Pengertian Diskresi

Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Sedangkan menurut hukum yang di cita-citakan (ius constituendum), Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Draft bulan Juli 2008 didalam Pasal 6 mengartikan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan.

Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-Undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.

Pada diskresi bebas, Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut, sedangkan pada diskresi terikat, Undang-Undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang-Undang.

Contoh konkrit dari diskresi terikat adalah ketentuan mengenai hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil berupa pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dalam hal pemberhentian karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak atau apakah akan diberhentikan dengan hormat ataukah tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat dapat menentukan sendiri hukuman disiplin berat yang akan dijatuhkannya apakah berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataukah pemberhentian tidak dengan hormat tergantung penilaiannya mengenai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pantas dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataukah pemberhentian tidak dengan hormat merupakan diskresi yang terikat. Mengenai contoh kasusnya akan diuraikan didalam bagian hasil penelitian dan pembahasan.

Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

Selanjutnya Sjachran Basah mengatakan bahwa freies ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengartikan freies ermessen sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untukmenyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.

Lebih lanjut Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seperti informasi, dana, tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil maupun mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Itu berarti, diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya diskresi ini diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi (khususnya diskresi bebas) merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.

Dalam kaidah agama Islam, kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri juga telah diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan Mu’az Bin Jabal (sekitar Tahun 603-639 Masehi) yang dikenal dengan istilah Ijtihad yaitu ketika Mu’az Bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ke Negeri Yaman untuk menjadi Gubernur sekaligus menjadi Hakim melalui percakapan sebagai berikut:

Rasulullah SAW bertanya : “Wahai Mu’az bagaimana atau dengan apakah engkau akan memecahkan persoalan agama ? Mu’az menjawab, “Aku akan merujuk kepada kitab Allah”. Lebih lanjut Rasulullah SAW bertanya :”Andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam kitab Allah ? Mu’az menjawab, “Aku akan mencari jawabannya di dalam sunnah Rasulullah”. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, “Andaikan kamu juga tidak menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah? Dengan tegas Mu’az menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri”. Mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah SAW tampak cerah seraya berkata “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya”.

Dengan demikian tradisi penggunaan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum ada pengaturannya di dalam hukum dasar masyarakat (pada saat itu Al Qur’an dan Hadits Nabi), telah cukup lama dikenal dan dilaksanakan (kurang lebih sekitar Tahun 603-639 Masehi atau setidak-tidaknya pada abad ke-7 Masehi) sebelum adanya negara-negara modern seperti yang kita kenal pada saat ini.

Bahkan menurut pandangan Islam, ada keistimewaan bagi para Hakim yang mau berijtihad dalam memutus perkara yang dihadapinya yaitu apabila Hakim telah melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila ternyata ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala.

Sumber: Tesis Bapak Tri Cahya Indra Permana, SH, Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (2009)

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati