Langsung ke konten utama

Kita Tidak Peduli Politik Maka Orang Lain Yang Pegang Kekuasaan Politik

Kutipan Pidato Prof. Yusril Ihza Mahendra pada Pembukaan Kongres Umat Islam, Sumut, 30 Maret 2018.

Saya mengajak dan menghimbau umat islam seluruhnya. Jangan ada lagi yang mengatakan "kami tidak mau ikut politik" dengan alasan Islam itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukan.

Padahal...  Kalau kita tidak peduli dengan politik maka "orang lain" yang akan memegang kekuasaan politik.

Terjadilah apa yang kemudian dialami hizbut tahrir indonesia. 

Dulu-dulu diajak politik tidak mau dengan alasan "kami hanya mau khilafah, yang ada sekarang thogut". Lalu ndak mau nyoblos, ndak mau ikut pemilu.

Begitu jokowi terpilih jadi presiden, lalu diterbitkan selembar surat pembubaran HTI. Dan HTI pun cuma bisa melongo. Ndak bisa berbuat apa-apa.

Saya bilang pada tokoh HTI, "Segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibanding segenggam kekuasaan."

Presiden itu. Walaupun orangnya goblok, (tidak menyebut nama) tapi segoblok-gobloknya dia, dia itu presiden.

Ada cerita lama. Suatu hari, pada sidang kabinet jaman Presiden Gus Dur, saat itu saya menteri kehakiman. 

Gus Dur mau mengeluarkan dekrit bubarkan MPR - DPR, mau mencabut tap MPRS XXV Tentang larangan PKI, dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme.

Gus Dur ngotot.

Saya sebagai menteri kehakiman, menentang keras keinginan Presiden Gus Dur. Karena menghidupkan kembali PKI, bisa jadi masalah/heboh besar.

Mendengar tentangan itu, Gus Dur lalu jadi marah. Ambil palu lalu mengetok meja. Men-skors sidang kabinet.

Saya ditegur Erna Witoelar, karena seorang menteri tak pantas mengkritik presiden di sidang kabinet.

Saya jawab. Ya gimana ndak dikritik. Masa' membiarkan Presiden Gus Dur mau menghidupkan PKI lagi. Yang bener doonk. Masa' saya diem.

Sayapun lalu bergegas keluar ruangan sidang. Kemudian dikejar oleh 3 orang jenderal, Laksamana Widodo AS, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar.

Lalu saya bilang: "Saya mau pulang saja, toh besok saya juga dipecat sama Gus Dur.

Widodo AS kemudian bilang, "Kami sependapat dengan bang Yusril, memang ndak bener tuch presiden".

Saya jawab. "Lho tapi kenapa tadi tidak ngomong?"

Jawabnya. "Kami ini prajurit, mana mungkin kami ini melawan presiden selaku panglima tertinggi."

Naaaaah itu dia...

Ada cerita lagi...
Kemarin itu saya ceramah pada pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya duduk pak Gatot Nurmantyo, saat itu belum pensiun, masih jenderal aktif, walaupun bukan lagi panglima TNI (dipecat oleh Jokowi).

Saya bilang. Segoblok-goblok nya presiden, dia tetep presiden.

Jokowi manggil panglima TNI. Lalu bilang "Hari ini saudara saya pecat". Langsung berhenti tuch Gatot. Ndak lagi jadi panglima TNI. Gatot ndak bisa ngelawan.

Gatot yang mendengar ucapan saya, cuma bisa manggut-manggut sambil senyum-senyum. Tak bisa membantah.

Jangan kita menilai seseorang dari tampangnya. Karena tampangnya wong ndeso, lalu dipilih jadi presiden. 

Padahal tak ada hubungannya antara wajah, terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan.

Lha buktinya yang sekarang ini? 

Jokowi bilang. "Masa' wajah ndeso gini dibilang diktator..?"
Lhaaa... Padahal ndak ada urusannya.

Tampang ndeso ndak ndeso, tetep aja bisa jadi diktator. Bisa aja tampang ndeso tapi pro asing. Tidak pro pada rakyatnya sendiri.

Kembali saya ingatkan, jangan lupakan masalah politik. Pilkada sudah dekat. Jangan umat muslim diem-diem saja.

HTI pernah bilang. "Kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI".

Ketika saya datang ke pengadilan, sebagai pengacara HTI. Saya tanya pada Ismail Yuswanto (juru bicara HTI). "Mana lagi 99 pengacara yang akan bela anda? Kok cuma awak seorang yang membela? Mana yang 99 pengacara lagi? Kok pada takut menjauh?"

Ya sudah... Akhirnya saya berjibaku sendiri membela HTI.

Jadi... Cukuplah HTI yang mengalami nasib buruk. Karena tidak mau ikut berpolitik. Akhirnya jadi korban politik.

Umat islam harus berpolitik. Dengan memilih pemimpin-pemimpin islam.

Ikutlah pemilu dengan memilih partai-partai islam. Yang memperjuangkan islam.

Mulai sekarang... Umat Islam jangan pasif, Harus aktif dalam politik. Agar Jangan sampai pada pilpres 2019, terpilih (kembali) pemimpin yang seperti sekarang ini. Yang hanya bikin susah kita semuanya.

Selengkapnya tonton video dibawah ini...

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Personil Inti Untuk Pekerjaan Konstruksi 2,5 Milyar Kebawah

Perlu diketahui bahwa pekerjaan konstruksi 2,5 milyar kebawah masuk katagori usaha kecil. Pelaku usaha kecil hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. 
Pada Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, disebutkan:
e) Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksana yang diajukan, meliputi: 
(1) Organisasi Pelaksanaan:
      (a) Manager Pelaksanaan/Proyek,       (b) Manager Teknik,       (c) Manager Keuangan/Administrasi,       (d) Pelaksa…

Transfer Melalui ATM BRI Dikenakan Biaya Rp. 750

Bank BRI telah mengenakan biaya tambahan sebesar Rp 750 untuk transaksi transfer sesama BRI melalui mesin ATM BRI. Padahal tiap bulannya telah dikenakan biaya untuk kartu ATM BRI. Nasabah umumnya tidak menyadari hal ini karena bank lain tidak mengenakan biaya. Anehnya pihak BRI beralasan hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan. Apakah ada nasabah yang nyaman ketika uangnya dipotong?

Cara Penyelesaian Masalah Lelang Merujuk pada UU Administrasi Pemerintah

Selama ini penyelesaian permasalahan lelang umumnya mentok sampai tahap sanggahan dan biasanya semua sanggahan akan dijawab oleh Pokja ULP meskipun jawaban mereka banyak ngawurnya. Setelah sanggahan dijawab meskipun jawabannya ngawur, pastinya lelang akan terus berlanjut. Sementara rekanan pada umumnya terpaksa menerima karena tidak tahu lagi jalan apa yang mesti ditempuh. Untuk sanggah banding, hal itu agak berat dilakukan karena harus ada jaminan sanggah banding yang nilainya lumayan besar. Selain itu, pada pelelangan dengan e-procurment, ketentuan tentang sanggah banding sudah ditiadakan.
Pilihan lain setelah sanggahan, biasanya dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Itupun sering gagal karena keputusan Pokja ULP tentang penetapan pemenang, sifatnya belum final. Keputusan tsb bisa saja dianulir oleh PA jika PPK tidak sependapat dengan Pokja ULP. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo…






Powered by Dunia Kontraktor