Stories written by Hendri
Panitia lelang (Pokja ULP) sering salah kaprah dalam penentuan persyaratan tender terutama untuk tender pengadaan barang, contohnya pengadaan air conditioner (AC) seperti AC Split. Untuk pengadaan barang seperti AC Split ini paling sering disyaratkan SIUP mekanikal/elektrikal, padahal kegiatan usaha mekanikal/elektrikal tidak dikenal dalam SIUP. Kegiatan usaha yang ada pada SIUP sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [...]
Jun 13 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Menurut Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, “Apabila sanggahan dinyatakan benar, Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan gagal.” Anehnya, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Aceh Besar Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Cipta Karya Aceh tidak membatalkan pelelangan meskipun sanggahan peserta [...]
Jun 5 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Banda Aceh, 13 Mei 2013 Nomor : 01/SOMASI/XXX/V/2013 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Di Tempat Perihal : Somasi Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gudang Processing 20 X 25 M Dengan hormat, Kami atas nama CV. XXXXX mengajukan somasi ini kepada bapak selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DinasPertanian dan Tanaman Pangan Aceh. Somasi [...]
May 24 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 1. HPS merupakan total harga yang diperkirakan cukup untuk membiayai pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk Kontes/Sayembara. 2. ULP/PP mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. 3. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 4. Nilai total HPS sebagaimana tersebut di atas [...]
May 5 2013 | Posted in
Referensi |
Read More »
PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan; 2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran; 3. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang [...]
May 5 2013 | Posted in
Referensi |
Read More »
Banda Aceh, 22 April 2013 Nomor : 017/……….. /IV/2013 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Bapak Gubernur Aceh Di Tempat Perihal: Sanggahan Banding Paket Pekerjaan …………………………… Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh. Dengan hormat, Kami selaku peserta lelang Paket Pekerjaan ………………………….. Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja [...]
Apr 23 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Jakarta – Tujuh anggota DPRD Komisi C Kabupaten Banyumas termasuk Wakil Ketua DPRD dan Setwan melakukan kunjungan kerja ke kantor LKPP, di Jakarta, Rabu (17/04). Kunjungan kerja terkait konsultasi pelaksanaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kunjungan diterima oleh Kabag Humas LKPP R Adha Pamekas, Kasubdit Pelayanan Sanggah wilayah Barat Eko Rinaldo Octavianus dan Kepala Seksi Pelayanan [...]
Apr 17 2013 | Posted in
Referensi |
Read More »
Hendri M Mts@tenderwatch 1. APBA telah dirampok, adakah yg mau peduli? Berikut ini kisahnya… Hendri M Mts @tenderwatch 2. Tender PENGADAAN MESIN GENSET RSUD dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN telah dikondisikan untuk merampok APBA, caranya: Hendri M Mts @tenderwatch 3. PA/KPA atau PPK telah menggelembungkan HPS untuk harga Genset pada PENGADAAN MESIN GENSET [...]
Apr 13 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Persyaratan penyedia barang sebagai syarat lelang pada instansi pemerintah sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Lampirannya yakni Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012. Dalam aturan tsb tidak disyaratkan Sertifikat Registrasi Perusahaan (SRP KADIN) sebagai syarat lelang, dengan demikian maka SRP KADIN tidak boleh disyaratkan sebagai persyaratan lelang. Berikut ini [...]
Apr 3 2013 | Posted in
Catatan Tender |
Read More »
Penentuan Bidang Pekerjaan Pada Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Oleh: Fatimah Widyaiswara BDK Malang Pekerjaan sebagai kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) ataupun panitia serta pejabat pengadaan barang jasa pemerintah selain memerlukan keahlian juga memerlukan ketelitian, terutama di dalam penyusunan dokumen pengadaannya. Mengapa? Karena dokumen pengadaan inilah yang [...]
Mar 19 2013 | Posted in
Referensi |
Read More »
Diskusi & Konsultasi