Langsung ke konten utama

Prof Yusril Sambut Baik Anjuran HTI Masuk PBB

Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambut baik saran Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengenai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagaimana diberitakan Republika.co.id pada Senin (31/7), Jimly menyarankan agar anggota HTI yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah tersebut bergabung dengan PBB untuk membesarkan partai.

“PBB siap sedia untuk menerima HTI dan FPI untuk bergabung, dengan tentunya, mengharapkab para ikhwan tersebut memahami dan menerima AD/ART, tafsir asas, program, dan tujuan perjuangan PBB,” kata Yusril melalui pesan singkat elektronik kepada Republika.co.id, Selasa (1/8).

Menurut Yusril, PBB adalah Partai Islam dan sekaligus Partai Indonesia. Dengan kata lain, PBB adalah partai berasaskan Islam yang menyatakan menerima Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. “PBB menganggap Pancasila adalah kalimatin sawa bainana wa bainahum atau titik temu yang mempersatukan antara kita sesama kita sebagai warga bangsa yang Bineka Tunggal Ika,” ujar Yusril.

Bagi PBB, Yusril melanjutkan, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang sejalan dengan ajaran dan cita-cita Islam dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu, PBB akan berjuang mempertahankan NKRI dari setiap rongrongan dan ancaman dari pihak mana pun juga.

Mantan menteri Sekretaris Negara ke-11 ini berkeyakinan, para anggota HTI yang dibubarkan pemerintah dan sedang menempuh langkah hukum, serta pimpinan dan anggota FPI, dapat menerima asas dan pandangan PBB. HTI dan FPI juga diyakini menerima PBB sebagai wadah perjuangan politik yang menjunjung tinggi keislaman dan keindonesiaan dengan kemajemukan masyarakatnya.

“Karena itu, saya menilai, saran Prof Jimly adalah saran yang positif dan mudah-mudahan mendapatkan respons yang positif pula dari para ikhwan anggota HTI yang dibubarkan dan anggota FPI di seluruh Tanah Air,” kata Yusril.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/08/01/otzkqp380-yusril-sambut-baik-anjuran-hti-masuk-pbb

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Surat Sanggahan Masalah Spesifikasi Yang Mengarah ke Produk Tertentu

Nomor     : 01/S/KCB/BA/VIII/2017    Banda Aceh, 31 Agustus 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas 
Kepada Yth. Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV ULP Pemerintah Aceh Di      Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh
Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. XYZ  mengajukan sanggahan ini karena spesifikasi barang pada lelang ini mengarah pada produk tertentu. Selain itu, dokumen penawaran kami digugurkan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penjelasan kami:
I. Barang Atomic Absorbtion Spectrophotometer mengarah ke merek Spectrum.

Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penga…

Contoh Sanggahan Masalah Surat Penawaran Tidak Bertandatangan

Kepada Yth. Pokja III ULP RSCM Di      Gedung Administrasi Lt-3, RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo,       Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta
Perihal : Sanggahan Lelang Pengadaan Alkes Dan Instrumen Di THT IGD
Dengan Hormat,
Kami atas nama PT. X mengajukan sanggahan ini karena dokumen penawaran kami digugurkan tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta bertentengan dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan Nomor: BN.01.03/XIII.6.1/10103/2016 Tanggal: 3 Oktober 2016 untuk PENGADAAN ALKES DAN INSTRUMEN DI THT IGD.
Pokja III ULP RSCM telah menggugurkan dokumen penawaran PT. X dengan alasan Surat Penawaran tidak bertandatangan.
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan Apendo sudah amat sangat jelas menyampaikan bahwa:
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Pasa…






Powered by Dunia Kontraktor