Pengaduan Pada Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Masyarakat yang menemukan indikasi adanya perubahan spesifikasi dalam masa pelaksanaan pekerjaan/ penyimpangan yang ada dan didasari bukti-bukti kuat ke APIP instansi terkait, LKPP bahkan untuk tindak pidana Saudara dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

BPK sebagai unit pemeriksa internal dapat melakukan pemeriksaan sebelum kontrak ditandatangani. Berbeda dengan aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyelidikan setelah kontrak ditandatangani. Oleh karena itu jika terdapat bukti awal yang kuat untuk melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa dapat meminta penyedia untuk menyampaikan dokumen terkait pemeriksaan. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui pelelangan secara elektronik pada dasarnya sudah dienkripsi kecuali jaminan penawaran asli, sehingga tidak dapat dirubah oleh pihak manapun. Dengan demikian pemeriksa tidak perlu memeriksa dokumen asli manual yang discan, karena jika terdapat perbedaan antara dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen asli, maka yang dijadikan acuan adalah dokumen yang disampaikan secara elektronik yang sudah terenkripsi.

ULP wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk sesuai dengan ketentuan pada pasal 117. Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak mana saja, tidak harus dibubuhi dengan stempel perusahaan. Pengaduan harus disampaikan secara terbuka disertai dengan bukti yang cukup. Sedangkan sanggahan harus disampaikan oleh Direktur ataupun pihak yang menerima kuasa dari Direktur yang namanya tercantum dalam akte notaris.

Peserta yang keberatan atas jawaban/tanggapan Pokja ULP yang disampaikan dalam proses aanwijzing secara elektronik dapat menyampaikan pengaduan kepada internal pemeriksa sebelum pemasukan penawaran dilakukan.

Dalam hal ditemukan permasalahan kontrak antara PPK dengan Penyedia, maka para pihak dapat menyampaikan pengaduan terlebih dahulu kepada internal pengawas dengan disertai bukti-bukti untuk ditindaklanjuti, sebelum diajukan secara perdata. Di samping itu dapat pula disampaikan ke pihak berwenang menyelesaikan sengketa kontrak sebagaimana ketentuan dalam kontrak, apakah pada pengadilan negeri atau arbitrase.

Pihak yang memiliki kewenangan memutuskan dugaan KKN dan tindak pidana lainnya adalah aparat penegak hukum, sedangkan pihak yang berwenang untuk mengawasi persaingan usaha sehat adalah KPPU.

Untuk membuktikan adanya afiliasi diantara Penyedia dan juga keterlibatan PPK/Panitia pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen perusahaan terkait dan data terkait lainnya misalnya akta perusahaan, kemudian dilakukan klarifikasi. LKPP tidak memiliki formulir standar untuk evaluasi pembuktian afiliasi tersebut. Namun demikian Saudara dapat menyusunnya sesuai dengan kebutuhan Saudara, atau menanyakan hal tersebut kepada KPPU.

Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara. Dalam hal belum ditandatanganinya kontrak, maka panitia dapat menolak untuk memberikan dokumen pengadaan tersebut.

Saran rekomendasi yang diberikan dapat menjadi masukan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan tupoksi LKPP. Untuk pembuktian di pengadilan mengikuti proses peradilan dan mengacu kepada bukti bukti yang disampaikan. Kesaksian tentang pengadaan barang/jasa dilakukan oleh ahli yang dapat memberikan keterangan ahli, dimana pernyataan tersebut  disampaikan di bawah sumpah.

Jika ditemukan persekongkolan atau indikasi persaingan yang idak sehat, maka para pihak yang mengetahui hal tersebut dapat menyampaikan pengaduan pada APIP dari K/L/D/I tersebut. Jika ditemukan indikasi dimaksud, maka Panitia/APIP dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan bukti terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para peserta lelang. Selanjutnya lelang dinyatakan gagal oleh ULP/PA (pasal 83 ayat 2 d dan ayat 3).

Sumber: konsultasi.lkpp.go.id

Log in | Design by Varidati