Fidusia menegaskan bahwa obyek jaminan fidusia yang telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dibolehkan untuk dibebani fidusia lagi atau fidusia ulang kepada kreditur lain. Apabila terjadi suatu benda dibebani lebih dari satu perjanjian fidusia maka hak yang didahulukan diberikan kepada kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia yang diatur dalam UU Fidusia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

(1) Jaminan fidusia mempunyai sifat accesoir. Artinya, jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.

(2) Jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suite.

Sifat droit de suite artinya penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan debitur lalai, maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi obyek fidusia walaupun obyek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.

(3) Jaminan fidusia memberikan hak preferent. Artinya, kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya.

(4) Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada.

Maksudnya, utang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 UU Fidusia yaitu:

(a) Utang yang telah ada yaitu besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit;

(b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;

(c) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

(5) Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang.

Maksudnya, bahwa benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit. Ketentuan mengenai hal ini diatur pada Pasal 8 UU Fidusia. Ketentuan tersebut harus dipandang berbeda dengan ketentuan Pasal 17 UU Fidusia dimana pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terdaftar.

(6) Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

Maksudnya, Kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 UU Fidusia yang pada intinya menyatakan bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas.

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia. Sedangkan sifat publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

(8) Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang.

Sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki kreditur. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur. Seandainya debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi obyek fidusia akan menjadi milik debitur jika debitur cidera janji maka janji semacam itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

(9) Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan klaim asuransi.

(10) Obyek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, serta benda-benda yang diperoleh di kemudian hari.

Obyek atau benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia antara lain:

(1) Benda bergerak berwujud. Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; kapal laut berukuran dibawah 20m³; perkakas rumah tangga seperti tv, tape, kulkas, mebel, dan lain-lain; alat-alat pertanian; dan lain sebagainya.

(2) Barang bergerak tidak berwujud. Contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito berjangka; dan lain sebagainya.

(3) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

(4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.

(5) Benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain.

(6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Tahap-tahap pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:

(1) Tahap Pertama merupakan tahap dimana dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit.

(2) Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam akta penjaminan fidusia memuat antara lain hari, tanggal dan waktu pembuatan; identitas para pihak; data perjanjian pokok fidusia, uraian obyek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai obyek jaminan fidusia.

(3) Tahap ketiga merupakan tahap pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut yaitu:

(1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

(2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur).

(3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Perlu diperhatikan juga bahwa UU Fidusia menganut larangan milik beding, dimana setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum.

Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagai hak jaminan diatur dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Hak Tanggungan merupakan pengganti bentuk grosse akta atau hipotek atas tanah dan menggantikan ketentuan mengenai credietverband yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR.

Hak Tanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

(1) Hak Tanggungan memberikan hak preferent (Pasal 1(1) UUHT). Artinya, bila debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya, maka seorang kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan dan kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan jaminan tersebut.

(2) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT). Artinya, hak tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dari setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek tersebut dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Sebagai contoh yaitu hutang 100 juta dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik seluas 10.0000 m². Misalnya utang telah dibayar sebagian sebesar 20 juta. Pelunasan utang 20 juta tersebut tidak berarti terbebasnya sebagian tanah (misalnya 2000 m²) dari beban Hak Tanggungan yang seluruhnya 10.000 m². Namun sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam Hak Tanggungan tidak berlaku mutlak atau dapat dikecualikan (misalnya dalam pemberian kredit untuk keperluan pembangunan komplek perumahan dengan jaminan sebidang tanah proyek perumahan tersebut) asal diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

(3) Hak Tanggungan mempunyai sifat droit de suite (Pasal 7 UUHT). Artinya, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak mengikuti obyek Hak Tanggungan, meskipun obyek Hak Tanggungan telah berpindah dan menjadi milik pihak lain. Sebagai contoh, yaitu apabila obyek Hak Tanggungan (tanah dan bangunan) telah dijual oleh debitur dan menjadi milik pihak lain, maka kreditur sebagai pemegang jaminan tetap mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut jika debitur cidera janji.

(4) Hak Tanggungan mempunyai sifat accesoir (Pasal 10 (1) dan 18 (1) UUHT). Artinya, Hak Tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau eksistensinya, atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya. Hak Tanggungan menjadi hapus kalau perjanjian pokoknya yang menimbulkan utang-piutang hapus yang disebabkan karena lunasnya kredit atau lunasnya utang atau sebab lain. Sifat ikutan (accessoir) ini memberikan konsekuensi, bahwa dalam hal piutang beralih kepada kreditur lain maka Hak Tanggungan yang menjaminnya ikut beralih kepada kreditur baru tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tidak memerlukan akta PPAT tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.

(5) Hak Tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada.

Fungsi Hak Tanggungan adalah untuk menjamin utang yang besarnya diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang dijamin hak tanggungan harus memenuhi syarat dalam Pasal 3(1) UUHT yaitu:

(a) Utang yang telah ada, artinya besarnya utang yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

(b) Utang yang akan ada tetapi telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu.

(c) Utang yang akan ada tetapi jumlahnya pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang.

(6) Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang.

Pasal 3(2) UUHT menegaskan bahwa Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Berdasarkan Pasal tersebut maka pemberian Hak Tanggungan dapat diberikan untuk:

(a) Satu atau lebih kreditur yang memberikan kredit kepada satu debitur berdasarkan perjanjian masing-masing secara bilateral antara kreditur-kreditur dengan debitur. Hal ini menimbulkan Hak Tanggungan peringkat I untuk kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan yang pertama dan Hak Tanggungan peringkat II untuk kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan yang sesudahnya dan seterusnya. Sebagai contoh Bank A memberi kredit kepada PT X dengan jaminan hak atas tanah seluas 1000 m² yang diikat Hak Tanggungan. Kemudian Bank B juga memberikan kredit kepada PT X dengan jaminan yang sama. Hal ini menimbulkan Hak Tanggungan peringkat I untuk Bank A dan Hak Tanggungan peringkat II untuk Bank B.

(b) Beberapa kreditur secara bersama-sama memberikan kredit kepada satu debitur berdasarkan satu perjanjian. Sebagai contoh Bank A, Bank B, dan Bank C secara bersama-sama memberikan kredit kepada PT X yang dimuat dalam satu perjanjian dengan jaminan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut menjamin ketiga kreditur dengan kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan Hak Tanggungan jika debitur cidera janji.

(7) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja.

Pada dasarnya hak tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja. Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan sesuai UUPA yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. (Pasal 4 (1) UUHT)

(8) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda diatasnya dan dibawah tanah. Maksudnya, bahwa pembebanan Hak Tanggungan dimungkinkan meliputi benda yang ada diatas tanah dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan bangunan dibawah permukaan tanah. Bangunan atau tanaman boleh ada pada saat pembebanan Hak Tanggungan atau yang akan ada di kemudian hari. Benda-benda yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan benda dibawah permukaan tanah ikut atau turut dibebani dengan Hak Tanggungan maka harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam akta pembebanan Hak Tanggungan. Sifat ini dijelaskan dalam Pasal 4 (4) UUHT.

(9) Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12 UUHT). Sifat ini sesuai tujuan Hak Tanggungan yaitu untuk menjamin pelunasan utang jika debitur cidera janji dengan mengambil hasil penjualan benda jaminan itu, bukan untuk dimiliki kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Bila debitur setuju memberikan atau mencantumkan janji bahwa benda jaminan akan menjadi milik kreditur jika debitur cidera janji, maka janji ini oleh UU dinyatakan batal demi hukum.

(10) Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 6 UUHT). Artinya, bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur cidera janji. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hanya pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak ini. Pasal 14 (1), (2) dan (3) UUHT menegaskan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(11) Hak Tanggungan mempunyai sifat spesialitas dan publisitas.

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan terinci mengenai obyek Hak Tanggungan yang meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah, misalnya hak atas tanah hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, tanggal penerbitannya, tentang luasnya letaknya, batas-batasnya dan lain sebagainya. Jadi dalam Akta Hak Tanggungan harus diuraikan secara spesifik hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Sifat publisitas adalah Akta Hak Tanggungan harus didaftarkan di Kantor Pertanahan dimana tanah yang dibebani Hak Tanggungan berada. (Pasal 13 (1) UUHT)

Objek Hak Tanggungan terdiri dari hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, yaitu:

§ Hak Milik;

§ Hak Guna Bangunan;

§ Hak Guna Usaha;

§ Hak Pakai atas tanah negara dan Hak Pakai atas Hak Milik;

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

(1) Tahap Pertama. Merupakan tahap pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

(2) Tahap Kedua. Merupakan tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani oleh kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan dan debitur sebagai pemilik hak atas tanah yang dijaminkan (Pasal 10 (2) UUHT). Dalam Pasal 11(1) UUHT disebutkan bahwa APHT memuat antara lain identitas para pihak, penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin, nilai Hak Tanggungan, uraian mengenai obyek Hak Tanggungan, dan janji-janji Hak Tanggungan.

Dalam praktek perbankan, pemberian Hak Tanggungan yang ditandai dengan pembuatan APHT ini dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:

(a) Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilik jaminan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok;

(b) Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

SKMHT dibuat karena pemilik jaminan tidak segera melakukan pembebanan Hak Tanggungan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. SKMHT adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT atau Notaris yang ditandatangani pemilik jaminan. Isi SKMHT adalah pemilik jaminan memberikan kuasa khusus kepada kreditur (bank) untuk menandatangani APHT.

(3) Tahap Ketiga. Merupakan tahap pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan setempat. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan.

Hapusnya Hak Tanggungan menurut Pasal 18 UUHT disebabkan karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

§ Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

§ Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan.

§ Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu hapusnya Hak Tanggungan yang terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan.

§ Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hapusnya hak atas tanah disebabkan karena jangka waktu berlakunya hak atas tanah telah berakhir. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah merupakan hak atas tanah yang memiliki jangka waktu berlakunya.

Perlu diperhatikan juga bahwa UU Hak Tanggungan menganut larangan milik beding dalam APHT, dimana setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor (pemegang Hak Tanggungan) untuk memiliki obyek Hak Tanggungan secara serta merta apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum.

Cessie

Dalam praktek perbankan cessie kadang-kadang dijadikan sebagai tambahan jaminan selain jaminan pokok berupa proyek dan jaminan kebendaan lainnya. Cessie sebenarnya bukan merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama.

Pasal 613(1) dan (2) KUHPer

Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).

Contoh cessie sebagai jaminan adalah sebagai berikut:

PT A mempunyai piutang terhadap B yang belum jatuh tempo. Karena PT A membutuhkan dana untuk suatu proyek, maka PT A memohon kredit kepada Bank X dengan menyerahkan piutang terhadap B sebagai jaminan tambahan. Dengan demikian telah terjadi peralihan kreditur dari PT A kepada Bank X.

Dengan terjadinya pengalihan piutang atas nama tersebut, orang yang menerima pengalihan menjadi kreditur baru sedang debiturnya tetap. Untuk memanfaatkan pengalihan piutang atas nama (cessie) sebagai jaminan, maka perlu dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh kreditur baru sebagai penerima piutang dan kreditur lama sebagai penyerah piutang. Cessie sebagai jaminan bersifat accesoir di mana keberadaanya tergantung perjanjian kredit. Jika perjanjian kredit berakhir maka cessie hapus juga. Pemegang cessie tidak memiliki hak preferent atau didahulukan pelunasannya. Misalnya jika harta kekayaan debitur disita pihak lain maka pemegang cessie tidak mendapatkan pelunasan didahulukan dari hasil lelang harta kekayaan debitur.

Syarat sahnya cessie adalah sebagai berikut:

(1) Cessie dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

(2) Pihak yang memiliki hutang harus mengetahui (melalui pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang memiliki piutang) dan menyetujui serta mengakui penyerahan piutang tersebut kepada pihak lain.

(3) Penyerahan piutang karena surat bawa harus dilakukan dengan surat tersebut, sedangan penyerahan piutang karena surat tunjuk harus dilakukan dengan penyerahan surat tersebut yang disertai dengan endosemen.

Dalam praktek di Indonesia saat ini, akta cessie biasa dibuat dalam bentuk assignment deed. Hal-hal pokok yang diatur dalam assignment deed adalah:

(1) Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang (Transferor) dan pihak yang akan menerima pengalihan piutang (Transferee);

(2) Pernyataan pengalihan piutang dari Transferor kepada Transferee dan pernyataan penerimaan pengalihan piutang tersebut oleh Transferee dari Transferor;

(3) Pemberitahuan dari Transferor kepada pihak yang berhutang dan penegasan dari pihak yang berhutang bahwa pihak yang berhutang menerima pengalihan hutangnya (atau piutang Transferor) kepada Transferee.

EKSEKUSI JAMINAN KREDIT

Salah satu yang diatur dalam perjanjian kredit adalah adanya jaminan yang diperlukan oleh Bank sebagai kreditur sebagai dasar penilaian atas keyakinan akan kemampuan debitur dalam membayar hutangnya.

Pemenuhan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya dapat dipaksa dengan jalan eksekusi barang jaminan melalui penjualan lelang oleh kreditur atau melalui pengadilan, apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian

Berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1763 KUHPer, faktor cidera janji atau wanprestasi oleh debitur adalah sebagai berikut:

1. lalai memenuhi perjanjian; atau

2. tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan; atau

3. tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan; atau

4. tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

Dalam hal hasil eksekusi barang jaminan melebihi nilai penjaminan, maka kreditor wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitor. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran utang, maka debitor tetap bertanggung-jawab atas utang yang belum terbayar. Pemenuhan kewajiban debitur atas utang yang belum terbayar tersebut dilakukan melalui gugatan perdata sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPer.

Bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, perjanjian kredit dilindungi dengan jaminan yang memilki hak preferensi dan separatis, yaitu :

1. Hak Tanggungan (HT) berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996.

2. Jaminan Fidusia (JF) berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999.

3. Hak Gadai (Pandrecht) berdasarkan pasal 1150 – 1161 KUHPer.

4. Hipotek Kapal berdasarkan Pasal 314 KUHD jo. Pasal 1162-1232 KUHPer.

5. Hipotek Pesawat Terbang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 1995 jo Pasal 1162-1232 KUHPer.

Eksekusi Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 20 UUHT, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dasar hukum eksekusi ini adalah Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyatakan :

“apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2),

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Berdasarkan Pasal 6 UUHT, maka Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitor cidera janji.

Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) UUHT dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Maksud dari pemberian irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan eksekusi Hak Tanggungan secara umum diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan secara khusus diatur dalam UUHT. UUHT mengaktualkan dan mengatur tentang sistem parate executie dan eigenmachtige verkoop yang digariskan Pasal 1178 KUHPer.

Pasal 1178 KUHPer mengatur pemberian parate eksekusi (parate executie) kepada pemegang hipotek melalui pemberian pelaksanaan langsung bagi pemegang hipotek untuk menjual barang obyek hipotek, tanpa melalui pengadilan. Agar hak tersebut melekat pada diri pemegang hipotek dan pelaksanaannya sah menurut hukum, maka di dalam akta hipotek harus dicantumkan secara tegas mengenai klausul eigenmachtige verkoop (the right to sale).

Eigenmachtige verkoop adalah pemberian hak dari debitur kepada kreditur untuk menjual sendiri obyek hipotek tanpa melalui pengadilan apabila debitur wanprestasi, yang didasarkan atas kesepakatan.

Parate eksekusi berdasarkan pasal 1178 KUHPer telah menyingkirkan ketentuan pasal 224 HIR tentang campur tangan Pengadilan Negeri.

Parate Eksekusi dengan eigenmachtige verkoop dianut oleh UUHT dimana hak menjual atas kekuasaan sendiri tersebut baru melekat apabila dinyatakan secara tegas dalam Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT).

Prosedur eksekusi dalam pelelangan dilakukan berdasarkan Peraturan Lelang (LN 1908-215) jo. Pasal 200 HIR sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dilakukan dengan cara:

§ penjualan di muka umum;

§ dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang;

§ cara penjualan dengan penawaran meningkat atau menurun;

§ penawaran secara tertulis.

2. Pemberitahuan kepada debitur paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pelelangan.

Penjualan melalui pelelangan dapat dihindarkan dengan pelunasan utang (yang dijamin dengan Hak Tanggungan) dan biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan sampai sebelum saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan. (pasal 20 ayat (5) UUHT).

3. Eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan (berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemberi dan pemegang Hak tanggungan)

Dasar Hukum eksekusi ini adalah Pasal 20 ayat (2) UUHT, yang menyatakan:

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”

Syarat dalam melakukan eksekusi hak tanggungan dengan penjualan di bawah tangan, yaitu :

1. Penjualan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan pemegang Hak Tanggungan);

2. Bentuk kesepakatan harus tertulis;

3. Diperkirakan dapat memperoleh harga yang lebih baik (the best price reasonably obtainable);

4. Pelaksanaan penjualan harus dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

b. Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat;

c. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitor) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi).

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusia.

Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui :

1. Pelelangan Umum.

UU Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul eigenmachtige verkoop sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan.

Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang. Penerima Fidiusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.

2. Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :

a. Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);

b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

c. Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

d. Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.

Eksekusi Hak Gadai

Eksekusi Hak Gadai dapat dilakukan dalam hal:

1. Debitur cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian; atau

2. Apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewajiban setelah ada peringatan untuk membayar.

Berdasarkan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPer, pelaksanaan eksekusi atas barang gadai dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

(1) Menjual barang gadai di muka umum;

Cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai, yaitu :

§ Penjualan dilakukan di muka umum;

§ Cara penjualan menurut kebiasaan setempat;

§ Sesuai dengan syarat-syarat yang lazim berlaku;

§ Dari hasil penjualan, kreditur mengambil pelunasan meliputi jumlah utang pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan.

(2) Barang perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa;

Penjualan eksekusi atas barang perdagangan atau efek merupakan pengecualian dari aturan pokok penjualan di muka umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

§ Penjualan barang-barang perdagangan dapat dilakukan di pasar (market) tempat dimana barang-barang sejenis itu diperdagangkan;

§ Efek yang dapat diperdagangkan di bursa, penjualannya dapat dilakukan di bursa;

§ Penjualan harus dilakukan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut.

(3) Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim.

Apabila pemberi gadai atau debitur melakukan cidera janji, maka kreditur dapat menuntut (meminta) kepada Hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim, atau agar Hakim mengizinkan supaya barang gadai tetap berada di tangan kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan Hakim dalam putusan yang meliputi utang pokok, bunga dan biaya.

Kreditur memiliki kewajiban untuk memberitahukan penjualan barang gadai kepada debitur yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada hari berikutnya dari tanggal penjualan melalui telegram, pos, atau surat tercatat. Apabila kreditur lalai memberitahu kepada debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka kreditur dikualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan debitur dapat menuntut ganti rugi kepada kreditur (Pemegang Gadai) berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

Eksekusi Hipotek Kapal laut

Pemegang Hipotek Kapal Laut (Kreditor) dapat menempuh cara pemenuhan pembayaran utang apabila debitur melakukan wanprestasi, melalui upaya hukum sebagai berikut: :

a. Proses litigasi.

Mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan kontentiosa melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dalam Pasal 118 HIR.

b. Mengajukan permintaan eksekusi.

Berdasarkan Pasal 224 HIR Pasal 440 Rv, hipotek termasuk bentuk grosse akta. Apabila pada sertifikat hipoteknya dicantumkan titel eksekutorial irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka pada hipotek itu melekat kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila debitur cidera janji, Kreditur dapat meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian akan mengambil tindakan prosedur sesuai Pasal 196 dan Pasal 197 HIR hingga mengeluarkan penetapan Sita Eksekusi (executoriale beslag) atas barang obyek hipotek. Selanjutnya panitera atau juru sita akan melakukan penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaan, dan mengumumkan penyitaan dengan cara mendaftarkannya pada kantor pejabat yang berwenang sesuai Pasal 198 HIR. Setelah Ketua PN menerbitkan Penetapan Penjualan Lelang (executoriale verkoop) berdasarkan pasal 200 ayat (1) HIR, maka dilakukan penjualan lelang dengan perantaraan Kantor Lelang.

c. Penjualan lelang oleh kreditor berdasarkan kuasa sendiri.

Hal ini dapat dilakukan apabila akta hipotek memuat klausul eigenmachtige verkoop sebagaimana dimaksud Pasal 1178 KUHPer.

Dalam hal debitur cidera janji, kreditur dapat menjual barang hipotek tanpa memerlukan intervensi Pengadilan Negeri, tetapi penjualannya harus dilakukan di muka umum melalui lelang dengan bantuan dari Kantor Lelang.

d. Penjualan di bawah tangan.

Mengacu pada Pasal 224 HIR dan Pasal 1178 ayat (2) jo. Pasal 1211 KUHPer, obyek hipotek kapal laut tidak boleh dijual oleh kreditur melalui penjualan di bawah tangan. Namun, dengan menggunakan pendekatan secara analog terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUHT, maka dapat dibenarkan penjualan di bawah tangan atas obyek hipotek kapal laut. Cara pelaksanaannya sepenuhnya berpedoman pada Pasal 20 UU HT tersebut.

Eksekusi Hipotek Pesawat Terbang

Pemegang Hipotek Pesawat Terbang (Kreditor) dapat menempuh cara pemenuhan pembayaran utang apabila debitur melakukan wanprestasi, melalui upaya hukum yang sama dengan upaya hukum dalam Eksekusi Hipotek Kapal Laut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian di atas.

Namun, berdasarkan Pasal 763 Rv terdapat larangan-larangan penyitaan atas pesawat terbang, yaitu apabila:

1. Pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan negara asing, termasuk di dalamnya :

§ Angkutan pos, tetapi dikecualikan angkutan perdagangan;

§ Pesawat terbang yang nyata-nyata digunakan pada lalu lintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan pesawat terbang cadangan yang mutlak khusus disediakan untuk itu.

2. Setiap pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran, apabila pesawat terbang tersebut telah siap untuk berangkat terbang melakukan pengangkutan, kecuali apabila tuntutan yang terjadi berupa utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan tersebut atau berdasarkan tuntutan yang timbul dari perjalanan.

Penyitaan pesawat terbang dapat diganti dengan jaminan yang cukup, berupa uang, barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan syarat nilai harga barang tersebut cukup menutupi jumlah tuntutan (utang pokok dan bunga) dan barang yang diberikan mudah dijual (marketable).

Jenis-Jenis Pembiayaan Selain Kredit

Selain pemberian pinjaman dalam bentuk kredit kepada debitur, kreditur dapat juga memberikan dana atau barang lainnya kepada debitur dalam bentuk pembiayaan.

Subjek yang memberikan pembiayaan adalah:

- Pihak Lembaga Pembiayaan

- Bank

- Perusahaan Swasta

- Masyarakat

Jenis-jenis Pembiayaan (selain kredit) dapat berupa:

  1. Sewa Guna Usaha (Leasing)
  2. Anjak Piutang (Factoring)
  3. Modal Ventura (Venture Capital)
  4. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
  5. Pembiayaan dengan Kartu Kredit

Ketentuan Hukum di bidang Perusahaan Pembiayaaan diatur dalam :

- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan;

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lesse) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Dasar hukum bagi suatu leasing, di samping kontrak leasing yang dibuat antara kedua belah pihak adalah juga perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Jenis-jenis leasing adalah sebagai berikut:

  1. Operating Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut.
  2. Financial Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.
  3. Sale and Lease Back; merupakan jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri yang kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya menggunakan jenis financial leasing.

Anjak Piutang (Factoring)

Anjak piutang (Factoring) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral. Pembiayaan tersebut dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan. Tagihan tersebut berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.

Dasar hukum bagi factoring adalah kontrak factoring itu sendiri. Selanjutnya, terdapat berbagai perundang-undangan tentang factoring dan pengaturan tentang pengalihan piutang (cessie) dalam KUH Perdata dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Jenis-jenis factoring adalah sebagai berikut:

  1. Recourse Factoring, yaitu factoring dimana setelah transaksi factoring terjadi, pihak klien masih bertanggung jawab.
  2. Non-Recourse Factoring, yaitu factoring dimana setelah transaksi factoring terjadi, pihak klien tidak lagi bertanggung jawab.
  3. Domestic Factoring, yaitu factoring semua pihak berada dalam 1 (satu) negara.
  4. International Factoring, yaitu factoring dimana pihak customer-nya berada di luar negeri.
  5. Factoring dengan Account Receivables, yaitu factoring dimana yang dialihkan adalah bukti tagihan berupa invoice dagang.

