Fit and Proper Test

A. Definisi

Istilah fit and proper test belakangan sering kita dengar. Istilah yang dahulu hanya sekedar wacana, kini telah menjadi suatu keharusan. Keharusan bagi setiap pemimpin yang akan menduduki suatu jabatan. Uji kelayakan dan kepatutan merupakan terjemahan dari istilah fit and proper test. Melalui suatu uji kelayakan dan kepatutan inilah, seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Secara kemapuan, baik kemampuan managerial maupun kemampuan pengetauan, visi dan misi terhadap organisasi yang akan dipimpinnya serta integritas yang tinggi, dapat dijadikan penilaian atas layak dan patut atau tidaknya seseorang dalam menduduki jabatan tersebut.

B. Sejarah dan Perkembangan Fit and Proper Test

Pada awalnya, kegiatan fit and proper test dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pejabat-pejabat yang memimpin sebuah Bank melalui dari Pemegang Saham Pengendali, Pengurus (Komisaris dan Direksi), sampai kepada Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya sumber daya manusia yang propesional dan kapabel di lingkungan pimpinan perbankan dalam kerangka terwujudnya good corporate governance.

Fit and proper test di perbankan, diatur dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 52/KMK.017/1999 dan 31/12/Kep/GBI, tanggal 8 Februari 1999. Menurut Surat Keputusan bersama ini ditetapkan bahwa setiap pemilihan direksi atau pimpinan di lingkungan perbankan harus melalui fit and propert test. Akan tetapi jika kita merujuk pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ada pengaturan bahwa terhadap peimilihan direksi/pimpinan di lingkungan perbankan melaui proses fit and proper test. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kekuatan hukum dari pelaksanaan fit and proper test. Jika undang-undang sebagai peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi dari surat keputusan maka tentu saja fit and proper test bukanlah menjadi sesuatu yang mutlak dan pada akhirnya jika fit and proper test dilakukan hasilnya pun akan sia-sia. Beberapa kasus menunjukkan hasil fit and proper test dikalahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan untuk berbagai kasus, beberapa kali hasil fit and proper test digugat ke PTUN dan tidak sedikit pula dari gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat.

Ruang lingkup fit and proper test mencakup 2 faktor, yaitu factor integritas dan factor kompetensi. Kriteria “faktor integritas” meliputi ada tidaknya rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain: tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BI dan/atau Pemerintah; memberikan keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; pelanggaran terhadap ketentuan tentang prinsip kehati-hatian (prudential banking measurements); serta tindakan Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen. Sementara kriteria “faktor kompetensi” meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Terdapat tiga kriteria hasil Fit and Proper Test, yaitu: lulus, tidak lulus atau lulus bersyarat. Bagi yang “lulus” tentu tidak ada masalah dan tetap melanjutkan aktifitas dalam posisinya seperti semula. Sementara predikat “lulus bersyarat” diberikan apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan dan/atau memiliki kekurangan-kekurangan yang dianggap ringan atas penilaian faktor integritas dan faktor kompetensi. Kepadanya diwajibkan membuat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan perbuatan serupa serta melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan predikat “tidak lulus” dikenakan karena perbuatan dan/atau kekurangan tersebut bersifat mendasar. Untuk ini sanksi yang dikenakan adalah mengundurkan diri (bagi Pejabat Eksekutif Bank dan Pengurus) atau melepas seluruh atau sebagian kepemilikan sahamnya (bagi Pemegang Saham Pengendali).

Intensitas Fit and Proper Test dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia perbankan pada praktek perbankan yang sehat, yaitu bank yang melaksanakan prinsip-prinsip corporate governance, semakin popular sejak dilakukannya divestasi saham-saham bank pemerintah seperti divestasi saham BCA dan bank Niaga.

Pelaksanaan Fit and Proper Test juga diberlakukan dalam proses ketatanegaraan kita. Pelaksanaan Fit and Proper Test ini bertujuan untuk menyaring dan mendapatkan orang-orang yang patut dan layak untuk menduduki posisi/jabatan tertentu. Sedangkan Menteri-menteri Negara yang membantu Presiden pun tak luput dari uji kepatutan dan kelayakan ini. Mekanisme Fit and Proper Test yang dilakukan Presiden adalah dengan memanggil calon-calon menteri kemudian calon-calon menteri ini dipanggil untuk diajak diskusi mengenai visi dan misi mereka jika menjabat sebagai menteri tertentu. Dengan hak prerogatifnya, Presiden menentukan menteri-menteri yang dianggap patut dan layak untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program pemerintah.

Mekanisme Fit and Proper Test tersebut juga diberlakukan terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan dalam institusi yang dibentuk berdasarkan undnag-undnag maupun Keputusan Presiden seperti Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Nama-nama calon pejabat ini selain dikirim oleh pemerintah dan DPR juga oleh kalangan masyarakat. Mekanisme Fit and Proper Test diberlakukan kepada semua calon yang didasarkan pada Pasal 152 Peraturan Tata Tertib (Tatib DPR). Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasannya kepada komisi terkait. Sedangkan tata cara pembahasan tentang pengajuan atau persetujuan atas calon untuk jabatan meliputi:

a. penelitian administrasi;
b. penyampaian visi dan misi;
c. uji kelayakan (fit and proper test); dan/atau
d. penentuan urutan calon

Sumber: www.tu.bphn.go.id

Log in | Design by Varidati