Izin dan Kualifikasi Usaha Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Izin Usaha

Persyaratan ijin usaha untuk pekerjaan konstruksi sesuai pasal 19 ayat 1 adalah surat IUJK yang dikeluarkan dinas terkait. Meskipun IUJK baru diterbitkan setelah SBU diperoleh dari asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, namun SBU tidak dipersyaratkan dalam pemenuhan ijin usaha. SBU baru disyaratkan untuk melihat klasifikasi bidang, dan sub bidang penyedia jasa konstruksi, termasuk konsultan jasa konstruksi.

Pembinaan  jasa konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi dilakukan oleh Kementerian PU. Dengan demikian perijinan Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengacu antara lain mengacu kepada Peraturan Menteri PU, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lain di atasnya (UU/PP/Perpres).

Perijinan disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, perijinan tersebut tidak hanya SIUP. Untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi tidak diharuskan memiliki SIUP melainkan SIUJK.

Persyaratan perijinan penyedia untuk jasa konstruksi menurut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 adalah IUJK. Ketentuan mengenai SBU diatur oleh UU 18 Tahun 1999 dan peraturan perundang undangan di bawahnya, antara lain PP No 28 dan 29 Tahun 2000 beserta peraturan perubahannya. Menurut UU tersebut sertifikat badan usaha wajib dimiliki oleh pelaksana jasa konstruksi. Meskipun demikian mengingat UU tersebut diinisiasi oleh  Kementerian PU, maka penjelasan lebih lanjut tentang SBU dapat dikonsultasikan dengan Kementerian PU.

SBU diterbitkan oleh asosiasi yang terdaftar pada LPJK, sedangkan SIUJK diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jika masa berlaku SBU sudah habis, maka tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, karena hal tersebut diatur dalam PP mengenai jasa konstruksi. Namun mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.16/SE/M/2010, sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian kerja, dan sertifikat keterampilan kerja yang belum diperpanjang, tetap dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi pemerintah dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan mulai akhir tahun 2010.

Menurut ketentuan Menteri PU yang baru Permen 8/2011, SBU yang diterbitkan sebelum aturan ini diterbitkan hanya dapat digunakan sampai dengan 1 Agustus 2012, karena harus disesuaikan dengan kualifikasi dan klasifikasi usaha baru yang diatur dalam Permen PU tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan berkonsultasi dengan instansi teknis terkait di wilayah Saudara tentang hal ini.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.Usaha orang perseorangan dan badan usaha yang terdiri atas perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi wajib mempunyai izin usaha dari pemerintah.

Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu dan pagar pengaman jalan) termasuk pekerjaan konstruksi. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang teknis pemasangan perlengkapan jalan dapat digunakan bila Permen tersebut mengacu kepada UU dan PP, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.

Untuk pekerjaan konstruksi, di samping persyaratan kekayaan bersih dan omset juga disyaratkan ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Sebagai tambahan informasi menurut ketentuan LPJK yang terbaru Nomor 15 Tahun 2010, tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang SBU Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 20111, usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi digolongkan dalam Gred 2, 3, dan 4. Batasan nilai pekerjaan untuk Gred 4 adalah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk Gred 5 di atas Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Mengenai Klasifikasi berdasarkan gred, agar dikonsultasikan dengan PU atau LPJK.

Dalam hal terdapat usulan kegiatan untuk perubahan konstruksi bangunan, harus dituangkan dalam KAK yang digunakan dalam mengusulkan anggaran kegiatan tersebut. Bila diperkenankan oleh pejabat yang menyetujui pengusulan kegiatan tersebut, maka bangunan yang berumur dibawah 1(satu) tahun dilakukan perubahan baik penambahan ruangan maupun pengurangan ruangan, disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 5 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, teknologi sederhana dan berbiaya kecil dapat dilakukan oleh badan usaha perorangan yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Sehingga dengan pagu anggaran yang kecil sebaiknya dilakukan oleh badan usaha perorangan.

Pemasangan jaringan listrik mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain merupakan anggota AKLI.

Persyaratan perijinan penyedia menurut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 untuk pengadaan barang adalah SIUP sedangkan untuk jasa konstruksi  adalah IUJK.

Ketentuan mengenai SBU diatur oleh UU 18 Tahun 1999 dan peraturan perundang undangan di bawahnya, antara lain PP No 28 dan 29 Tahun 2000 beserta peraturan perubahannya. Menurut UU tersebut sertifikat badan usaha wajib dimiliki oleh pelaksana jasa konstruksi. Meskipun demikian mengingat UU tersebut diinisiasi oleh Kementerian PU, maka penjelasan lebih lanjut tentang SBU dapat dikonsultasikan dengan Kementerian PU.

Untuk pengadaan yang mempersyaratkan dokumen SIUP atau SIUJK, jika Penyedia memiliki dokumen terkait yang masa berlakunya sudah habis sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Penyedia tersebut tidak memenuhi syarat dan dapat digugurkan. Namun bila ijin tersebut habis masa berlakunya pada saat evaluasi , maka diklarifikasi ijin usaha yang baru diterbitkan pada saat pembuktian kualifikasi. Kalau sudah diterbitkan ijin yang baru, maka peserta tersebut dapat ditunjuk sebagai pemenang maupun pemenang cadangan.

Biaya pekerjaan fisik (konstruksi) yang merupakan belanja modal sudah termasuk di dalamnya pekerjaan perencanaan dan pengawasan dalam pekerjaan terkait. Dengan demikian PPK dapat mengambil biaya untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan sebagai biaya untuk perolehan aset kondtruksi yang dibutuhkan.

Beberapa komponen pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan konstruksi tidak dapat dipecah menjadi beberapa paket. PPK dan ULP dapat menggunakan skema kemitraan untuk mendapatkan Penyedia jasa konstruksi pada suatu paket pekerjaan yang membutuhkan keahlian di beberbagai bidang pekerjaan konstruksi (arsitektur, sipil, mekanikan, elektrikan dan tata lingkungan).

Tambah kurang pekerjaan harus mengacu kepada pencapaian output dalam pekerjaan tersebut. Jika semua output pekerjaan telah tercapai, maka tidak dapat dilakukan penambahan pekerjaan. Tambah kurang pekerjaan hanya dapat dilakukan jika pada pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan kondisi di lapangan yang dibutuhkan untuk mencapai output yang telah ditetapkan.

Penggunaan standar internasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hanya ditujukan untuk pekerjaan kompleks. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi harus atas persetujuan eselon I terkait. Persyaratan dimaksud merupakan persyaratan teknis karena terkait dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan. Persyaratan tersebut bukan merupakan persyaratan kualifikasi, kecuali diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

Review design sebaiknya dilakukan pada tahap awal sebelum pelelangan dilakukan. Jika dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka review design hanya dapat dilakukan dengan merubah (tambah/kurang) volume dari masing-masing item pekerjaan dimana harga satuan dari masing-masing item pekerjaan telah dikompetisikan pada saat pelelangan. Perubahan pekerjaan tersebut tidak melebihi 10% dari nilai pekerjaan awal dan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kesalahan gambar dan volume pada tahap perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab konsultan perencana, termasuk kekeliruan perkiraan volume pekerjaan (engineer’s estimate), sesuai dengan UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999 dan pasal 121 Perpres 54 Tahun 2010. Kontraktor pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tidak dapat diminta pertanggung-jawaban, selama pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak.

Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembangunan fisik dan/atau perakitan yang desainnya direncanakan oleh user, dan dalam pelaksanaan pekerjaannya harus diawasi, maka digolongkan dalam pekerjaan konstruksi. Sedangkan jika pekerjaan tersebut dapat dipesan sesuai dengan kebutuhan user, tanpa perlu pengawasan lebih lanjut dalam pembuatan/perakitannya, maka digolongkan pada pengadaan barang. Pemeriksaan hanya dilakukan pada saat serah terima saja.

Pemenang pada pelelangan pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp 100 Miliar ditetapkan oleh PA (pasal 8 ayat (1)), berdasarkan usulan Pokja. Untuk pengadaan yang bersumber dari APBD penetapan dimaksud dapat pula dilakukan oleh Kepala Daerah (Lampiran II/III/V bagian B.1.j.3))

Penggunaan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi tidak harus dengan pembelian baru, tetapi dapat pula dilakukan dengan sewa. Persyaratan sewa alat dapat diatur lebih lanjut oleh PPK/Pokja dengan mempertimbangkan umur ekonomis alat atau faktor lain yang berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan. Jika dalam HPS memperhitungkan biaya pengadaan alat baru demikian pula yang ditulis dalam penawaran peserta, maka alat tersebut harus baru (sesuai spek yang terdapat dalam dokumen pengadaan). Nantinya alat tersebut menjadi milik Pengguna setelah pekerjaan diserahkan. Sedangkan jika melalui mekanisme sewa maka alat tersebut tidak perlu diserahkan kepada Pengguna.

Kualifikasi Usaha

Kualifikasi usaha kecil yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, mengacu kepada kriteria yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha kecil beromzet sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Klasifikasi SIUP mengacu kepada nilai pekerjaan. Bila pekerjaan tersebut bernilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka paket tersebut diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali bila usaha kecil tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut (pasal 100).

SIUP yang dikeluarkan sebelum Permendag Nomor : 46/M-DAG/PER/2009 dinyatakan tetap berlaku, tetapi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang baru. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk penentuan jenis SIUP harus mengacu kepada Permendag Nomor : 46/M-DAG/PER/2009, sehingga memungkinkan jenis SIUP perusahaan berubah, sehingga hak untuk mengikuti pelelangan pun berubah sesuai dengan kriteria yang baru. Sebagai contoh jika perusahaan A memiliki modal dan kekayaan bersih Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka berdasarkan kategori Permendag Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 termasuk kategori SIUP besar, tetapi dengan ketentuan pada Permendag Nomor : 46/M-DAG/PER/2009, dengan kekayaan bersih Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masuk dalam kategori SIUP menengah.

Berdasarkan ketentuan UU NO 20 Tahun 2008 dan Permendag No.49/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 2 ayat 3, bahwa SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut ketentuan tersebut usaha menengah digolongkan sebagai usaha non kecil.

Penyesuaian SIUP dapat dilakukan secara simultan. Yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kriteria usaha yang disampaikan dalam dokumen penawaran dapat dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi.

Mengacu pada UU No 20 Tahun 2008, kualifikasi usaha kecil dan non kecil pada pekerjaan kontruksi ditentukan berdasarkan besaran nilai kekayaan bersih atau omset, serta persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (bilamana ada). Dalam hal terdapat Penyedia yang memiliki kriteria sebagai usaha kecil menurut UU 20/2008, namun masih memiliki ijin usaha yang tergolong ke dalam usaha menengah/besar sebelum UU tersebut diberlakukan, maka dapat dilakukan klarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peringkat 1,2,3. Bilamana hasil klarifikasi terbukti bahwa penyedia tersebut tergolong sebagai usaha kecil, maka penyedia dimaksud dapat ditunjuk sebagai pemenang untuk  paket pekerjaan yang ditujukan kepada usaha kecil.

Di samping itu, Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang termasuk dalam golongan usaha kecil dapat mengikuti pelelangan yang ditujukan kepada usaha non kecil, sepanjang memenuhi persyaratan antara lain memiliki Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang cukup, serta memenuhi kebutuhan personil dan peralatan yang dipersyaratkan.

Salah satu persyaratan kualifikasi bagi Penyedia adalah memiliki pengalaman yang sesuai pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil (untuk nilai pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)) dan kemampuan bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang pekerjaan (untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)) untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil (lampiran II Bagian B.1.g.3)g). Panitia lelang berhak menentukan kualifikasi yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilelangkan tetapi dilarang membuat ketentuan yang bersifat diskriminatif dan harus mengindahkan prinsip terbuka dan bersaing.

Pengalaman pekerjaan dapat dihitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama (PHO).

Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan menggunakan rumus berikut:

a.  NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
b.  nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs = Npo x Is/Io
NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama/provisional hand over (PHO)
Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah:

a. Untuk jasa pemborongan: indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.
b. Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (consumer Price Index/CPI).
c. Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar barang-barang yang sesuai.
d. Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai.

Untuk Penyedia yang memenangkan lelang lebih dari satu paket harus mengacu kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010  pasal 19 ayat (1) huruf i yang menyatakan khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jika Penyedia tersebut masih memiliki SKP, maka diperkenankan menjadi pemenang pada paket baru, tetapi jika tidak memiliki SKP, maka dapat digugurkan.

Satu Penyedia dapat memasukkan penawaran untuk beberapa paket pekerjaan pada waktu yang bersamaan, khusus untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan paket yang cukup pada saat pembuktian kualifikasi dan penandatanganan kontrak.

Bilamana pekerjaan tersebut ditujukan untuk usaha kecil dan calon pemenangnya berstatus badan hukum PT, maka perlu diklarifikasi kualifikasi usaha PT tersebut, apakah tergolong kecil atau non kecil. Bila Penyedia yang berstatus sebagai PT tersebut termasuk dalam golongan non kecil, dan paket tersebut sebenarnya ditujukan untuk usaha kecil, maka pengusaha non kecil yang mengikuti pelelangan tersebut dinyatakan gagal. Sedangkan untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak ada pembatasan dimaksud.

Klasifikasi bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Perlem LPJK No 11a Tahun 2007 sambil menunggu Peraturan Menteri PU diterbitkan, sebagaimana diamanatkan dalam PP 4/2010 dan perubahannya. Sedangkan kualifikasi usaha (kecil dan non kecil) mengacu kepada UU No 20/2008 mengenai UMKM.

