Mekanisme Kontrol Wujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Sanggahan, Sanggahan Banding, Dan Pengaduan

Untuk menjamin terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan alat kontrol. Untuk itu, maka diciptakan sebuah mekanisme yang berfungsi sebagai alat kontrol tersebut, yaitu melalui mekanisme sanggahan, sanggahan banding, dan pengaduan.

Peserta lelang yang yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain. Jika dirasa jawaban atas sanggahan yang disampaikan kurang memuaskan, maka peserta lelang bisa menempuh mekanisme sanggahan banding. Sementara mekanisme pengaduan dapat ditempuh oleh pihak penyedia barang/jasa atau masyarakat umum yang menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam proses pengadaan, atau adanya indikasi persaingan yang tidak sehat.

”Kasus yang sering diajukan dan dijadikan bahan sanggah oleh peserta lelang paling banyak adalah karena panitia yang tidak konsisten mengevaluasi sesuai dengan dokumen lelang. Selanjutnya, kasus dimana panitia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengikuti Perpres No. 54/2010 berikut standar dokumen pengadaannya. Itu yang biasanya diprotes oleh penyedia,” kata Djamaludin Abubakar, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman lelang. Sementara sanggahan banding disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, atau pimpinan institusi selambat-lambatnya lima hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. ”Umumnya sanggahan banding yang ke kita boleh dikatakan sekitar 70 hingga 80 persennya benar. Angka ini relatif tinggi karena mereka sudah mengkaji betul sebelum melakukan sanggahan banding tersebut. Selain itu ’kan mereka juga harus mengeluarkan uang sebagai jaminan untuk sanggahan banding. Hasil sanggahan banding yang terbukti ini lantas kita sampaikan kepada inspektorat yang bersangkutan untuk mengkaji hasil kerja panitia pengadaan atau ULP, serta kepada menterinya tentang apa yang harus dilakukan,” terang Djamaludin.

Adanya jaminan untuk mengajukan sanggahan banding ini dimaksudkan untuk mengurangi sanggahan banding yang tidak benar, sekaligus untuk meningkatkan kualitas sanggahan banding. Besarnya sanggahan banding adalah duaper mil dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau paling tinggi Rp 50 juta.

Dalam penanganan pengaduan, LKPP berperan dalam memberikan pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pengaduan yang disampaikan kepada LKPP menjadi dasar dalam pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi.

Selain bertugas melayani sanggahan, sanggahan banding, serta pengaduan, LKPP juga memberikan bantuan hukum, nasihat, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan barang dan jasa yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan barang dan jasa yang telah berlalu. Selain itu, LKPP juga memberikan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Beberapa kasus yang ditangani KPK dimana LKPP ikut berpartisipasi sebagai saksi ahli diantaranya adalah pengadaan pembangunan Kedubes Singapura, pengadaan hibah kereta api di Kementerian Perhubungan, serta kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Sedangkan dalam kasus yang ditangani kejaksaan atau kepolisian antara lain dana hibah di Kementerian Pendidikan Nasional, pengadaan bibit di Kementerian Pertanian, serta pengadaan bibit di Kabupaten Sleman.

”Kasus lain yang cukup besar dimana kita juga diminta sebagai saksi ahli adalah kasus pengadaan e-KTP. Untuk e-KTP ini kita sudah memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nanti jika kasus ini ditangani oleh pihak yang lain, apakah itu BPK atau KPK, kita siap saja untuk memberikan masukan sesuai aturan pengadaan,” imbuh Djamaludin.

Bimbingan Teknis dan Advokasi LKPP juga memberikan bimbingan teknis dan advokasi kepada semua stakeholder terkait peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dilakukan melalui konsultasi pengadaan dan pendampingan atau asistensi (advokasi) pengadan barang dan jasa. Kegiatan konsultasi ini dilakukan melalui telepon dan SMS, tatap muka secara langsung, maupun lewat surat atau email.

”Untuk bimbingan teknis, ini merupakan pemberian materi yang tidak terstruktur kepada para pelaku pengadaan. Tergantung mereka yang meminta, dimana yang masih lag bagi mereka, kekurangannya dimana, itulah yang kita explore. Setiap pertanyaan akan kita cari pemecahan atau solusinya,” ujar Djamaludin.

Menurut Djamaludin, tahun ini bimbingan teknis sudah dilakukan di 70 lokasi. ”Peserta bimbingan teknis bisa dari pemerintah daerah, asosiasi penyedia, kontraktor, atau konsultan. Kalau ada LSM yang meminta pun akan kita berikan. Khusus untuk LSM tentu materinya berbeda, yaitu guna memahami aturan secara simpel untuk ikut mengawasi proses pengadaan,” ujar bapak empat putrid yang lahir pada 27 September 1955 ini.

Dalam hal advokasi pendampingan pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP juga melakukannya pada sejumlah ”megaproyek”. Misalnya pada pengadaan logistik Pemilu 2009 dengan nilai penghematan Rp 1,79 triliun, pengadaan telepon pedesaan KPU USO di Ditjen Postel Kemkominfo dengan nilai penghematan Rp 1,2 triliun, atau dalam pengadaan proyek busway tahun 2009 di Pemda DKI Jakarta.

Untuk melayani stakeholder yang setidaknya berjumlah 15 ribu orang panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP memiliki strategi khusus untuk bisa melayani permasalahan di seputar bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sanggah, serta penanganan permasalahan hukum. ”Kita menerapkan sistem sel yang ada di daerah-daerah. Kita melatih beberapa orang yang sudah lulus TOT LKPP yang ditangani Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM, lalu kita pilih sebagian yang bagus untuk kita bina lagi menjadi tenaga bimbingan teknis. Saat ini sudah ada 78 orang yang tersebar. Mereka ini nanti juga yang akan menjadi narasumber di masing-masing provinsi atau instansi,” jelas jamaluddin.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan saksi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah – mengingat besarnya permintaan dari pengadilan negeri, pengadilan tipikor, maupun dari KPK – LKPP juga  menyiapkan secara khusus SDM-nya. ”Kita latih orang-orang itu, kita saring. Tahun lalu, dari 80 orang kandidat, yang lulus seleksi ada 10 orang. Kita lihat dari sikap mental dan integritas mereka,” tambahnya.

Sumber: KREDIBEL - MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

Log in | Design by Varidati