Pengertian Korupsi Berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsurnya:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ketentuan ini ditetapkan kepada pegawai negeri karena hanya pegawai negeri yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Tindakan yang “menyalahgunakan kewenangan” sbb:

  1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
  2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan
  3. Berpotensi merugikan negara.

2. Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ditinjau dari aspek pembuktian, dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, karenanya lain dengan aspek “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana pasal 2 UU No 31/1999.

Konkritnya, istilah “menguntungkan” membuat tersangka/terdakwa memperoleh aspek material/materiil, sehingga dapat dilakukan dengan cara korporasi, kolusi, nepotisme (UU No 28/1999).

3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan “keuangan negara” atau perekonomian negara dijelaskan dalam pasal 2 UU No 31/1999

Dalam ketentuan tsb, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dikatagorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, bila:

  • Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan Suap Menyuap
  • Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
  • Pegawai negeri itu menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan
  • Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan/perekonomian negara.

Referensi:

  1. ariefdwi.dosen.narotama.ac.id, Pengertian dan Tipe Tindak Pidana Korupsi.
  2. Puspenkum Kejaksaan Agung R.I, Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa.

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati