Pengertian Kontrak Lump Sum Menurut PP Nomor 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pedoman pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya yang mengatur Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000.

Terkait pengertian kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum, Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2000 menyebutkan:

Kontrak lump sum merupakan kontrak jasa konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa “untuk kontrak kerja jasa konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum (kontrak lump sum), terkait dengan perubahan harga, gambar merupakan ketentuan yang paling mengikat“. 

Sementara terkait dengan spesifikasi tidak dibahas lagi karena spesifikasi berkaitan dengan mutu, perubahan mutu sudah pasti akan terjadi perubahan pada harga. Selain itu, dalam pekerjaan konstruksi sangat jarang terjadi perubahan spesifikasi tanpa didahului oleh perubahan gambar.

Selanjutnya, yang perlu dicatat bahwa “waktu dan harga pada kontrak lump sum masih dapat berubah dengan syarat gambarnya juga ikut berubah”. 

Log in | Design by Varidati