Contoh Pengaduan Ke LKPP

Nomor                  : 04/JJ/VI/BA/2012

Lampiran             : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

Kepala LKPP Cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah

di-

Gedung SMESCO UKM, Lt. 8

Jln. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta – 12780, Telp. 021-7991025, Fax. 021-7989284

Perihal:                 Pengaduan

Dengan hormat,

Bahwa Pasal 117 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: “(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.”

Selanjutnya, Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan: “Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.” Dan Pasal 22 huruf b menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi : pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;”

Atas dasar ketentuan diatas maka sebelum perkara ini kami gugat ke pengadilan, mohon kepada Bapak Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah supaya memberikan saran, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh, serta tembusannya disampaikan kepada kami selaku pengadu dan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh selaku APIP.

Permasalahan

Bahwa atas nama CV. JJ selaku Peserta Lelang yang merasa dirugikan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7, kami mengajukan pengaduan ini. Sebelumnya, dalam rangka memperjuangkan hak yang dirugikan, kami telah melakukan upaya sanggah serta pengaduan. Sanggahan telah kami sampaikan kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Aceh dan Pengaduannya kami sampaikan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh. Sanggahan dan Pengaduan tersebut seperti berikut:

a. Sanggahan (Lampiran 1)

Berdasarkan surat sanggahan nomor 01/JJ/VI/BA/2012, kami telah menyampaikan permasalahan kepada Pokja ULP yang intinya sebagai berikut:

1. Bantahan terhadap alasan pokja ULP yang telah menggugarkan penawaran kami.

Menurut Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana disebutkan dalam berita acara hasil pelelangan, bahwa alasan digugurkan penawaran kami karena “Analisa teknis tidak memenuhi. Penentuan durasi (waktu) tiap item pekerjaan mestinya berdasarkan koefisien dari tenaga kerja, namun pihak CV. JJ dalam menentukan durasi bukan berdasarkan koefisien tenaga kerja.”

Kami membantah alasan pokja ULP yang telah menggugarkan penawaran kami. Penentuan durasi (waktu) yang kami ajukan pada analisa teknik berdasarkan koefisien tenaga kerja, hanya saja terjadi sedikit perbedaan pada cara penulisannya. Koefisien tenaga kerjanya kami tulis dengan kata index, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini (dikutip dari dokumen penawaran):

2. Terkait alasan Pokja diatas, menurut kami hal tersebut terjadi karena dalam melakukan evaluasi penawaran, Pokja ULP telah melakukan tindakan post bidding atau tidak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia Dan Biologi SMAN 7 nomor  05.1/OTSUS/ULP-24/III/2012 Tanggal 13 April 2012  BAB III. E. 27.12

Selanjutnya, dalam jawabannya Pokja ULP menyebutkan sebagai berikut: “Sehubungan dengan sanggahan saudara dari CV. JJ Nomor: 01/JJ/VI/BA/2012 tanggal 5 Juni 2012, dapat kami tegaskan kembali bahwa Durasi (waktu) Item pekerjaan yg saudara hitung bukan berdasarkan koefisien tenaga kerja dan tidak memperhitungkan kapasitas tenaga kerja, sehingga dalam menentukan jumlah tenaga kerja tidak memenuhi (kerena jumlah hari kerja telah saudara tentukan lebih dulu). Dalam pembuatan time schedule juga tidak memenuhi karena penentuan bobot di time schedule tidak berpedoman pada RAB, seperti pada pekerjaan II.A.5 (Pekerjaan Beton Cor Cincin Sumuran dia 120 cm Pada setiap tiang). Pada RAB pekerjaan yang saudara tawarkan tersebut harganya Rp. 29,150,639.52. pekerjaan tersebut bobotnya 3,252%. Tapi dalam time schedule Item pekerjaan tersebut telah terpisah dalam 4 (empat) bagian, dan setelah digabung keempat bagian tersebut bobotnya menjadi 5,212%. Sekian dan Terima kasih.”

 b. Pengaduan (Lampiran 2)

Menurut kami, jawaban sanggahan dari Pokja ULP menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu menyimpang dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf h. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf h Perpres No 54 Tahun 2010, harusnya Pokja ULP menyatakan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia Dan Biologi SMAN 7 telah gagal karena sanggahan hasil Pelelangan dari peserta lelang ternyata benar, tetapi hal itu tidak dilakukan. Oleh sebab itu maka kami mengajukan pengaduan kepada pengguna anggaran.

Isi pengaduannya sebagai berikut:

Bahwa atas nama CV. JJ, kami mengajukan pengaduan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh terkait penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang / Jasa pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7. Pengaduan ini merupakan upaya administrasi kami dalam rangka penyelesaian masalah penyimpangan tersebut.

Bahwa Pasal 83 ayat (3) huruf f dan h Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang ketentuannya menyebutkan “PA/KPA menyatakan Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung gagal apabila: pelaksanaan Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; pelaksanaan Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Atas dasar kewenangan PA/KPA sebagaimana tersebut diatas maka kami akan menyampaikan beberapa hal seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dokumen lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia Dan Biologi SMAN 7 nomor  05.1/OTSUS/ULP-24/III/2012 Tanggal 13 April 2012  BAB III. E. 27.12 yang menjelasan tentang tata cara evaluasi, ternyata Analisa Teknis tidak termasuk dalam penilaian persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi oleh penyedia barang / jasa, maka apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan terkait analisa teknik, Pokja ULP harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum penawarannya digugurkan. Hal itu sesuai dengan ketentuan penilaian analisa teknik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

Sementara yang terjadi pada pelelangan ini, tanpa melakukan klarifikasi, dengan alasan kesalahan pada analisa teknik, Pokja ULP langsung saja menggugurkan penawaran kami.

Tata cara penilaian analisa teknik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

 “Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan menilai rincian/uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan untuk pekerjaan utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia Dan Biologi SMAN 7 tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan, dan Pokja ULP telah melakukan tindakan post bidding pada saat evaluasi dokumen penawaran kami. Tindakan post bidding merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.

Pasal 79 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan:

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

2. Bahwa dalam surat sanggahan Nomor: 01/JJ/VI/BA/2012 tanggal 5 Juni 2012, kami telah menyampaikan permasalahan post bidding ini. Dalam jawaban surat sanggahan kami, Pokja ULP sama sekali tidak membantah mengenai tindakan post bidding tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sanggahan kami terkait tindakan post bidding yang dilakukan oleh Pokja ULP adalah benar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf h Perpres No 54 Tahun 2010, harusnya Pokja ULP menyatakan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia Dan Biologi SMAN 7 telah gagal karena sanggahan hasil Pelelangan dari peserta lelang ternyata benar, tetapi hal itu tidak dilakukan. Tindakan Pokja ULP tersebut telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3. Bahwa terkait dengan berita acara hasil pelelangan menyebutkan alasan digugurkan penawaran kami yang menurut Pokja ULP karena “Analisa teknis tidak memenuhi. Penentuan durasi (waktu) tiap item pekerjaan mestinya berdasarkan koefisien dari tenaga kerja, namun pihak CV. JJ dalam menentukan durasi bukan berdasarkan koefisien tenaga kerja” dapat kami nyatakan bahwa alasan Pokja ULP tersebut sama sekali tidak benar.

Penilaian kesalahan yang disampaikan oleh Pokja ULP disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam memahami ketentuan yang tercantum dalam tabel uraian analisa teknik yang kami ajukan. Terhadap ketidakmampuan tersebut harusnya Pokja ULP melakukan klarifikasi kepada kami. Ketentuan tentang klarifikasi terhadap penilaian analisa teknik merupakan salah satu cara dalam menilai uraian analisa teknik, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

Uraian analisa teknik yang kami ajukan, konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis, yang meliputi komponen tenaga kerja, peralatan dan bahan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

Berikut ini adalah 2 (dua) contoh uraian analisa teknik seperti yang kami ajukan dalam dokumen penawaran:

Contoh 1:

Contoh 2:

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sanggahan kami terkait pelanggaran terhadap Bagian A. 7. b. 1) c) (2) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010,terbukti benar.

Pada Bagian A. 7. b. 1) c) (2) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 disebutkan “Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.”

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan kerugian negara pada saat pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam surat sanggahan, potensi kerugian negara terkait pelanggaran ketentuan ini, nilainya mencapai Rp. 166.456.610,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).

4. Bahwa terkait dengan jawaban sanggahan yang disampaikan oleh Pokja ULP, yang isinya menyebutkan: “dalam pembuatan time schedule juga tidak memenuhi karena penentuan bobot di time schedule tidak berpedoman pada RAB, seperti pada pekerjaan II.A.5 (Pekerjaan Beton Cor Cincin Sumuran dia 120 cm Pada setiap tiang). Pada RAB pekerjaan yang saudara tawarkan tersebut harganya Rp. 29,150,639.52. pekerjaan tersebut bobotnya 3,252%. Tapi dalam time schedule Item pekerjaan tersebut telah terpisah dalam 4 (empat) bagian, dan setelah digabung keempat bagian tersebut bobotnya menjadi 5,212%.

Bahwa kesalahan yang disampaikan oleh Pokja ULP sebagaimana tersebut diatas, dapat kami pastikan bahwa hal itu tidak benar. Bobot yang kami sampaikan tidak salah, yang salah adalah Pokja ULP yang tidak mengerti cara menghitung bobot pekerjaan. Hal itu menandakan bahwa mereka panic karena telah salah dalam evaluasi penawaran terkait analisa teknik, sehingga berupaya untuk mencari-cari kesalahan yang lain.

Bahwa berdasarkan time schedule yang kami ajukan, bobot pekerjaan II.A.5 (Pekerjaan Beton Cor Cincin Sumuran dia 120 cm Pada setiap tiang), pembagian pekerjaannya terbagi atas 3 item pekerjaan, dengan total bobot sebesar 3,252 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini (tabel dibawah ini dibuat berdasarkan potongan time schedule):

Potongan Time Schedule

 Rekomendasi

Berdasarkan pembuktian tentang kebenaran sanggahan yang telah kami ajukan, kebenaran tersebut terkait dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa nomor  05.1/OTSUS/ULP-24/III/2012 Tanggal 13 April 2012,  BAB III. E. 27.12, maka kami mengajukan pengaduan ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan kewenangan yang bapak miliki selaku pengguna anggaran diharuskan untuk memutus bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7 dinyatakan gagal.

Banda Aceh, 11 Juni 2012

CV. JJ

ttd

H e n d r i

Wk. Direktur

Demikian pengaduan ini, atas atensi dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

KPA Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas atensi dan  tindak lanjut Bapak Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Banda Aceh, 13 Juni 2012

CV. JJ

ttd

H e n d r i

Wk. Direktur

Tembusan:

  1. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh
  2. KPA Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7
  3. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

Keterangan:

Lampiran terdiri atas:

1. 1 (satu) Keping CD yang isinya:

  • Dokumen Lelang nomor  05.1/OTSUS/ULP-24/III/2012.
  • Dokumen Penawaran CV. JJ
  • Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7.

2. Lampiran 1: Surat Sanggahan Nomor 01/JJ/VI/BA/2012.

3. Lampiran 2: Surat Pengaduan Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.

4. Lampiran 3: Jawaban Sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Aceh.

Note:

1. CV. JJ,

Alamat: Jl. Peurada Utama, Kota Banda Aceh.

2. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh,

Alamat: Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 22, Kota Banda Aceh.

3. KPA Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7,

Alamat: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, Jalan Panglima Nyak Makam No. 23, Kota Banda Aceh, Aceh 23125.

4. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh,

Alamat: Jalan Panglima Nyak Makam No. 38, Kota Banda Aceh, Telp. 0651-32627.

Tanggapan LKPP:

http://www.duniakontraktor.com/wp-content/uploads/2012/07/Jawaban-LKPP.pdf

Log in | Design by Varidati