Langsung ke konten utama

Keputusan KUI Sumut: Umat Islam Harus Berperan dalam Politik

Penyelenggara KUI Sumut menyampaikan 
rekomendasi dan hasil konggres di Medan (1/4).

Kongres Umat Islam Sumatra Utara, yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018, telah usai dan menghasilkan empat poin utama. Keempat poin yang diputuskan adalah soal ukhuwah, penguatan peran politik umat Islam, penguatan sosial ekonomi umat Islam, dan penguatan peran wanita Islam.

Putusan kongres yang dibacakan oleh Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Panitia Kongres Umat Islam Sumatra Utara, Dr. Masri Sitanggang, yang didampingi 37 ormas Islam, Ahad (1/04), menegaskan poin terterpenting dari keputusan tersebut adalah kongres menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur serta presiden/wakil presiden, berdasarkan kriteria Alquran dan sunah, yakni memenangkan pasangan calon Muslim-Muslim.

Masri juga menegaskan bahwa kongres mengajak umat Islam harus berperan aktif dalam perpolitikan, baik itu dipilih maupun memilih dalam legislatif untuk DPRD, DPR, dan DPD. Dalam hal ini memenangkan partai-partai Islam dan partai-partai yang berpihak kepada kepentingan umat Islam serta menolak partai pendukung penista agama dan UU keormasan.

"Tahun politik ini adalah tahun ujian bagi umat Islam, Sumatra Utara khususnya, untuk membuktikan komitmennya pada demokratisasi di negeri ini. Dan hal itu dibuktikan dengan aktif memilih dan bersedia dipilih," kata Masri, seperti dikatakan fungsonaris DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Sabar Sitanggang, di Medan, Senin (2/4).

Di sisi ekonomi, Masri juga menegaskan bahwa keputusan kongres mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, di antaranya minimarket dan home industry, termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Selain itu, peran pimpinan ormas Islam perempuan se-Sumatra Utara mengajak para orang tua untuk meningkatkan perannya dalam mendidik dan mendampingi anggota keluarga agar terhindar dari bahaya narkoba, pornografi, LGBT, dan pergaulan bebas.

"Narkoba, pornografi, dan LGBT saling berkelindan. Khusus narkoba, hal tni telah menjelma menjadi proxy yang bisa melemahkan ketahanan nasional dan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karenanya, perlu ketegasan pemerintah untuk memberantasnya," kata Masri.

Terakhir, dalam hasil keputusan Kongres Umat Islam, ditegaskan mengenai usulan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silaturrahim antarorganisasi Muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para Muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatra.

Kongres umat Islam yang pertama digelar di Sumatra ini ditutup secara resmi dan disaksikan seluruh elemen ormas yang terlibat di dalamnya. Selain itu, tampak Bachtiar Chamsyah duduk dalam batisan jajaran pimpinan kongres.

Sumber: www.republika.co.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Penerbangan Paling Aman Untuk Menghindari Awan Cb

Saat ini cuaca di Indonesia sedang kurang baik. Walaupun tidak berbahaya bagi penerbangan karena cuacanya dapat diprediksi terlebih dahulu, namun sangat tidak nyaman ketika kita berada dalam pesawat terbang.
Banyak orang kadang terpaksa terbang dikarenakan tuntutan pekerjaan meskipun cuaca sedang kurang baik. Untuk kalangan seperti ini, sebaiknya memilih jadwal yang paling baik untuk terbang. Dalam hal ini, pilihlah jadwal yang paling kecil resiko terjadinya awan Cb atau comulonimbus karena awan ini sangat berbahaya bagi penerbangan.
Menurut Bapak Marsekal Muda (Pur) Prayitno Ramelan, awan Cb itu terbentuk pada siang hari. Senada dengan Pak Pray, Kepala Kelompok Operasional Stasiun Klimatologi Mlati, Yogyakarta Djoko Budiyono menyampaikan bahwa awan Cb di wilayah Indonesia umumnya muncul pada waktu pancaroba atau transisi musim. Hal ini ditandai dengan cuaca pada waktu pagi hari hingga siangnya dalam kondisi cerah dan panas. Saat siang menjelang sore muncullah awan dengan gumpalan hi…

LKPP: Syarat Tender Tidak Boleh Berlebihan!

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI Yulianto Prihandoyo meminta dengan tegas agar Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan pemerintah daerah di Sumut tidak menerapkan syarat tender berlebihan.
Yulianto mengatakan agar Pokja ULP memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, dan peraturan resmi lainnya yang diatur oleh instansi berwenang seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Hal tersebut disampaikan Yulianto menanggapi pertanyaan salah satu peserta dalam sesi diskusi acara sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertemakan "Mitigasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" yang digelar Biro Pembangunan Setdaprovsu di Hotel Polonia, Jalan Sudirman Medan, Selasa (31/10).
Sebelumnya seorang peserta yang juga …






Powered by Dunia Kontraktor