Kesimpulan Gugatan Tata Usaha Negara No.16/G/ 2012/PTUN.BNA

Banda Aceh, 26 Desember 2012

Kepada Yth.

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN.BNA

Jl. Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh

. 

Perihal: Kesimpulan Gugatan Tata Usaha Negara No. 16/G/2012/PTUN.BNA

A. Pendahuluan

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah harapan penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas terbukti secara formil dan materiil.

1. Secar formil dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti P-IV, alat bukti P-VI dan keterangan saksi.

Alat bukti P-IV yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang tidak memenuhi syarat, seharusnya alat bukti P-IV dibuat sebagaimana yang tercantum dalam Buku 01 B Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi (Bukti P-VI).

Menurut saksi, lampiran berita acara lainnya tercantum dalam Alat bukti P-IV yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sementara berita acara klarifikasi tidak dicantumkan dalam alat bukti P-IV (BAHP). Hal itu menunjukkan inkonsisten dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Secara materiil dapat duktikan berdasarkan alat bukti P-III, alat bukti T-12

Pada alat bukti P-III yaitu dokumen Pengadaan  Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Nomor : 10.1/TB/DPU/VIII/2012 disebutkan bahwa “besarnya upah minimum yang berlaku dalam penawaran, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan serta peraturan pemerintah daerah setempat,” seentara kenyataan berdasarkan bukti T-12 yakni dokumen penawaran CV. Milan (pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP) upah minimum yang tercantu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan serta peraturan pemerintah daerah Aceh.

Upah minimum yang ditawarkan oleh CV. Milan untuk membayar 1 orang pekerja dalam sehari yaitu Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Sementara upah minimum yang berlaku untuk untuk 1 orang pekerja dalam 1 hari (jam kerja selama 7 jam) yaitu Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

C. Penutup

Harapan terakhir penggugat, bila gugatan ini ditolak, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memberi jawaban terkait substansi gugatan, dalam pertimbangan putusannya. Karena hal yang demikian masih memberi peluang bagi penggugat dalam upaya lanjutan untuk mencari keadilan.

Demikianlah kesimpulan penggugat dalam perkara gugatan tata usaha negara No. 16/G/2012/PTUN.BNA.

Hormat Penggugat

 ttd

Hendri

Log in | Design by Varidati