Pembuktian dalam Proses Perdata

A.       Pendahuluan

1.       Dasar Hukum

a.       Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata, diatur dalam:

  • Pasal 162 – 177 HIR;
  • Pasal 282 – 314 RBg;
  • Pasal 1885 – 1945 BW;
  • Pasal 74 – 76, 87 – 88 UU No 7 Thn 1989 jo UU No. 50 Thn 2009.

b.       Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Psl 10 ayat (1) UU No. 48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),  oleh karenanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Psl 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

c.        Apabila Hakim menjumpai kesulitan dalam praktek, maka harus mencari pemecahan masalah dengan :

  • doktrin; dan atau
  • yurisprudensi

2.       Arti Bukti dan Pembuktian

Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan/untuk memutus perkara memerlukan dua hal :

  • Pengetahuan hukum (ius curia novit); dan
  • Fakta, hakim dianggap belum mengetahui fakta (memang disusun oleh hakim melalui konstatering dan kualifisiring).

Fakta = Peristiwa yang telah dibuktikan;

Pilto > Pembuktian ilmu hukum dan ilmu pasti sangat berbeda :

  • dalam ilmu pasti kita kenal pembuktian logis dan seksama, memperoleh pembuktian yg sempurna tidak mungkin dibantah. Misalnya dua buah garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu;
  • pembuktian dalam hukum selalu ada ketidakpastian sekalipun bukti sempurna; Hakim yang satu mengganggap pembuktian sudah cukup, sedang yang lain menganggap belum, tiap hakim memutus dengan kepastian sendiri;
  • Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum. Dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap setiap orang, sedang dalam perkara hanya ditetapkan terhadap pihak berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif;

Bukti berarti “segala yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain”;

Membuktikan berarti “usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang dalil atau sangkalan yang diajukan”

3.       Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara perdata dianut system pembuktian positif, artinya :

  • system pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yang ditentukan oleh Undang-undang;
  • suatu gugat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, keyakinan hakim diabaikan*)
  • pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, gugatan harus dikabulkan;
  • hakim laksana robot yang menjalankan UU, namun ada baiknya system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil gugatan atau jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut Undang-undang*);
  • dalam system pembuktian positif yang dicari kebenaran formil*);[1]

4.       Beban Pembuktian (azas : Actori Incumbit Probatio)

Dalam persidangan perdata para pihak yang harus membuktikan, sedangkan hakim hanya membagi dan membebankan kepada pihak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil atau peristiwa yang dikemukakan;

Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. (Sudikno Mertokusumo)

Azas umum Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW) “Siapa yang mengaku mempunyai hak……harus membuktikan adanya hak atau peritiwa tersebut”

Menurut R.  Sardjono, memang benar undang kadang-kadang menentukan sendiri beban pembuktian *)[2], tetapi sebagian besar tidak terdapat pengaturan dalam UU, sehingga menjadi kesulitan bagi hakim.

Lalu bagaimana selayaknya?

Kunci dalam pemecahan ini “adalah adil jika beban pembuktian itu dipikulkan kepada pihak yang paling sedikit dirugikan. Resiko dalam pembuktian tidak boleh berat sebelah, hakim harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan memperhatikan keadaan konkrit. Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak (menabur) rugi pada pihak yang dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).

Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah Penggugat dan atau Tergugat, sedangkan yang menyatakan suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim.

5.       Macam-macam alat bukti

Alat bukti dan macam-macamnya sudah ditentukan secara limitative dalam Undang-undang yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW, yaitu :

1.       Alat bukti tertulis;
2.       Alat bukti saksi;
3.       Alat bukti persangkaan;
4.       Alat bukti pengakuan; dan
5.       Alat bukti sumpah.

  • Didalam hukum acara perdata surat merupakan  alat bukti utama[3]
  • Alat bukti lain dalam hukum acara, adalah :
    • Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/180 RBg);
    • Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg).
    • Alat bukti yang tidak disebut oleh UU tetapi menurut Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman No. 37/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988, microfilm atau microfische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin otentikasinya dan dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata.[4]
  • Menurut pendapat Paton, jika pendapat sudah diterima oleh Mahkamah Agung, maka alat bukti dapat bersifat :
    • Oral: merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidanganyangmeliputi, keterangan saksi.
    • Documentary: surat
    • Demonstrative evidence: yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya. Misalnya film, foto, dan sebagainya

B.       Peristiwa yg tdk perlu dibuktikan

1.       Putusan Verstek
2.       Yang Diakui Tergugat
3.       Tidak Disangkal Dalil Para Pihak
4.       Telah Melakukan Sumpah Decissoir
5.       Notoir
6.       Penglihatan Hakim Dalam Sidang

C.       Nilai Pembuktian dan caranya

  • Macam nilai pembuktian :

1.             Bukti Lemah
2.             Bukti Sempurna
3.             Bukti Menentukan
4.             Bukti Mengikat
5.             Bukti Permulaan

