Penerapan Pasal 335 KUHP

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian atas laporan yang diterima dari daerah atas penerapan pasal 335 KUHP, terdapat kecenderungan yang cukup memprihatinkan mengingat dalam banyak kasus Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan pasal 335 KUHP. Sementara itu ada penilaian dan para praktisi hukum bahwa pasal 335 KUHP telah dijadikan sebagai ”keranjang sampah”, dengan adanya kenyataan bahwa baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berusaha menjaring perbuatan apa saja masuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP.

Tidak berkelebihan apabila kami kemukakan bahwa masalah ini pernah disinggung dalam Rapat Kerja antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada akhir tahun 1994. Sebagai contoh dapat kami kemukakan kasus sebagai berikut :
1. A menampar muka B dan untuk perbuatan tersebut Jaksa mendakwakan pasal 335 KUHP terhadap A.

2. A mempunyai sengketa tanah dengan B kemudian A secara tanpa hak memagar tanah sengketa tersebut. Untuk perbuatan A tersebut, Jaksa mendakwakan pasal 335 KUHP.

Dari kedua contoh itu dapat disimpulkan bahwa menurut Jaksa tersebut setiap tindakan yang tidak menyenangkan dapat di kualifisir memenuhi unsur unsur tindak Pidana sebagaimana diatur pasal 335 KUHP. Pendapat yang demikian adalah sama sekali tidak tepat dan dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan.

Sehubungan dengan itu dan apabila akan menerapkan pasal 335 ayat 1 KUHP, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Unsur unsur pasal 335 ayat 1 KUHP adalah

1.Melawan hak ;

2.Memaksa orang lain Supaya Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

3.Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan

4.Paksaan atau ancaman itu ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Dengan demikian yang utama perlu diperhatikan ialah adanya “paksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu ” dan paksaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, dengan perbuatan tidak menyenangkan memaksa seseorang, misalnya memaksa penumpang naik kedalam bisnya atau dengan ancaman kekerasan, misalnya seorang pasien memaksa dokter untuk menulis resep.

Dalam pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/ terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda.

Dengan penjelasan ini diharapkan Jaksa akan lebih berhati hati dalam menerapkan pasal 335 KUHP dan tidak menjadikannya sebagai pasal keranjang sampah, apalagi menjadikannya sebagai alasan untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa.

Demikian agar maklum dan mendapat perhatian sepenuhnya.

Dikutip dari kejaribanyumas.blogspot.com

Log in | Design by Varidati