Penjelasan Deputi Hukum LKPP Tentang Batas Akhir Pemasukan Penawaran

Berdasarkan penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP, Bapak Ir. Djamaludin Abubakar, M.Sc. (hasil konfirmasi via email) mengenai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pokja ULP pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan NAD (Satker PKPP NAD) yaitu berkaitan dengan penentuan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, nyatanya TERBUKTI BENAR. 

Berikut ini penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP:

Pasal 62 ayat 1 huruf d Perpres No. 70 Tahun 2012:

Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Jumlah hari dihitung sejak BA Penjelasan ditandatangani.

Batas akhir pemasukkan penawaran harus pada hari kerja baik manual ataupun dengan SPSE. Berarti paling akhir adalah batas akhir jam kerja pada hari kerja.

Bila rapat penjelasan hari Kamis, maka batas akhir pemasukkan penawaran bila menggunakan 2 (dua) hari kerja adalah Senin jam 16:00 WIB (kalau batas akhir waktu kerja di kantor adalah jam 16:00 WIB).

Pada tulisan saya sebelumnya (lihat link: Lelang Pada Satker PKPP NAD Dilakukan Terburu-Buru, Entah Apa Targetnya?) intinya juga sama seperti penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP, hanya beda rujukan pasal dan perhitungan jamnya.

Tulisan saya merujuk pada Pasal 61 Perpres 70/2012 sementara Penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP rujukannya Pasal 62 Perpres 70/2012. Rujukan yang benar adalah Pasal 62 Perpres 70/2012 sebagaimana yang disebutkan oleh Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP karena semua paket yang dilelang dilakukan dengan cara pemilihan langsung (semuanya bernilai dibawah Rp. 5 Milyar).

Selanjutnya perbedaan kedua antara tulisan saya dengan penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP yaitu terkait penentuan jam.

Menurut Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP, perhitungan jamnya sesuai dengan jam kantor atau jam kerja. Untuk Jakarta, jam kantornya mungkin sampai Pukul 16.00 WIB. Kalau di Aceh jam kantor untuk instansi pemerintah sampai dengan Pukul 17.00 WIB.

Sementara pada tulisan saya sebelumnya, jam kerja yang diperhitungkan sampai dengan Pukul 23.59 WIB.

Dalam hal ini perhitungan jam yang benar adalah sesuai dengan jam kantor atau jam kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP.

Meskipun terjadi perbedaan antara tulisan saya (Lelang Pada Satker PKPP NAD Dilakukan Terburu-Buru, Entah Apa Targetnya?) dengan penjelasan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP tetapi kesimpulannya tetap sama, yaitu sbb:

Penetapan jadwal pelelangan oleh Pokja ULP pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan NAD telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 karena batas akhir pemasukan penawarannya ditetapkan pada hari Senin  Tanggal 21 Januari 2013 Pukul 09:00 WIB.

Batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang benar adalah hari Senin  tanggal 21 Januari 2013 Pukul 17:00 WIB.

Tulisan ini akan saya email ke Pokja ULP (pokjaulpnad@gmail.com).

Tulisan Terkait:

Log in | Design by Varidati