Modal Ventura (Venture Capital)

Modal Ventura (venture capital) adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company, yaitu perusahaan pasangan pengusaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, maka pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu. Kegiatan modal ventura ini mempunyai fungsi yang multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, sebagai corporate institution (karena adanya penyertaan equity), dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah.

Dasar hukum transaksi modal ventura adalah: kontrak modal ventura, perundang-undangan perseroan terbatas, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Karakteristik yuridis dari modal ventura adalah sebagai berikut:

  1. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura adalah: pihak perusahaan modal ventura (investor) dan perusahaan pasangan usaha (investee company). Kadang-kadang terlibat juga pihak penyandang dana dari pihak ketiga;
  2. Adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha (investee company);
  3. Dana tersebut ditanam dalam bentuk equity ke dalam perusahaan pasangan usaha, termasuk ikut dalam manajemen perusahaan pasangan usaha;
  4. Investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen dan tidak juga bersifat jangka pendek tetapi bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
  5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi dari pihak investor;
  6. Prototipe dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensial yang besar untuk berkembang.

Merujuk pada karakteristik dari Modal Ventura tersebut di atas, maka jenis pembiayaan ini merupakan pilihan yang menarik untuk perusahaan kecil dan pemula khususnya untuk kegiatan pengembangan suatu penemuan/inovasi, karena resiko Debitur dalam jenis pembiayaan ini lebih kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dan perusahaan modal ventura sudah sangat memahami resiko kegagalan inovasi atau usaha yang dijalankan oleh investee company, sehingga perusahaan modal ventura kerap disebut sebagai malaikat (angel).

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)

Pembiayaan Konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut, biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah:

- Pihak Kreditur (Perusahaan Pembiayaan)

- Pihak Konsumen (Debitur)

- Pihak Supplier (Yang menyediakan barang)

Jika kegiatan ini dilakukan oleh bank, maka bentuk pinjaman yang mirip dengan pembiayaan konsumen disebut dengan kredit konsumsi, sehingga dasar hukum bagi kredit berlaku juga bagi pembiayaan konsumen, kecuali ketentuan tentang perbankan, tetapi ditambah dengan ketentuan-ketentuan tentang keuangan dan pembiayaan.

Pembiayaan dengan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, dan lain-lain. Selanjutnya, pihak penerbit kartu kredit dibebankan kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian penerbit kartu kredit berhak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dan lain-lain.

Para pihak yang terlibat dalam proses transaksi dengan kartu kredit adalah:

- Penerbit (bank atau lembaga pembiayaan)

- Pemegang Kartu Kredit

- Penjual barang/jasa

- Perantara, berupa perantara penagihan (antara penjual dengan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit)

Kartu kredit ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kartu kredit (credit card), dengan sistem pembayaran secara cicilan (meskipun dapat juga dibayar lunas); dan

2. Kartu pembayaran lunas (charge card), dengan sistem pembayaran lunas ketiga ditagih.

Dasar hukum bagi pembiayaan dengan kartu kredit adalah kontrak kartu kredit (biasanya hanya berbentuk pengisian formulir) serta perundang-undangan tentang perkreditan dan hutang-piutang dalam KUH Perdata, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau non performing loan, merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah, yaitu:

(1) Penyelamatan Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur;

(2) Penyelesaian Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Penyelamatan Kredit Bermasalah

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, sebagai berikut:

(1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

(2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

(3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa: penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lembaga Hukum

Beberapa upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kelembagaan hukum, yaitu melalui:

(1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN);

(2) Badan Peradilan;

(3) Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui PUPN dan DJPLN

PUPN dan DJPLN merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah khusus untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau hutang kepada badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Lembaga ini dibentuk untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemerintah membentuk lembaga PUPN. Untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara, yaitu pelaksanaan keputusan PUPN, maka dibentuklah DJPLN yang semula bernama Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)/Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

Mekanisme penyelesaian piutang negara dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

(1) Perundingan oleh Panitia dengan penanggung hutang, dan setelah diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka Ketua Panitia dan penanggung hutang/penjamin hutang membuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;

(2) Pernyataan bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

(3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ketua Panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang/penjamin hutang dan penyanderaan terhadap penanggung hutang dan pernyataan lunas piutang negara.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Badan Peradilan

Setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Tujuan kreditur mengajukan gugatan kepada debitur antara lain:

(1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa kepada debitur agar membayar kembali hutangnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Jika debitur berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya, maka putusan itu dilaksanakan atas dasar perintah Ketua Pengadilan yang memerintahkan kantor lelang untuk menyita dan melelang harta milik debitur, baik yang dijaminkan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pembayaran piutangnya.

Kelemahan dari penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan adalah pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Arbitrase Atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam UU No. 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Secara umum, pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut, para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan). Penyelesaian melalui arbitrase dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit, sebelum timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit bermasalah), telah dimuat klausul arbitrase, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Cara penyelesaian melalui arbitrase dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, antara lain:

(1) Penyelesaiannya relatif tidak memerlukan waktu yang lama;

(2) Sifatnya tertutup sehingga diharapkan nama baik para pihak terjaga;

(3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

(4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

(5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur

Perlindungan hukum dalam bidang perkreditan merupakan faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit.

Meskipun dalam prakteknya debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur, namun sering terjadi posisi hukum Debitur lebih lemah di dalam perjanjian kredit dan oleh karena itu Debitur perlu memahami Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur.

Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Dalam Undang-Undang Perbankan

UU Perbankan tidak mengatur secara langsung tentang perlindungan bagi Debitur, namun mengatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Oleh karena di dalam UU Perbankan tidak terdapat bentuk perlindungan bagi nasabah Debitur, maka salah satu solusi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Debitur dari kesulitan keuangan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank, dilakukan dengan Program Penyehatan Perusahaan. Program ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Debitur yang dituangkan dalam suatu Perjanjian tertulis. Dalam Perjanjian ini ditentukan bahwa apabila Program Penyehatan Perusahaan gagal atau tidak berhasil menyelamatkan atau menyehatkan kembali perusahaan Debitur, maka Debitur menyetujui Kreditur untuk melakukan proses eksekusi jaminan melalui pengadilan.

Program Penyehatan Perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Debitur dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemberian moratorium kepada Debitur.

Selama masa moratorium, Debitur tidak perlu membayar baik bunga maupun hutang pokoknya;

2. Melakukan penjadualan kembali pelunasan kredit (rescheduling).

Debitur diberikan perpanjangan jadual angsuran maupun jangka waktu kredit secara keseluruhan;

3. Melakukan pensyaratan kembali perjanjian kredit (reconditioning)

Perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, termasuk jadual angsuran dan syarat-syarat yang lain;

4. Melakukan restrukturisasi kredit (restructuring)

Debitur diberikan pengurangan jumlah hutang pokok, penurunan tingkat suku bunga, dan kalau diperlukan diberikan tambahan hutang (kredit injeksi);

5. Melakukan konversi kredit menjadi modal perseroan;

6. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham lama atau pemegang saham baru;

7. Menjual aktiva yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan Debitur;

8. Mengganti pengurus/direksi dan atau pengawas/komisaris dari perusahaan Debitur;

9. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah undang-undang payung yang akan memayungi pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.

Nasabah Debitur merupakan konsumen dari Bank atau perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasanya dalam transaksi kredit ataupun pembiayaan.

Salah satu upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan selaku pelaku usaha tercantum dalam Pasal 18 UUPK tentang pencantuman klausul baku.

Perlindungan hukum bagi nasabah Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPK yaitu:

1. Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atas pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud point (1) dan (2) di atas dinyatakan batal demi hukum.

4. Setiap pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.

Rujukan dan Sumber-sumber yang bermanfaat

Djumhana, Muhamad. 2000. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. “Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase” dalam Varia Peradilan Tahun VIII No. 88, Januari 1993.

———–, M. Yahya. 2006. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johannes. 2003. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: CV. Utomo.

Rahman, Hasanuddin. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeni, Remy Sutan. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soewarso, Indrawati. 2002. Aspek Hukum Jaminan Kredit. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Subekti. 1979. Hukum Perjanjian (Cetakan Keenam). Jakarta: Intermasa.

———-. 1995. Aneka Perjanjian (Cetakan Kesepuluh). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutarno. 2004. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas, et.al. 2003. Dasar-Dasar Perkreditan. Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia

Syahrani, Riduan. 1992. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

 

Sumber: http://marantalawyer.com

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati