Langsung ke konten utama

Tentang Kami

Blog ini merupakan media berbagi yang berisi berbagai macam informasi dari berbagai media yang menurut saya bermanfaat, dan juga tulisan saya sendiri terutama yang berkenaan dengan dunia kontraktor. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan muatan blog ini, mohon diberitahukan ke email: hendri@duniakontraktor.com, atau fb: www.facebook.com/duniakontraktor.

Komentar

  1. Baru saja rekanan dikalahkan pada tender pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan alasan Surat Dukungan/Jaminan suplay barang harus ditanda tangani pihak yang dijamin. Alasan pokja surat jaminan harus ditanda tangani oleh penjamin dan yang dijamin adalah untuk mengikat kedua belah pihak supaya ada keterikatan jika pihak yang dijamin menang tender maka wajib mengambil barang pada distributor penjamin.
    Nah...Pertanyaan kami apakah ada kewajiban surat dukungan atau suarat jaminan ditanda tangani oleh kedua pihak , jika surat dukungan hanya diteken oleh pihak penjamin saja apakah surat dukungan itu sah dan mengikat?
    Dalam persyaratan teknis pokja mensyaratkan surat dukungan wajib ditanda tangani oleh dua pihak, apakah seluruh persyaratan lelang yang ada dalam dokumen wajib dilaksanakan walaupun persyaratan tersebut tidak substansi ?

    Mhn pencerahan
    Terima ksih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dalam dokumen lelang disebutkan bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

      Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak
      sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

      Dengan ada nya surat dukungan yg sudah ditandatangani oleh perusahaan pendukung maka penawaran tsb telah memenuhi syarat. Jika pun dianggap menyimpang, penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. Dengan demikian maka penawarannya tidak boleh digugurkan.

      Masalah surat dukungan yang harus ditandatangani oleh kedua pihak, sebenarnya itu bukan hal yg substansi karena proses tender itu hanya mengikat antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. Sementara pemberi dukungan merupakan pihak ke tiga yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban apapun oleh pengguna barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas dalam Hukum Perjanjian berikut ini:

      - ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK(FREEDOM OF CONTRACT).
      Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

      - ASAS PERSONALIA.
      Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdatya yang bunyinya" pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

      Mengacu pada ketentuan diatas, pengguna barang/jasa tidak berhak sama sekali untuk memaksa pemberi dukungan taat terhadap surat dukungannya. Jika selama ini ada ancaman sanksi black list terhadap pemberi dukungan, itu hanya bentuk ancaman pepesan kosong.

      Demikian pendapat saya.

      Hapus
  2. Sebagai tambahan sebelum rekanan mengajukan permohonan dukungan suplay barang terlebih dahulu sudah ada pembicaraan dan diel 2 tertentu sehingga distributor yakin untuk memberikan surat jaminan suplay barang, nah...dalam kasus ini pokja atau pengguna jasa tidak ada yang dirugikan karena perusahaan penjamin sudah mengeluarkan surat dukungan. Kenapa Pokja merasa kuatir sedangkan pemberi dukungan tidak merasa kuatir sama sekali. kalaupun Distributor yang mengeluarkan surat dukungan kuatir perusahaan yang dijamin ingkar janji tidak mengambil barang pada distributo penjamin maka pihak distributor bisa saja meminta KPA untuk ikut menanda tangani surat jaminan yang dikeluarkan hal tersebut lebih kuat kedudukan nya karena surat dukungan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Penyelesaian Masalah Lelang Merujuk pada UU Administrasi Pemerintah

Selama ini penyelesaian permasalahan lelang umumnya mentok sampai tahap sanggahan dan biasanya semua sanggahan akan dijawab oleh Pokja ULP meskipun jawaban mereka banyak ngawurnya. Setelah sanggahan dijawab meskipun jawabannya ngawur, pastinya lelang akan terus berlanjut. Sementara rekanan pada umumnya terpaksa menerima karena tidak tahu lagi jalan apa yang mesti ditempuh. Untuk sanggah banding, hal itu agak berat dilakukan karena harus ada jaminan sanggah banding yang nilainya lumayan besar. Selain itu, pada pelelangan dengan e-procurment, ketentuan tentang sanggah banding sudah ditiadakan.
Pilihan lain setelah sanggahan, biasanya dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Itupun sering gagal karena keputusan Pokja ULP tentang penetapan pemenang, sifatnya belum final. Keputusan tsb bisa saja dianulir oleh PA jika PPK tidak sependapat dengan Pokja ULP. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo…

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Sabu-Sabu

Sabu-sabu atau crystal meth adalah obat terlarang yang sedang dikhawatirkan oleh peneliti kecanduan. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu lama, sabu-sabu bisa merusak organ tubuh, membunuh sel syaraf dan bisa berdampak kerusakan otak permanen. Dalam banyak kasus, pengguna kehilangan gigi, berat badan menurun drastis dan menua dengan cepat. "Kerusakan ini tidak bisa disembuhkan," kata peneliti kecanduan, Heino Stöver.
Sabu-sabu termasuk jenis amphetamine yang membuat penggunanya menjadi agresif. Bubuk sejernih kristal atau yang juga dikenal dengan nama Ice itu dipakai dengan cara dihisap dengan menggunakan alat bantu botol yang berisi air sebagai penyaring. Bahaya terbesar sabu-sabu adalah sifatnya yang mudah dan murah untuk diproduksi.
Sabu-sabu bersifat psikoaktif dan membuat tubuh manusia berfungsi maksimal dalam jangka waktu yang relatif lama. Setelah efeknya mereda, pengguna biasanya tetap tidak bisa tidur kendati mengalami kelelahan. Peneliti juga memastikan…






Powered by Dunia Kontraktor