Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

Berlakunya Kembali Asas Persumptio Iustae Causa Setelah Penggugat Banding, Kepentingan Penggugat Yang Mendesak Tidak Terlindungi

Oleh : Alponteri Sagala, SH.[*]

Kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adigiumnya mengatakan point d’interet-point d’action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

  1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
  2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Oleh karena kepentingan harus melekat pada diri Penggugat maka yang dapat menjadi penggugat menurut pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Sedangkan yang menjadi pihak Tergugat menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Kalau pihak penggugat telah ditentukan dengan tegas siapa pihak Penggugat lain halnya dengan Tergugat dimana yang dapat menjadi Tergugat dapat selain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu setiap orang yang berkepentingan atau lebih lengkapnya disebutkan dalam pasal 83 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

a. Pihak yang membela haknya; atau

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”

Pasal 83 ayat 1 tersebut diatas hanya menyebutkan setiap orang sedangkan badan hukum perdata tidak disebutkan pihak yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa akan tetapi dalam penjelasan pasal 83 telah menyebutkan yaitu pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan”. Pihak ketiga yang bergabung dengan penggugat disebut sebagai Penggugat Intervensi sedangkan pihak ketiga yang bergabung dengan pihak Tergugat disebut dengan pihak Tergugat Intervensi .

Ada tidaknya sengketa tata usaha negara tergantung berbuat atau tidaknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 ”keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” sedangkan obyek sengketa Tata Usaha Negara tidak berbuatnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dikenal dengan Surat Keputusan Fiktif Negatif diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 3:

  1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sedangkan bagaimana cara pihak ketiga bergabung dengan para pihak diatur lebih lanjut dalam pasal 83 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa tata usaha negara di Peradilan tata Usaha Negara dilatarbelakangi atas penerbitan surat keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tersebut terkandung kepentingan penggugat yang dirugikan. Bahkan dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak maka untuk melindungi kepentingan Pengugat yang demikian maka ada ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu jika:

  1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding.
  2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding.

Adanya penundaan pelaksanaan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengecualian dari asas Persumptio iustae causa. Asas ini dimuat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanaknannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Pengertian pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan walaupun ada gugatan.

Pengecualian yang dimaksud terdapat pada pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi demikian ”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 67 ayat 2 tersebut diatas memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa.

Permohonan penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan atau lebih lengkapnya dimuat dalam pasal 67 ayat 2 dan 3 atau lebih jelas lagi tentang permohonan penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimuat dalam Buku II Tentang Pedoman Teknis dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yaitu huruf (P) “permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah tetapi diajukan bersamaan dengan gugatan atau diajukan selambat-lambatnya pada waktu Replik.” Agar permohonan Penundaan dapat dikabulkan maka harus dengan alasan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara lengkapnya sebagai berikut “Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

Disamping pasal 67 ayat 4 huruf a tersebut di atas masih ada Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, antara lain:

a.      Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).

b.      Penundaan harus diajukan oleh Penggugat, bukan atas prakarsa Hakim.

c.       Yang ditunda adalah daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara, maka jika daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhenti. Atas dasar itu, tidak boleh menetapkan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial).

d.      Perbuatan faktual yang menjadi isi keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik , misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan. Namun secara kasus perkasus, apabila perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan yang berkelanjutan, misalnya penebangan kayu di area HPH, dan semacam itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut meskipun sudah dilaksanakan secara fisik, atas permohonan Penggugat, Ketua/ majelis Hakim /Hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan.

e.      Penundaan dapat dikabulakan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha negara yang digugat terlanjur dilaksanakan.

f.        Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua / Majelis Hakim / Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan.

g.      Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Sedangkan pasal 67 ayat 4 haruf b undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal larangan untuk tidak mengabulkan permononan penundaan yang berbunyi sebagai berikut “tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Kewenangan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dan kapan waktu mengeluarkan penetapan penundaan  lebih jelas Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

  • Mengingat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat kemungkinan baru timbul pada waktu proses pemeriksaan di tingkat banding, Ketua, Majelis Hakim, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menerbitkan penetapan penundaan. Dalam hal ini harus dilihat dan dipertimbangkan secara kasuistis.
  • Apabila permohonan penundaan diajukan, perkaranya masih di tangan Ketua Pengadilan, penetapan penundaan dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera/Wakil Panitera.
  • Apabila permohonan penundaan diajukan, perkaranya sudah diserahkan kepada Majelis Hakim/Hakim dapat mengeluarkan penetapan penundaan baik selama proses berjalan maupun sebelum putusan akhir. Penetapan Penundaan ditandatangani oleh Majelis Hakim/Hakim.

Tujuan penetapan penundaan yang terdapat dalam pasal 67 ayat 2 dan 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah untuk memberikan perlindungan jaminan bagi si Penggugat supaya terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakanya Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu, apabila setelah nanti ternyata Keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal. Penetapan penundaan yang dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara sama halnya dengan apa yang dikenal di Peradilan perdata yaitu sita jaminan (conservatoir beslag) yang bertujuan untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan bagi si Penggugat tidak sia-sia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas muncul sebuah pertanyaan tentang pencabutan penundaan. Pertanyaan tersebut adalah apakah pencabutan penetapan, kepentingan Penggugat yang mendesak terlindungi apabila sipenggugat banding.

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis mencoba mengilustrasikan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan penundaan yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, maupun pencabutan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, agar dituangkan dalam bentuk “Penetapan” dan terpisah dengan putusan akhir (sekalipun diucapkan pada hari yang sama sebelum putusan akhir diucapkan), tujuannya untuk menghindari agar penetapan penundaan maupun pencabuttan penetapan penundaan tidak menempel terus pada putusan berkekuatan hukum tetap.  Penulis mengartikan kalimat” untuk menghindari agar penetapan penundaan maupun pencabutan penetapan penundaan tidak menempel pada putusan berkekuatan hukum tetap” adalah apabila tergugat menang sementara Penetapan penundaan belum dicabut khawatirnya adalah tergugat tidak dapat melaksanakan keputusan tersebut walaupun Tergugat menang.

Bagaimana halnya apabila penetapan penundaan dicabut karena gugatan ditolak kemudian Penggugat banding dan selama proses banding kepentingan yang mendesak kembali datang. Dikatakan selama proses banding kepentingan penggugat yang mendesak datang kembali dilatar belakangi dengan pencabutan penetapan penundaan sebab dengan pencabutan penetapan penundaan tersebut memberlakukan kembali asas Persumptio iustae causa. Berlakunya kembali asas Persumptio iustae causat di tingkat banding maka apa yang menjadi tujuan dari pasal 67 ayat 2 dan 4 Undang-undang tidak melindungi sepenuhnya kepentingan Penggugat yang mendesak. Karena Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur untuk keduakalinya mengajukan permohonan Penundaa atas surat Keputusan Tata Usaha Negara ditingkat banding.

Memang Buku II  Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha memberi hak untuk mengajukan permohonan penundaan apabila di Penggadilan tingkat pertama belum pernah di ajukan dan kepentingan yang mendesak tersebut baru muncul setelah banding, lengkapnya berbunyi sebagai berikut “Mengingat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat kemungkinan baru timbul pada waktu proses pemeriksaan di tingkat banding, Ketua, Majelis Hakim, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menerbitkan penetapan penundaan. Dalam hal ini harus dilihat dan dipertimbangkan secara kasuistis.” Oleh karena tidak tersedianya peraturan yang memperbolehkan penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan yang keduakalinya maka Menurut penulis apabila ada penetapan penundaan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek senketa tidak perlu dicabut  karena putusan pokok sengketa belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan pokok sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap  secara otomatis penetapan penundaan gugur dengan sendirinya.

Sebagai contoh tentang pembongkaran rumah, ada permohonan penundaan dan dikabulkan sehingga ada penetapan penundaan, karena ada penetapan penundaan tergugat melasanakan penetapan penundaan tersebut tetapi setelah Proses  gugatan penggugat ditolak, Penetapan penundaan di cabut. Karena Penggugat belum dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Penggugat banding. Selama proses Banding tersebut, Tergugat mau melaksanakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa yaitu pemongkaran rumah dalam hal ini timbullah kepentingan yang mendesak pada diri penggugat yang harus dilindungi. Sementara ketentuan yang mengatur permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang keduakalinya tidak ada. Kalau terjadi seperti contoh tersebut diatas apa artinya lagi menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kalau gugatan menang diatas kertas? Pertanyaan inilah yang menurut penulis perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara sehingga apabila hal ini terjadi maka Tergugat sebagai pelaksana putusan Pengadilan tidak dapat melaksanakanya dengan sempurna tidak sepenuhnya kesalahan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Lintong Siahaan. Teori Hukum dan Wajah PTUN Setelah Amendemen 2004. Cet 1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009

Buku II. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun 1986, TLN. No. 3344.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 9 Tahun 2009, LN. 160 Tahun 2009


[*] Hakim PTUN Palangka Raya

Sumber: ptun-palangkaraya.go.id

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati