Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik. Dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisisan dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan hasil karya pertama anak bangsa yang telah di dituangkan dalam aturan No. 8 tahun 1981 yang mengatur proses beracara tersebut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat.

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum.

Di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang bahwa: “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Didalam pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan tentang pengertian surat dakwaan. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

Menurut pendapat Rusli Muhammad, KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni:

“…. surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tenggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya.

Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat  dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Di dalam proses pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan –walaupun terbukti bersalah– karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan fungsi surat dakwaan seperti demikian maka seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan sehingga kesalahan membuat surat dakwaan yang mengakibatkan seorang terdakwa yang benar-benar bersalah dapat dibebaskan dari dakwaan tidak perlu terjadi.

Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (concursus realis), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif,  atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.

Di dalam praktek, surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

1. Dakwaan tunggal

2. Dakwaan kumulatif

3. Dakwaan subsidair

4. Dakwaan alternatif

5. Dakwaan kombinasi

Bentuk surat dakwaan ini merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana. Sedang bentuk subsidair, alternatif dan kombinasi tidak ditemukan dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian yang diterima didalam persidangan sehingga menjadi kebiasaan yang diterima sebagai hukum.

Alasan adanya dakwaan dengan bentuk subsidair dan alternatif adalah apabila penuntut umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwaan (apakah penipuan atau penggelapan, apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa).

Oesman Simanjuntak berpendapat dakwaan alternatif berbeda dengan dakwaan subsidair, tetapi M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kedua bentuk dakwaan tersebut sama. Pendapat bahwa kedua bentuk dakwaan tersebut sama mengakibatkan sering dipersidangan kedua bentuk dakwaan tersebut (alternatif dan subsidair) diperiksa didalam pengertian yang sama, yaitu jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka hakim akan menyatakan bahwa dakwaan pertama tidak terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya hakim akan memeriksa dakwaan kedua dan jika terbukti maka terdakwa akan diputuskan dipidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut. Ini berarti didalam dakwaan yang sama terdakwa diadili 2 (dua) kali. Hal ini terlihat bertentangan dengan azas hukum ne bis in idem, dan juga bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM) dari terdakwa.

Penerapan dan penerimaan bentuk dakwaan subsidair dan alternatif ini menunjukan adanya ketidakdilan dan kontradiksi dalam hukum pidana dan hukum acara pidana karena:

1. Hanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi ketidakmamapuan penuntut umum untuk memastikan kesalahan terdakwa dan menempatkan posisi terdakwa sebagai obyek yang harus disalahkan.

2. Kontradiktif dengan azas hukum yang berlaku yaitu azas ne bis in idem.

Surat dakwaan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat materiil) KUHAP. Kesalahan dalam membuat atau menyusun surat dakwaan baik bentuknya maupun syarat-syarat yang ditentukan bagi materinya dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan dianggap tidak terbukti secara sah dan menurut hukum, walaupun secara faktual dan secara yuridis terdapat cukup alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.

Sering terjadi berkas perkara tindak pidana umum yang diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, ditemukan didalam proses terjadinya tindak pidana umum tersebut tersangkut perbuatan atau akibat perbuatan yang bersifat tindak pidana khusus misalanya tindak pidana korupsi. Contohnya, tindak pidana umum melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “. Pasal 78 ayat (7) menyatakan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut, harus dapat menunjukan bukti pembayaran:

1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).

2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

3. Dana Roboisasi (DR), sesuai dengan PP. No. 6 Tahun 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan Produksi.

Ketiga jenis pembayaran ini merupakan pungutan negara bukan pajak. Jumlah ketiga ketiga jenis pungutan bukan pajak tersebut cukup berat terutama Dana Reboisasi (DR), sehingga seorang pengusaha kayu yang hendak melakukan pengangkutan kayu sering melakukan pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (3) UU. No. 41 tahun 1999 tersebut dalam melakukan pengangkutan kayu, guna menghindari pungutan-pungutan tersebut yaitu mengangkut kayu (hasil hutan) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH.

Ketika ia ditangkap dan diperiksa dokumen-dokumen pengangkutan hasil hutan tersebut ternyata ia tidak memiliki SKSHH. Oleh karena itu tersangka pengangkut illegal logging tersebut diperiksa oleh penyidik yang berwenang (Polri atau Penyidik PNS Kehutanan) dengan fokus melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan tindak pidana umum. Tersirat didalam perbuatan tersebut tersangka juga berusaha menghindari kewajibannya membayar IHPH, PSDH dan DR kepada negara sehingga oleh perbuatan tersebut tersangka menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena tidak membayar pungutan-pungutan tersebut sekaligus merugikan keuangan negara karena ketiga jenis pungutan tersebut merupakan pungutan yang harus disetor ke kas negara sebagai kekayaan negara.

Didalam berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik, terhadap tersangka hanya diterapkan pasal 50 ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang merupakan tindak pidana umum. Ketika berkas perkara tersebut dipelajari oleh Penuntut Umum dan melihat adanya tindak pidana korupsi yang juga dilakukan oleh tersangka, maka Penuntut Umum terpengaruh untuk membuat surat dakwaan secara komulatif atau alternatif dengan menerapkan pasal undang-undang korupsi yang merupakan tindak pidana khusus bersama-sama dengan pasa 50 ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan tindak pidana umum dan telah ada dalam berkas perkara, dengan pengertian bahwa Undang-undang Korupsi lebih berat ancaman hukumannya dan dapat diterapkan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak uang pungutan yang tidak dibayar (harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut).

Pasal-pasal pidana umum yang didalamnya mengandung tindak pidana korupsi juga dapat ditemukan didalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi seperti pasal 53 huruf b jo pasal 23 jo pasal 32 uu. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 huruf b UU. No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyatakan “setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)”. Pasal 32 UU. No. 22 tahun 2001 tersebut menyatakan “badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini berarti jika orang tersebut mengangkut minyak atau gas bumi tanpa memiliki izin usaha pengangkutan maka ia juga akan terhindar dari kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 32 tersebut dan sebagai akibatnya akan memperoleh keuntungan dan merugikan keuangan negara.

Menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dalam satu surat dakwaan memang dibolehkan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana (lihat pasal 141 KUHAP). Namun Pununtut Umum harus berhati-hati jika penggabungan demikian dilakukan terhadap dua jenis tindak pidana yang berbeda seperti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dimana berkas perkara tersebut merupakan hasil penyidikan penyidik Polri atau penyidik PNS tertentu, yang tidak mencantumkan sangkaan terhadap pasal-pasal tindak pidana khusus (korupsi) seperti diuraikan diatas.

Dalam hal demikian, Penuntut Umum tidak dapat menggabungkan dakwaan melanggar Undang-undang tindak pidana korupsi dan Undang-undang tindak pidana umum didalam satu surat dakwaan baik dalam bentuk komulatif, subsidair atau alternatif, karena didalam berkas perkara yang diterima dari Penyidik Polri atau penyidik PNS, tersengka hanya didakwa melanggar Undang-undang tentang tindak pidana umum (misalnya pasal 50 ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan).

Ketika Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang juga memasukan dakwaan yang melanggar Undang-undang tindak pidana korupsi untuk digabungkan dengan tindak pidana umum tentang kehutanan yang telah ada dalam berkas perkara hasil penyidikan didalam satu surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut merupakan surat dakwaan yang salah karena telah mendakwakan suatu perbuatan yang tidak termasuk didalam berkas perkara hasil penyidikan. Didalam KUHAP sudah ditetapkan bahwa surat dakwaan harus didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang sah. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 138, 139, 140, 141, 142, 143 KUHAP.

Dengan demikian menggabungkan dakwaan tindak pidana korupsi (yang tidak termasuk dalam berkas perkara) dengan tindak pidana umum (misalnya pasal 50 ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan atau pasal 53 huruf b UU. No. 22 tahun 2001 tantang minyak dan gas bumi) dari berkas perkara yang diserahkan dari penyidik adalah dakwaan yang salah, karena bertentangan dengan hukum acara pidana.

Sebaliknya jika Penuntut Umum mebuat suatu surat dakwaan tentang perkara tindak pidana korupsi yang berasal illegal logging atau pengangkutan minyak dan gas bumi sebagai akibat menghindarkan diri dari pembayaran pungutan pajak dan/atau pungutan bukan pajak, yang berasal dari berkas perkara hasil penyidikan Kejaksaan. Karena ragu-ragu dan tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan gagalnya dakwaan tindak pidana korupsi maka Penuntut Umum menggabungkan (melapisi) dakwaan melanggar tindak pidana korusi (khusus) tersebut dengan dakwaan melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang kehutanan atau Undang-undang minyak dan gas bumi tersebut diatas yang merupakan tindak pidana umum, yang jelas tidak ada dalam berkas perkara karena wewenang penyidikannya hanya ada pada penyidik Polri atau penyidik PNS tertentu. Kesalahan penggabungan dalam satu surat dakwaan demikian adalah karena pelanggaran terhadap tindak pidana umumnya tidak ada dalam berkas perkara. Kalaupun dalam berkas perkara dimasukan pelanggaran terhadap Undang-undang kehutanan atau Undang-undang minyak dan gas bumi maka berkas perkara hasil penyidikan tersebut tidak sah menurut hukum karena Kejaksaan tidak memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Kejaksaan hanya diberi wewenang penyidikan oleh KUHAP terhadap tindak pidana khusus.

Sumber: http://law.uii.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-TINJAUAN-YURIDIS-TERHADAP-SURAT-DAKWAAN-SEBAGAI-DASAR.pdf

Log in | Design by Varidati