Obyek Gugatan Tata Usaha Negara

Obyek gugatan dalam sengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN (beschikking). Menurut UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu:

a. Keputusan TUN Positip (Pasal 1 angka 9):

Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan TUN adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna “penetapan tertulis” disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa”;
  2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
  3. Berisi tindakan hukum TUN;
  4. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;
  5. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu);
  6. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;
  7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut. Misalnya, penerbitan izin industri untuk Si A di lokasi pemukiman yang ternyata menimbulkan polusi, maka bagi warga masyarakat di sekitarnya yang terkena polusi dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tersebut.

b. Keputusan TUN Fiktif (pasal 3 ayat 1):

Yaitu Keputusan TUN yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN menurut kewajibannya, tetapi temyata tidak dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 3 ayat 1:

“Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya” maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN”.

Misalnya: Di Bidang kepegawaian, pejabat Atasan (PNS) yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terhadap bawahannya untuk usulan kenaikan pangkat, apabila pada waktu yang ditentukan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka PNS yang merasa dirugikan dapat menggugat atasannya tersebut berdasarkan keputusan TUN fiktif.

c. Keputusan TUN Negatif (pasal 3 ayat 2):

Yaitu Keputusan TUN yang dimohonkan oleh seseorang atau badan hukum perdata kepada Badan/Pejabat TUN, ternyata tidak ditanggapi atau tidak dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat TUN tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan TUN Negatif).

Pasal 3 ayat (2):

“Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”.

Misalnya: permohonan Sertifikat Tanah, IMB, KTP dsb, apabila  dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab/tidak diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang, maka Badan/Pejabat TUN ybs dapat digugat oleh si pemohon.

Sumber: H. Ujang Abdullah, SH. M.Si, Beberapa Aspek Dalam Hukum Materiil Dan Hukum Formal Peradilan Tata Usaha Negara

Log in | Design by Varidati