Persyaratan KD hanya untuk usaha non kecil pada pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi tidak disyaratkan KD. Persyaratan bidang dan sub bidang sebagaimana dimaksud dalam SDP tersebut hanya untuk usaha non kecil. Usaha kecil hanya mempersyaratkan bidang pekerjaan yang sesuai.

Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan dihitung dari Nilai PHO termasuk adendum dan eskalasi bilamana ada. Paket pekerjaan yang sudah dilakukan serah terima (PHO) dapat dimasukkan dalam perhitungan KD meskipun masa pemeliharaannya belum selesai (belum P2/FHO).

Mengacu Pada pasal 20 Ayat 1, KD dihitung untuk perusahaan non kecil untuk paket yang bernilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan diberlakukan hanya untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt sedangkan KD untuk Jasa Lainnya sama dengan 5Npt. Untuk usaha kecil yang mengerjakan paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak disyaratkan KD.

Untuk penghitungan KD dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi/jasa lainnnya yang ditujukan kepada usaha non kecil, maka pengalaman yang dijadikan dasar penghitungan KD adalah pengalaman didalam subbidang sejenis yang dilaksanakan kurang dari 10 Tahun terakhir. Tetapi untuk paket yang ditujukan kepada usaha kecil, maka yang dinilai adalah kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai. Sedangkan pengalaman tidak harus dimiliki, kecuali perusahaan untuk perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 4 (empat) tahun (pasal 19).

Pengadaan langsung dapat dilakukan kepada usaha kecil maupun usaha mikro yang tidak memiliki akte perusahaan (orang perseorangan). Meskipun demikian penyedia tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai ijin usaha dan memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut. Penyedia perseorangan diharuskan memiliki NPWP. Sebagai informasi, usaha mikro tidak diharuskan memiliki SIUP.

Dalam suatu paket pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka ULP harus menetapkan terlebih dahulu kriteria calon penyedia yang dibutuhkan. Bila pelelangan tersebut ditujukan kepada usaha non kecil, karena usaha kecil tidak memiliki kompetensi memadai, maka usaha kecil tidak dapat mengikuti pelelangan tersebut (pasal 100 ayat (3)).

Peserta lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diutamakan untuk usaha kecil terlebih dahulu. Panitia hanya boleh membuka paket tersebut untuk usaha non kecil bila tidak ada usaha kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut (pasal 100). Bila ditujukan untuk usaha non kecil, maka usaha kecil tidak boleh mengikuti paket tersebut (apple to apple).

Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 100 ayat (3) dinyatakan bahwa Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Dengan demikian bilamana terdapat banyak usaha kecil di daerah itu yang berperan sebagai ISP dan mendapat ijin sesuai ketentuan Kemenkominfo maka pelelangan tersebut ditujukan untuk usaha kecil. Namun bilamana pekerjaan layanan internet dengan FO tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil pada daerah tersebut, maka usaha non-kecil diperkenankan mengikuti pelelangan.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tidak mengatur ketentuan Faktor Likuiditas. Tetapi berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah: 339 /KPTS/M/2003 dinyatakan bahwa Faktor Likuiditas untuk usaha kecil 0,3.

Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil. Dalam hal memenuhi kompetensi teknis dimaksud, maka Panitia dapat mensyaratkan peserta lelang berasal dari distributor resmi alat kompleks dimaksud meskipun pekerjaan tersebut bernilai dibawah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), jika perdagangan barang tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas oleh retailer.

Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing, jika penggabungan tersebut menimbulkan biaya yang lebih mahal, antara lain biaya transportasi. Sementara pengadaan barang/jasa tersebut lebih efisien kalau dilakukan di masing-masing daerah, karena sumber daya yang digunakan berasal dari daerah tersebut. Di samping itu penggabungan dimaksud dapat mengakibatkan lelang yang seharusnya lebih efisien dilakukan oleh usaha kecil, kemudian dlakukan oleh usaha non kecil karena nilai pengadaannya di atas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Pengadaan yang mengharuskan PA mengutamakan pemaketan untuk usaha kecil.

Penyedia (ATPM/prinsipal) yang memenuhi kompetensi dapat mengikuti pelelangan, sepanjang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. ATPM yang umumnya berstatus usaha non kecil, dapat megikuti pelelangan yang ditujukan kepada usaha non kecil untuk memperdagangkan barang-barang yang dikuasakan penjualan/distribusinya kepada ATPM tersebut. Jika ATPM tersebut memperdagangkan barang di luar dari barang yang dikuasakan kepadanya, maka penyedia tersebut dinyatakan gugur, jika penawaran dimaksud tidak sesuai dengan peruntukan ijin usahanya.

Sumber: http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=browseP&pid=108

Log in | Design by Varidati