Langsung ke konten utama

Keputusan KUI Sumut: Umat Islam Harus Berperan dalam Politik

Penyelenggara KUI Sumut menyampaikan 
rekomendasi dan hasil konggres di Medan (1/4).

Kongres Umat Islam Sumatra Utara, yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018, telah usai dan menghasilkan empat poin utama. Keempat poin yang diputuskan adalah soal ukhuwah, penguatan peran politik umat Islam, penguatan sosial ekonomi umat Islam, dan penguatan peran wanita Islam.

Putusan kongres yang dibacakan oleh Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Panitia Kongres Umat Islam Sumatra Utara, Dr. Masri Sitanggang, yang didampingi 37 ormas Islam, Ahad (1/04), menegaskan poin terterpenting dari keputusan tersebut adalah kongres menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur serta presiden/wakil presiden, berdasarkan kriteria Alquran dan sunah, yakni memenangkan pasangan calon Muslim-Muslim.

Masri juga menegaskan bahwa kongres mengajak umat Islam harus berperan aktif dalam perpolitikan, baik itu dipilih maupun memilih dalam legislatif untuk DPRD, DPR, dan DPD. Dalam hal ini memenangkan partai-partai Islam dan partai-partai yang berpihak kepada kepentingan umat Islam serta menolak partai pendukung penista agama dan UU keormasan.

"Tahun politik ini adalah tahun ujian bagi umat Islam, Sumatra Utara khususnya, untuk membuktikan komitmennya pada demokratisasi di negeri ini. Dan hal itu dibuktikan dengan aktif memilih dan bersedia dipilih," kata Masri, seperti dikatakan fungsonaris DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Sabar Sitanggang, di Medan, Senin (2/4).

Di sisi ekonomi, Masri juga menegaskan bahwa keputusan kongres mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, di antaranya minimarket dan home industry, termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Selain itu, peran pimpinan ormas Islam perempuan se-Sumatra Utara mengajak para orang tua untuk meningkatkan perannya dalam mendidik dan mendampingi anggota keluarga agar terhindar dari bahaya narkoba, pornografi, LGBT, dan pergaulan bebas.

"Narkoba, pornografi, dan LGBT saling berkelindan. Khusus narkoba, hal tni telah menjelma menjadi proxy yang bisa melemahkan ketahanan nasional dan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karenanya, perlu ketegasan pemerintah untuk memberantasnya," kata Masri.

Terakhir, dalam hasil keputusan Kongres Umat Islam, ditegaskan mengenai usulan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silaturrahim antarorganisasi Muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para Muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatra.

Kongres umat Islam yang pertama digelar di Sumatra ini ditutup secara resmi dan disaksikan seluruh elemen ormas yang terlibat di dalamnya. Selain itu, tampak Bachtiar Chamsyah duduk dalam batisan jajaran pimpinan kongres.

Sumber: www.republika.co.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Personil Inti Untuk Pekerjaan Konstruksi 2,5 Milyar Kebawah

Perlu diketahui bahwa pekerjaan konstruksi 2,5 milyar kebawah masuk katagori usaha kecil. Pelaku usaha kecil hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. 
Pada Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, disebutkan:
e) Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksana yang diajukan, meliputi: 
(1) Organisasi Pelaksanaan:
      (a) Manager Pelaksanaan/Proyek,       (b) Manager Teknik,       (c) Manager Keuangan/Administrasi,       (d) Pelaksa…

Contoh Sanggahan Masalah Surat Penawaran Tidak Bertandatangan

Kepada Yth. Pokja III ULP RSCM Di      Gedung Administrasi Lt-3, RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo,       Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta
Perihal : Sanggahan Lelang Pengadaan Alkes Dan Instrumen Di THT IGD
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. X mengajukan sanggahan ini karena dokumen penawaran kami digugurkan tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta bertentengan dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan Nomor: BN.01.03/XIII.6.1/10103/2016 Tanggal: 3 Oktober 2016 untuk PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD.
Pokja III ULP RSCM telah menggugurkan dokumen penawaran PT. X dengan alasan Surat Penawaran tidak bertandatangan.
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan Apendo sudah amat sangat jelas menyampaikan bahwa:
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Pasa…






Powered by Dunia Kontraktor