Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Cerminan Buruk Pemerintah Aceh

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan pendidikan dayah (Qanun nomor 5 tahun 2007). Sementara pengertian “dayah” sebagaimana tertulis di header website Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh adalah lembaga pendidikan dan pembinaan masyarakat yang mampu melahirkan generasi muda yang berguna bagi agama dan bangsa.

Sebagai orang muda yang ingin menjadi bagian dari generasi muda yang berguna bagi agama dan bangsa maka hari senin tanggal 13 Februari 2012 kami mendatangi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh untuk tujuan mendapatkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang / Jasa tahun anggaran 2012. Setelah berjumpa dengan Kepala dan Sekretaris Badan, RUP tersebut tidak berhasil kami dapatkan. Padahal bila kita ikuti ketentuan Perpres 54/2010, harusnya RUP tersebut tidak perlu kami minta tetapi sudah dipublikasi di internet.

Dengan tidak diberikan serta tidak dipublikasinya RUP oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah menimbulkan tanda tanya besar dibenak kami, yaitu:

  • Apa jadinya generasi muda dayah yang dayahnya dibina oleh sebuah badan seperti badan pembinaan pendidikan dayah Provinsi Aceh ini?
  • Apakah sebuah dayah akan mampu melahirkan generasi muda yang berguna bagi agama dan bangsa bila pembinanya seperti Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh ini?

Karena dimata kami, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah tampak bagaikan cerminan buruk dari Pemerintah Aceh.

Sebagai penutup, dibawah ini kami cantumkan ketentuan Perpres 54/2010 yang mengatur tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP):

Pasal 23:

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 25:

(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besaran biaya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

(4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

LAMPIRAN I Perpres 54/2010:

PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP.

Didukung Oleh :

 

Log in | Design by Varidati