Setiap dalil yang dibantah, maka sangkalan tersebut dibuktikan lawan (tegen bewijs), kecuali yang secara tegas dilarang UU, maka nilai pembuktian jadi bukti permulaan;

PTA Pekanbaru telah pernah memutus perkara dengan membatalkan putusan PA kelas IA Pekanbaru, dimana PA Pekanbaru berpegang semata-mata kepada akta otentik (akta kelahiran) untuk menetapkan seorang anak menjadi anak kandung, setelah di diperiksa oleh PTA, ternyata ada 7 orang saksi mengatakan bahwa anak itu anak angkat, maka PTA berpendapat (dikuatkan Mahkamah Agung RI) akta otentik dilumpuhkan dengan alat bukti saksi, maka akta otentik menjadi bukti permulaan, setelah diminta Penggugat menambah alat bukti yaitu dua orang saksi ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul anak sehingga gugatan sebagai anak kandung tidak terbukti;

Bukti permulaan dapat dijadikan hakim untuk memerintahkan salah satu pihak melakukan sumpah supletoir untuk memutus perkara tersebut;

  • Cara menilai alat bukti ialah :

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bakti. Hakim tidak terikat dengan ketentuan hukum. Berarti kebebasan yang luas tersebut menaruh kepercayaan kepada hakim untuk bertindak penuh tanggungjawab, jujur, imparsial dan jauh dari pengaruh internal dan eksternal apapun.

Teori Pembuktian Terbatas Negatif

Dalam Pembuktian terbatas negatif,  menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tinkannya didalam memperoleh dan menilai alat bukti (mecari keadilan siapa yang membuktikan dan nilai bebas, terbatas)

2. Teori Pembuktian Terbatas Positif

Bahwa hakim disamping adanya larangan bagi hakim, teori pembuktian terbaras positif, menghendaki ketentuan hukum yang bersifat positif yang mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu (bukti sempurna dan mengikat)

D.       Beberapa Keistimewaan Dalam Praktek Peradilan Agama

Dijumpai dalam penerapan hukum pembuktian di peradilan agama, beberapa hal yang berkenaan dengan pembuktian ini, antara lain :

  • Verstek perceraian perlu pembuktian sebab UU menyebutkan untuk perceraian harus cukup alasan;
  • Dalam perkara perceraian, kebenaran yang hendak dicari adalah mendekati kebenaran materiil;
  • Karenanya hakim dapat menggunakan nuraninya dalam memutus perkara;
  • Dalam perkara perceraian alat bukti “pengakuan” tidak merupakan bukti sempurna, karena hukum mengenai orang (personan recht) dan menutup kemungkinan adanya rekayasa pihak-pihak seperti ares kebohongan besar yang merugikan pihak yang memberi pengakuan (208 BW);
  • Seharusnya banyak bukti persangkaan dalam pembuktian kasus perceraian; (barangkali  akan lebih baik sebagai pelengkap kesaksian keluarga yang pada umumnya testmonium de audi tu);

E.       Problem dalam praktek

Kebanyakan bukti surat tidak diutamakan, ternyata seperti  perkara PA Tembilahan dan PA Pekanbaru, dibatalkan oleh PTA dengan mengadili sendiri, gugatan ditolak, hanya karena menyebutkan surat-surat sama Tergugat, atau ada foto copi tetapi hakim tidak melihat aslinya, sementara menurut yurisprudensi bahwa foto copy sebagai bukti yang tidak dapat dilihat oleh hakim surat aslinya, harus dikesampingkan.

Pekanbaru,  14  Maret  2010

Pembanding Sukarela,

Drs. H. Marjohan Syam, SH., MH


[1] *). Beda dengan perkara perceraian/personen recht, dimana lebih dekat dengan kepentingan umum, maka kebenaran yang dicari adalah mendekati kebenaran materiil. (Bustnul Arifin, Prof)

Barangkali khusus tentang perkara perceraian, lebih baik menerapkan system pembuktian negatif (negatief wetterlijk) yang mirip dengan system pembuktian condiction raisone, dimana hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. (Drs. Hari Sasangka, SH., MH)

Negatif = Adanya keyakinan (nurani) hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut.

[2] *) Dalam proses di PA ada yang ditunjuk oleh UU beban pembuktian dan ada yang ditunjuk alat bukti, seperti  Tergugat membuktikan/kedokter bahwa ia tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami (Pasal 75 UU Peradilan Agama). Suami membuktikan tentang penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan isterinya (Pasal 44 ayat (1) UU No. 1/74). Alat bukti yang ditunjuk UU seperti bukti suami mendapat pidana penjara, alat bukti cukup putusan pengadilan yang telah BHT (Pasal 74 UU Peradilan Agama).

[3] Prof. R. Subekti, SH, dalam buku Hukum Pembuktian, hal. 22, Drs. Hari Sasangka, SH., MH, dalam buku Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, hal. 40, Gatot Supramono, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama, hal. 22

[4] Drs. Hari Sasangka, SH., MH, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi,  Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.41

Sumber: http://pta-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=145

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati