Memenggal Peraturan Demi Sebuah Pembenaran

Kisah nyata ini terjadi di Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Provinsi Aceh pada pelelangan proyek APBN tahun anggaran 2013. Dalam menjawab sanggahan terkait dengan upah pekerja yang terlalu rendah, Pokja ULP dengan gagah berani telah memenggal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 07/PRT/M/2011. Hal itu dilakukan demi pembenaran terhadap sang jago yang telah mereka menangkan.

Berikut ini jawaban sanggahan dari Pokja ULP:

Pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 07/PRT/M/2011 BUKU 01 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, Bab III E 30 Evaluasi Penawaran 30.13 Evaluasi Harga menyebutkan antara lain :

 Point a. 3). Menyebutkan ”mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikas dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya”.

 Point b. 2). Menyebutkan ”Apabila harga penawaran dibawah 80% HPS harus dilakukan dengan ketentuan :”

a) Menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor :

(1) Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).

(2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan).

(3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang).

(4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah).

Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.  

Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.

Note: Paragraf yang berwarna merah tidak dicantumkan atau sudah dipenggal oleh Pokja ULP.

b) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;dan

c) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran, maka Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Jawaban sanggahan secara lengkap dapat diunduh pada link ini: Jawaban Sanggah

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati