Pedoman Evaluasi Kewajaran Harga Penawaran Pada Pekerjaan Konstruksi

Tata cara evaluasi penawaran harga berdasarkan Lampiran III Perpres 54/2010 mewajibkan Pokja ULP untuk melakukan  klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran peserta lelang di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Hanya saja ketentuan tentang tata cara evaluasinya tidak dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu maka sebagai pedoman dalam evaluasi kewajaran harga, Pokja ULP dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. Permen PU ini sejalan dengan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi berdasarkan Lampiran III Perpres 54/2010.

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. 

Selain ketentuan Perpes 54/2010,  Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 juga sejalan dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berikut ini ketentuan evaluasi harga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, yaitu sbb:

Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Secara rinci ketentuan evaluasi harga dijelaskan dalam beberapa buku sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, yang intinya sbb:

Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, harus dilakukan dengan ketentuan:

a) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama  meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor:

(1) Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).

(2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan).

(3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang).

(4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah).

Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.

Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.

b) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;

Note:

Ketentuan huruf b diatas maksudnya, bila setelah dilakukan klarifikasi ternyata Pokja ULP tidak mampu membuktikan bahwa harga penawaran yang rendah tersebut merupakan harga yang berlaku di bawah harga pasar sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh, serta Pokja ULP tidak mampu membuktikan bahwa harga yang rendah tersebut akan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja pekerjaan, maka terhadap peserta lelang yang demikian harus ditunjuk sebagai pemenang lelang. Peserta tersebut wajib dinaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

c) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Log in | Design by Varidati